KemenPAN-RB Gandeng Tony Blair Institute untuk Perkuat SPBE RI

Jakarta (SIB)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) melakukan penandatanganan surat minat kerja sama (Letter of Intent/LoI) dengan Tony Blair Institute of Global Change (TBI) di Kantor Pusat TBI London, Inggris, Jumat (26/5).

Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Kementerian PAN-RB Rini Widyantini bersama Managing Director TBI Asia Jalil Rasheed dan disaksikan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas.

"Saya senang dapat memasuki kolaborasi baru dengan Tony Blair Institute of Global Change. Penandatanganan LoI hari ini akan membukakan jalan untuk kolaborasi yang lebih lanjut dan lebih erat untuk memperkuat transformasi pelayanan publik berbasis digital yang dilakukan di Indonesia," ujar Anas dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/5).

Penandatanganan LoI tersebut merupakan hasil dari diskusi lebih lanjut setelah mantan PM Inggris Tony Blair bertemu Menteri Anas dalam kunjungannya ke Kantor Kementerian PAN-RB pada bulan Maret lalu.

Anas menyebutkan melalui kolaborasi ini, kedua pihak dapat bersama-sama mengembangkan solusi inovatif dan berbagi pengalaman yang akan meningkatkan lanskap pemerintahan digital di Indonesia.

Inggris sendiri dikenal sebagai salah satu pionir penerapan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan negara papan atas dalam penilaian e-Government Development Index oleh PBB.

"Inggris pada awalnya juga menghadapi tantangan dan menjalankan tahapan transformasi digital yang kurang lebih sama dengan yang sedang dilakukan di Tanah Air, mulai dari perampingan dan penyelarasan standar pelayanan digital, hingga upaya-upaya menghindari duplikasi aplikasi sehingga semuanya terintegrasi, berjalan pada arah yang sama, serta lebih efisien," terang Anas.

Ia menambahkan agenda percepatan SPBE juga sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo serta tren global untuk membangun pelayanan digital publik, utamanya Digital ID alias Identitas Kependudukan Digital yang kini juga sedang dikembangkan di Indonesia.

Selain itu, Kementerian PAN-RB saat ini juga sedang merintis untuk menjadi basis data bagi seluruh pelayanan publik.

"Ini akan dimulai pada 21 kabupaten/kota rintisan Mal Pelayanan Publik Digital yang sudah siap dan segera diresmikan dalam waktu dekat," imbuh Anas.

Anas berharap kolaborasi dengan Tony Blair Institute dapat memperkuat percepatan transformasi digital dalam kerangka SPBE yang terus dilakukan sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi nasional.

"Kedua belah pihak akan berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait transformasi pelayanan publik berbasis digital," ucapnya.

"Kementerian PAN-RB juga mendorong penguatan payung kebijakan yang memungkinkan penguatan kolaborasi seluruh stakeholder baik kementerian, lembaga, pemda, maupun BUMN dalam pengembangan dan pelaksanaan program strategis e-government," sambung Anas.

Sementara itu, Kepala Bidang Teknologi di TBI Indonesia Astrid Dita menyampaikan TBI siap untuk memperdalam kerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam mendorong dampak-dampak positif teknologi.

"Teknologi harus bisa menjadi pendorong perubahan yang positif," katanya. (detikcom/r)

Baca Juga:

• Pemkab Sergai Dorong Penataan Tenaga Non-ASN Sesuai Amanat UU
• Warga Taput Buat Petisi, Desak Kemenpan RB Tarik Sekda Taput Indra