Washington DC (SIB)
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah menandatangani Undang-Undang Penangguhan Batas Utang atau yang menunda pembayaran utang pemerintah hingga 1 Januari 2025 pada Sabtu 3 Juni lalu. Selain itu, UU ini juga mencabut pagu utang pemerintah senilai USD31,4 triliun.
Hal ini bermakna Amerika Serikat selamat dari ancaman kebangkrutan. Dalam pidatonya di Oval Office, Biden menyebut UU ini sebagai perjanjian kritis yang bisa menyelamatkan negara dari resiko krisis dan keruntuhan ekonomi.
"Tidak ada yang mendapatkan semua yang mereka inginkan, tetapi rakyat Amerika mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Kami menghindari krisis ekonomi dan keruntuhan ekonomi," kata Biden seperti dilansir dari CNBC, Jakarta, Senin (5/6).
Sebagai informasi, UU ini mendapatkan persetujuan dari senat sebanyak 63, sedangkan 36 lainnya menolak. Namun persetujuan ini mendekati ambang batas dari ketentuan pengesahan UU.
Kesepakatan itu datang dengan sedikit waktu luang: Departemen Keuangan memperkirakan pemerintah federal akan kehabisan uang pada 5 Juni jika plafon utang tidak dicabut.
"Ini penting. Penting untuk semua kemajuan yang telah kita buat dalam beberapa tahun terakhir adalah menjaga kepercayaan dan penghargaan penuh dari Amerika Serikat dan mengesahkan anggaran yang terus menumbuhkan ekonomi kita dan mencerminkan nilai-nilai kita sebagai sebuah bangsa," tutur Biden.
Tanpa perjanjian , kewajiban federal seperti Jaminan Sosial, Medicare, dan gaji militer tidak akan terkirim. Kegagalan untuk mengangkat plafon utang akan mengguncang pasar keuangan global dan memicu hilangnya pekerjaan di AS.
RUU itu muncul setelah negosiasi intensif selama berminggu-minggu antara Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy dan Gedung Putih. Kesepakatan terakhir memberi kaum konservatif beberapa kemenangan kebijakan ideologis sebagai imbalan atas suara mereka untuk menaikkan plafon utang setelah pemilihan presiden tahun depan hingga 2025. (Merdeka/a)
