Diprotes, Sejumlah Jemaah RI Terlantar dan Tak Dapat Makan di Mina

Jakarta (SIB)

Timwas Haji DPR RI kembali mendapat laporan terkait permasalahan yang dihadapi oleh sejumlah anggota jemaah haji asal Indonesia di Mina. Kali ini ada laporan jemaah haji Indonesia maktab 34 tidak mendapat makanan sejak pagi waktu setempat.

Laporan ini didapat oleh salah satu anggota Timwas Haji DPR, Mufti Anam. Informasi yang didapat Anam, permasalahan pasokan makanan untuk jemaah haji Indonesia tak hanya di maktab 34.

"Maktab 34 tidak dapat makan dari kemarin pagi, siang, dan sekarang. Mereka melihat maktab lain ada makan dan ada proses-proses masak, tapi di maktab 34 tidak ada," kata Anam kepada wartawan di Makkah, Kamis (29/6).

"Ada beberapa maktab lain sering kali terlambat, misalnya maktab 38," tambahnya.

Anam mengatakan, keterlambatan makanan untuk jemaah haji Indonesia di maktab 38 juga terjadi saat ini. Mereka kini bahkan belum makan dan air minum juga sangat minim.

"Sekarang banyak jemaah yang maag dan dehidrasi," ucap Anam.

Dia menyebut situasi tersebut sangat darurat. Anam meminta Kementerian Agama segera mengambil langkah taktis.

"Jika tidak memungkinkan, segera belikan fastfood, roti, atau minimal sediakan air mineral yang cukup. Ini baru dapil saya, bagaimana tempat lain, saya yakin banyak yang terjadi demikian," ujarnya.

Anam meminta situasi tersebut segera diatasi untuk menghindari makin banyaknya jemaah haji Indonesia yang jatuh sakit.

"Tentu situasi ini perlu segera diatasi agar tidak semakin banyak jamaah yang jatuh sakit," tegasnya.

Anam memastikan, sudah mengadukan permasalahan itu kepada Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU). Menurutnya, kini masalah tersebut sedang dalam penanganan tim dari Dirjen PHU.

"Saya langsung kontak Dirjen PHU untuk segera diatasin. Saat ini sedang proses diatasi. Saya pantau terus tindak lanjutnya. Mohon jemaah juga WA saya jika ada keluhan. Pasti langsung saya cari solusinya," imbuhnya.

Telantar

Sementara itu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief menyesalkan kelambanan Mashariq dalam menyiapkan layanan jemaah haji di Muzdalifah dan Mina. Hal ini mengakibatkan persoalan jemaah haji terlantar hingga tidak dapat asupan makanan.

"Kita sudah sampaikan protes keras ke Mashariq terkait persoalan yang terjadi di Muzdalifah. Kita juga meminta agar tidak ada persoalan dalam penyediaan layanan di Mina," tegas Hilman dikutip laman resmi kemenag.go.id, Rabu (28/6).

Mashariq atau Motawifs Pilgrims for South-East Asia Countries Company adalah perusahaan investasi untuk pelayanan haji dan umrah yang bermarkas di Mekkah.

Pada Februari 2023, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) menanda-tangani nota kesepahaman (MoU) dengan syarikah Mashariq untuk melayani jemaah haji 1444 H/2023 M.

Hilman memastikan, pihaknya akan mengawal terus proses pelayanan ibadah haji. Dia meminta Mashariq bergerak cepat melayani jemaah haji.

"Kita akan terus kawal ini, agar Mashariq bergerak lebih cepat dalam penyiapan layanan bagi jemaah haji," lanjutnya.

Protes keras disampaikan ke Mashariq, lanjut Hilman, karena penyediaan layanan di Arafah - Muzdalifah - Mina (Armina) sepenuhnya menjadi tanggung jawab mereka. Mekanisme ini juga dilakukan oleh semua negara, proses penyediaan layanan dalam skema kemitraan dengan otoritas Mashariq.

"Jadi di Armina, sepenuhnya penyediaan layanan dilakukan Mashariq. Karenanya, kita minta agar semua hak jemaah haji Indonesia bisa diberikan dengan baik," tegasnya.

Hilman minta Mashariq dapat mengambil keputusan cepat dalam mengantisipasi setiap potensi munculnya masalah. Sehingga, potensi yang ada bisa segera diselesaikan dan tidak merugikan jemaah.

"Mashariq tentu tahu kalau Indonesia adalah jemaah haji terbesar. Mestinya ada skema mitigasi yang lebih komprehensif dan cepat," jelasnya.

Hilman pun mengakui bahwa ruang yang tersedia di Mina bagi jemaah haji sangat terbatas. Setiap jemaah, hanya mendapat ruang pada kisaran 0,8 meter persegi. Namun, kondisi yang semacam ini memang terjadi setiap tahun, sejak puluhan tahun lalu.

"Bahkan, ijtihad ulama dalam menetapkan Mina Jadid menjadi bukti bahwa sempitnya ruang Mina sudah dirasakan dan menjadi diskursus sejak dulu," sebut Hilma (detikcom/d)

Baca Juga:

• Jelang Nataru, Pertamina Patra Niaga dan Polda Sumut Cek Ketersediaan BBM di SPBU
• Mudik Gratis Nataru 2024, 1.187 Pemudik Dilepas