SBY Sampaikan Pesan ke Kader Demokrat dan Publik Usai MA Tolak PK Moeldoko

Jakarta (SIB)

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersyukur atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak Peninjauan Kembali (PK) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. AHY menuturkan menurut SBY, kemenangan ini bukan hanya untuk Demokrat melainkan kemenangan pencari kebenaran dan keadilan.

"Atas putusan MA penolakan terhadap PK KSP, beliau (SBY) merasa bersyukur, lega dan sekaligus juga semakin yakin, insyaallah perjuangan Partai Demokrat untuk terus menjadi bagian penegak demokrasi di Indonesia dan juga mencapai tujuan besar di depan bisa diberikan jalan terbaik oleh Allah," tutur AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (11/8).

"Putusan MA yang menolak PK KSP Moeldoko ini bukan hanya kemenangan bagi Partai Demokrat, tapi juga kemenangan bagi pencari kebenaran, pencari keadilan dan pecinta demokrasi. Keputusan ini juga memberikan harapan yang baik bagi penegakan hukum yang adil di Indonesia," imbuh AHY.

AHY lalu menyampaikan pesan SBY kepada kader dan publik soal peran SBY di awal mula Partai Demokrat berdiri. Peran tersebut mulai dari menggagas pembentukan Partai Demokrat, pembuatan logo partai, mars partai dan menentukan sikap partai.

"Poin kedua, yang beliau (SBY) titipkan kepada saya untuk disampaikan kepada masyarakat dan kader Demokrat di berbagai tanah air. Beliau lah yang menggagas mendirikan Partai Demokrat ini. Beliau juga yang membuat logo, logo yang kita gunakan sampai dengan hari ini, bendera partai yang agung, mars partai dan manifesto pada tahun 2001," papar AHY.

"Beliau juga bukan hanya menggagas dan mendirikan, beliau juga pernah memimpin partai ini jatuh-bangun setiap saat bersama seluruh kader Partai Demokrat, beliau membina kita semua sehingga bisa tumbuh dan semakin maju dari waktu ke waktu," tambah putra sulung SBY ini.

AHY menuturkan SBY tak terima dengan upaya mengambil alih Partai Demokrat dengan cara yang menurutnya tak sesuai prosedur. AHY menyebut upaya itu sebagai perampasan.

"Sehingga tentu ketika tiba-tiba ada orang yang ingin merampas Partai Demokrat ini dengan cara-cara yang ilegal, dengan cara-cara yang di luar nalar dan etika, tentu bukan hanya kader, tapi beliau juga tidak bisa menerimanya," jelas AHY.

Sebelumnya, MA menolak peninjauan kembali yang diajukan Moeldoko terkait kepengurusan Partai Demokrat. Menkumham Yasonna Laoly dan AHY jadi pihak yang digugat oleh kubu Moeldoko.

"Tolak," demikian bunyi putusan MA yang dilansir website-nya, Kamis (10/8).

Permohonan PK Moeldoko telah terdaftar dengan nomor perkara 128 PK/TUN/2023. Adapun anggota majelis adalah Lulik Tri Cahyaningrum dan Cerah Bangun.

"Panitera Pengganti Adi Irawan," demikian bunyi sirus resmi MA tersebut.

Tidak Otoriter

Sementara itu, politikus PDIP Maruarar Sirait mengapresiasi putusan MA yang menolak PK yang diajukan Moeldoko. Menurutnya, hal tersebut adalah bukti pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak otoriter.

"Putusan MA adalah bukti pemerintahan Pak Jokowi tidak otoriter. Apa yang disampaikan beberapa lalu isu pemerintah otoriter itu tidak terbukti," kata Maruarar dalam keterangan tertulis, Jumat (11/8/2023).

Di sisi lain, Maruarar menyoroti pernyataan Jusuf Kalla yang menyinggung pemerintahan di Indonesia mulai otoriter setelah 10 tahun. Dia menilai pandangan JK tersebut kurang tepat.

"Demo buruh juga berjalan dan aspirasinya didengarkan. Jadi sudah jelas tidak tepat menyebut pemerintah otoriter," tegasnya. (detikcom/d)