Jelang Tahun Politik, Mendagri Tito Minta Pertamina Jaga Stok BBM dan LPG

Jakarta (SIB)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati untuk menjaga stok bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) pada paruh kedua tahun ini. Tito berpendapat dua komoditas strategis sektor energi itu masih mengambil andil dalam mengerek inflasi Agustus 2023 secara tahunan.

Selain itu, Tito juga meminta Nicke menaruh perhatian khusus pada tahun politik menjelang 2024 saat ini. “Prinsipnya kita lihat stok aman, mudah-mudahan ini terus terjaga apalagi ini tahun politik, mudah-mudahan kita bisa jaga bersama karena BBM ini dampaknya sangat luas sekali,” kata Tito saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 disiarkan lewat kanal Youtube Kemendagri, Senin (4/9).

Tito beralasan sektor transportasi mencatatkan inflasi 9,65 persen, dengan andil 1,18 persen untuk inflasi nasional pada Agustus 2023. Menurut Tito, sebagian angka inflasi itu didorong oleh harga BBM.

Selain itu, kata dia, sektor bahan bakar rumah tangga turut mencatatkan inflasi yang signifikan di angka 1,5 persen, dengan andil inflasi secara keseluruhan 0,27 persen. “Penyumbang utama adalah dari sektor transportasi berkaitan banyak dengan BBM, kedua adalah dari kebutuhan rumah tangga bahan bakar rumah tangga menyumbang 1,4 persen ini terutama adalah LPG tadi,” kata dia.

Kendati demikian, pemerintah berhasil mengendalikan inflasi Agustus 2023 secara tahunan di level 3,27 persen.

Secara bulanan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi deflasi sebesar 0,02 persen. Capaian ini berbalik dari konsensus Bloomberg yang terdiri atas 27 ekonom yang memperkirakan inflasi Agustus 2023 akan naik, dengan nilai tengah rata-rata prediksi di level 3,34 persen (yoy).

Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan, perseroannya mencatat adanya peningkatan permintaan BBM dan LPG 3 kg pada paruh kedua tahun ini seiring dengan pemulihan ekonomi nasional. Malahan, Nicke memastikan tren konsumsi itu akan mengakibatkan overkuota untuk komoditas bahan bakar subsidi tersebut dari alokasi yang ditetapkan dalam APBN 2023.

“Dampaknya BBM dan LPG subsidi ini permintaannya merangkak naik sehingga tahun ini kita prediksi untuk solar akan melebihi kuota dari 16 juta kiloliter (kl), akan menjadi 18 juta kl. Ada 2 juta kl meningkat. Demikian juga LPG dari 8 juta ton itu menjadi 8,28 juta ton,” kata Nicke.

Di sisi lain, Nicke menambahkan, pemerintah tidak kunjung meneken revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 yang rencananya mengatur lebih detail syarat dan target penerima BBM subsidi di tengah masyarakat. Menurut dia, revisi beleid pembatasan pembelian komoditas subsidi itu belakangan dianggap berisiko untuk diselesaikan pada tahun ini seiring dengan momentum politik, pemilihan umum atau pemilu serentak yang sudah mepet.

“Ada Perpres 191/2014 yang harus didetailkan. Namun, kami memahami juga dalam situasi politik seperti ini melakukan pembatasan atau pengaturan tentu ada risiko politiknya yang besar. Oleh karena itu, kami kendalikan dengan sistem digitalisasi itu saja yang bisa kami lakukan,” kata dia.

Dalam postur APBN 2023, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dipatok US$90 per barel. Sementara itu, realisasi hingga Juli 2023, harga ICP berada di level US$75,21 per barel, jauh lebih rendah dari postur APBN.

Sepanjang paruh pertama tahun ini, realisasi belanja subsidi energi telah mencapai Rp145,9 triliun atau 43 persen dari alokasi subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp339,6 triliun. Belanja subsidi dan kompensasi listrik mencapai Rp48,5 triliun untuk 39,2 juta pelanggan, sementara subsidi LPG 3 kg yang telah tersalurkan sebanyak 4 juta ton dengan nilai Rp37,7 triliun. Penyaluran subsidi dan kompensasi BBM hingga Juli 2023 telah terealisasi sebesar Rp59,7 triliun dengan kuota 8,6 juta kiloliter. (bisnis.com/a)

Baca Juga:

• OJK Sumut Perkuat Sinergi Industri Jasa Keuangan dan Media di Medan
• Menteri Imipas Gelar Bakti Sosial di Belawan