Gereja Harus Bantu Modal Jemaat yang Nyaleg, Bukan Malah Dibebani Banyak “Proposal”

Medan (SIB)

Gereja-gereja di Sumut diam ketika sebuah pabrik pulp di Toba merusak lingkungan. Peristiwa pengrusakan alam di Dairi, dan ketika ada persoalan tanah adat di Simalungun, gereja juga diam seribu bahasa. Padahal, kalau gereja diam, itu sama saja melanggar HAM, ini adalah tantangan gereja di Sumut, diam ketika lingkungan sudah dirusak.

“Saya ungkapkan hal ini karena mereka datang ke PGI. Sebanyak 10 kelompok masyarakat adat Simalungun datang ke PGI Pusat di Jakarta. Begitu juga kelompok masyarakat yang lingkungannya rusak akibat pabrik bubur kertas dari Toba dan masyarakat Dairi. Semua diam, jadi kita bagaimana?” kata Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pusat Pdt Gomar Gultom MTh.

Dia menjadi pembicara acara bincang-bincang berjudul “Konteks, Tantangan Serta Peran Gereja dan Kekristenan di Indonesia: Perspektif PGI” yang digelar Sabtu (1/7) di aula GKPI Sriwijaya Medan Kota.

Gomar Gultom kemudian mengutip buku karya J Philip Wogauman, seorang tokoh Methodist berjudul “Christian Perspectives on Politics”. Di dalamnya dituliskan tujuh tingkat tanggungjawab politik gereja yakni: influencing the ethos (mempengaruhi etos), educating people (mendidik orang), church lobbying (lobi gereja), supporting particular candidates for office (mendukung kandidat pemimpin), becoming a political party (menjadi partai politik), civil disobedience (pembangkangan sipil) dan participating in revolution (berpartisipasi dalam revolusi).

“Bagaimana gereja menerapkan etos kepada generasi muda yang benar itu benar dan salah itu salah. Kemudian bagaimana gereja melakukan lobi kepada DPRD Kota Medan agar Perda yang dibuat sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Mengupayakan anggaran yang disahkan DPRD Medan sesuai sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan semata untuk operasional dan gaji. Itu tugas gereja, lakukan lobi,” terang Gomar.

Memodali caleg

Dikatakannya, ketika ada warga gereja akan mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota gereja hendaknya jangan membebani caleg dengan proposal. Sebaiknya, kumpulkan kolekte untuk membantu biaya operasional Caleg tersebut sampai berhasil duduk di legislatif.

“Tapi yang kita lakukan justru sebaliknya, mumpung ada Caleg maka gereja menyodorkan proposal membuat mereka terbeban. Sehingga negeri ini menjadi negeri para maling. Karena ketika dia mau maju jadi calon pun sudah kita ajari jadi maling,” tegasnya.

Menurut Gomar, inilah yang menjadi persoalan bagi gereja. Kalaupun ada warga gereja yang duduk jadi anggota legislatif, baik itu di DPR RI, DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota, tapi mereka merasa tidak didukung gereja. Gereja tidak pernah mendukung, tidak pernah mendoakan tapi hanya meminta dana.

“Jadi bagaimana kita melakukan lobi kepada warga gereja yang duduk di legislatif, kita saja tidak pernah mendukung mereka,” tuturnya.

Menurutnya, gereja-gereja di Sumut umumnya sepakat untuk tidak mendukung calon pemimpin. Tapi pada praktiknya, justru para pemimpin gereja mengundang calon dan mendoakannya dan tanpa sadar sudah jadi tim sukses kandidat calon pemimpin. Marilah kita didik masyarakat, karena sebentar lagi Pemilu, bagaimana kita melakukan pendidikan politik kepada warga gereja kita,” tegasnya.

Hadir dalam acara bincang-bincang tersebut Sekjen GKPI Pdt Humala Lumbantobing MTh, mewakili Pimpinan Sinode GKPI, Korwil I Pdt Waldemar Simanjuntak MTh, Korwil II GKPI Pdt Pardi Silalahi MTh, Pendeta GKPI Resort Medan Barat Pdt Dr Jhon PE Simorangkir, Majelis Sinode GKPI Marnix Sahata Hutabarat, Penasehat GKPI Medan Kota Ir Donald Lumbantobing, Guru Jemaat GKPI resort Medan Barat Dr Jonner Lumban Gaol MSi, sekretaris Jemaat Reynold Panggabean SE dan lainnya. (A5/a)