Kominfo Take Down 846.047 Situs Judi Online Sejak 2018

Jakarta (SIB)

Menkominfo Budi Arie Setiadi mengungkap upaya kementerian yang dinaunginya dalam memberantas situs judi online. Dalam lima tahun terakhir, Kominfo disebutnya telah men-take down 846 ribu lebih konten perjudian online.

"Sejak tahun 2018 hingga 19 Juli 2023 Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses atau take down terhadap 846.047 konten perjudian online," kata Budi dalam konferensi pers, Kamis (20/7).

Budi memerinci, selama seminggu terakhir, jajaran Kominfo telah memutus akses 11.333 konten terkait judi online.

"Dalam seminggu terakhir 13-19 Juli 2023, Kementerian kominfo telah melakukan pemutusan akses terhadap 11.333 konten perjudian online," ucapnya.

Kominfo juga mengindikasi penyalahgunaan 1.859 rekening perbankan untuk judi online. Budi mengungkapkan aduan penyalahgunaan rekening akun perbankan melalui platform cekrekening.co.id sepanjang Januari sampai 17 Juli 2023.

"Jumlah tersebut merupakan bagian dari aduan yang Kementerian Kominfo terima tahun 2023 yaitu sebanyak 1.914 aduan," terangnya.

Budi melanjutkan, ke depan, Kominfo akan terus melakukan pemantauan dan pemutusan akses terhadap segala bentuk penyebaran konten perjudian online serta melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum.

"Kami meminta dan menghimbau agar masyarakat dapat segera secara konsisten mendukung kerja bersama kami ini dengan melaporkan konten perjudian online yang ditemukan serta memanfaatkan internet dengan lebih baik dan lebih produktif," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Budi Arie resmi menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sejak Senin (17/7). Budi siap mengeksekusi konten-konten yang meresahkan masyarakat.

Heran

Budi Arie mengaku heran soal dugaan 337 juta data warga di kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) bocor dan dijual di internet. Menurutnya, angka tersebut tak masuk akal karena melebihi jumlah penduduk RI.

"Kalau bocor bilang 330 juta, lha NIK kita paling 200 juta. Masa, bocor 330 juta? Penduduk kita 277 juta, berarti kan ada 277 juta NIK. Kok bocor 330 (juta)? Emang ada hantunya kita punya NIK? "kata Budi.

"Itu aja sudah nggak masuk akal, masa jumlah penduduk sama NIK lebih banyak NIK yang bocor. Itu 330 juta angkanya dari mana saya juga nggak ngerti," sambungnya.

Meski begitu, Budi memandang potensi kebocoran data tak hanya datang dari instansi pemerintah. Sebab, di kehidupan sehari-hari pun masyarakat kerap dimintakan data pribadi untuk sejumlah hal. Budi mencontohkan, saat membuat rekening perbankan, misalnya, masyarakat kerap diminta mengisi data di dalam formulir.

"Yang namanya data pribadi itu kan yang mengeluarkan banyak instansi kan. Perbankan, misalnya, mau bikin kartu kredit, kan ada datanya, nama, mengumpulkan data pribadi. Jadi banyak instansi di Indonesia ini yang mengumpulkan data pribadi. Telekomunikasi, mau daftar sim card langganan prabayar, ngumpulin data pribadi. Sekolah, data pribadi," jelasnya.

Oleh karena itu, Kementerian Kominfo mengimbau agar instansi terkait bertanggung jawab dalam menjaga data pribadi masyarakat. Jangan sampai, kata dia, data tersebut malah bocor sehingga rawan disalahgunakan.

"Jadi yang semua instansi yang mengumpulkan data pribadi itu dia juga punya tanggung jawab, dong. Gitu lho. Sampai misalnya begini, handphone saya, kok dia bisa tahu saya pelanggan salah satu operator seluler, kok dia bisa tahu, ini kan berarti operator seluler kasih tau datanya untuk marketing kan," tegasnya.

"Karena itulah kami dari Kominfo meminta kepada seluruh instansi atau lembaga yang mengumpulkan data pribadi untuk menjaganya. Jadi perlu dibangun sebuah sistem sehingga kebocoran data itu tidak terjadi," tambah dia. (detikcom/r)

Baca Juga:

• Diskominfo Gelar FPD untuk Sukseskan Program Strategis Provinsi Sumut Berkah
• 19.606 Website dan 23.852 Rekening Diblokir Terkait Judi Online