Wakil Jaksa Agung Sunarta: Kewajiban Kejaksaan Jaga dan Tegakkan Wibawa Pemerintah

Jakarta (SIB)

Wakil Jaksa Agung Dr. Sunarta menegaskan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan telah mengamanatkan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah memiliki kewajiban di antaranya untuk menjaga dan menegakkan kewibawaan dan harus terlibat sepenuhnya dalam pembangunan di segala aspek.

Hal tersebut diungkapkannya saat menjadi narasumber dengan tema “Peran Strategis dan Kontribusi Kejaksaan dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Komunikasi Pimpinan di Jakarta, Daerah, Kamis (03/08).

Menurut Wakil Jaksa Agung, ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Komunikasi Pimpinan di Daerah yang pada pokoknya menjelaskan pelaksanaan tugas Pemerintahan Umum harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Berdasarkan hal tersebut, dengan mempertimbangkan seluruh tugas Pemerintahan Umum yang memiliki dimensi dan akibat hukum, maka Kejaksaan memiliki peran strategis dalam Forkopimda melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya,” ujar Wakil Jaksa Agung.

Hadir dalam kegiatan tersebut secara virtual yaitu perwakilan Tentara Nasional Indonesia (TNI), perwakilan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), perwakilan Kemenkopolhukam perwakilan Badan Intelijen Negara (BIN) dan perwakilan Kepolisian RI dengan peserta kegiatan adalah anggota Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) seluruh Indonesia (H3/d)

Baca Juga:

• Dugaan Korupsi di Dinas PU dan Dinkes Batubara Naik ke Penyidikan, Kasus Bimtek Guru Masih Proses
• Tim Tabur Bersama Kejari Tangkap DPO Terpidana Penggelapan Pajak di Deliserdang