Jokowi: RI Siap Bicara dengan Junta Myanmar Demi Kepentingan Kemanusiaan

Jakarta (SIB)

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, telah berakhir. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sejumlah hasil kesepakatan pertemuan para pemimpin ASEAN, termasuk terkait konflik di Myanmar.

"Pencederaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak bisa ditoleransi, dan 5 point consensus memandatkan ASEAN untuk harus engage dengan semua stakeholders, inklusivitas harus dipegang kuat oleh ASEAN karena kredibilitas ASEAN sedang dipertaruhkan," kata Jokowi dalam pernyataan pers di Labuan Bajo, Kamis (11/5).

Jokowi menyatakan Indonesia siap berkomunikasi dengan siapa pun, termasuk dengan Junta Myanmar. Komunikasi itu dilakukan semata-mata untuk kepentingan kemanusiaan.

"Indonesia siap berbicara dengan siapa pun termasuk dengan junta dan seluruh stakeholders di Myanmar untuk kepentingan kemanusiaan," ujar Jokowi.

"Dan yang penting untuk saya tegaskan bahwa engagement bukan recognition, melakukan pendekatan bukan berati memberikan pengakuan," sambung Jokowi.

Jokowi lalu menekankan mengenai pentingnya kesatuan ASEAN. Menurut Jokowi, pihak lain akan mudah memecah ASEAN jika tak ada kesatuan.

"Saya yakin tidak satu pun negara ASEAN menginginkan hal tersebut. Tidak boleh ada pihak di dalam atau di luar ASEAN yang mengambil manfaat dari konflik internal di Myanmar, kekerasan harus dihentikan dan rakyat harus dilindungi," ujar Jokowi.

Pendekatan

Jokowi menegaskan, Indonesia mengambil langkah pendekatan non-megaphone diplomacy terkait konflik kekerasan di Myanmar. Pendekatan itu dilakukan ke berbagai pemangku kepentingan di Myanmar.

Jokowi menjawab pertanyaan dari salah satu jurnalis asing terkait apakah ASEAN akan mempertimbangkan untuk mengundang kembali Myanmar dalam pertemuan politik.

"According to leaders decision, Myanmar was not invited to the political level meeting, and Indonesia has undertake non-megaphone diplomacy to various stakeholders in Myanmar. This is according to mandate of 5 point consensus. (Menurut keputusan para pemimpin, Myanmar tidak diundang dalam pertemuan tingkat politik dan Indonesia telah melakukan non-megaphone diplomacy ke berbagai pemangku kepentingan di Myanmar. Hal ini sesuai dengan lima poin konsensus)," kata Jokowi.

Jokowi berharap Myanmar tergerak untuk melakukan dialog bersama. Jokowi menegaskan pendekatan yang dilakukan Indonesia bukan berarti bentuk pengakuan.

"We hope Myanmar also has political commitment to dialog internally between them and what I need to emphasize once again engagements doesn't mean recognition. This clear. (Kami berharap Myanmar juga memiliki komitmen politik untuk berdialog secara internal di antara mereka dan yang perlu saya tekankan satu kali lagi pendekatan bukan berarti pengakuan. Ini jelas.)," ujar Jokowi.

Mengecam

Para pemimpin negara ASEAN juga mengecam baku tembak yang terjadi di Myanmar. Mereka meminta agar segala bentuk kekerasan di Myanmar segera dihentikan.

Hal itu tertulis dalam pernyataan para pemimpin ASEAN dikutip dari asean.org, Kamis (11/5).

"Kami sangat prihatin dengan kekerasan yang sedang berlangsung di Myanmar dan mendesak penghentian segera atas semua bentuk kekerasan dan penggunaan kekuatan demi menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengiriman bantuan kemanusiaan yang aman dan tepat waktu serta dialog nasional yang inklusif," demikian keterangan tersebut.

Para pemimpin negara ASEAN ini juga mendukung pernyataan Presiden Jokowi yang merespons penyerangan konvoi The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre).

"Kami mendukung pernyataan Presiden Republik Indonesia selaku Ketua ASEAN pada 8 Mei 2023 sebagai tanggapan atas penyerangan konvoi AHA Center dan Tim Pemantau ASEAN di Myanmar baru-baru ini. Kami mengutuk serangan itu dan menggarisbawahi bahwa para pelaku harus dimintai pertanggungjawaban," ujarnya.

Selain itu, mereka mendukung Indonesia, sebagai Ketua ASEAN 2023, melakukan upaya pendekatan dengan pemangku kepentingan. Hal itu untuk mendorong kemajuan implementasi Five-Point Consensus (5PC).

"Kami mendukung upaya Ketua ASEAN, termasuk keterlibatannya yang berkelanjutan dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar, untuk mendorong kemajuan dalam implementasi Konsensus Lima Poin," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, konvoi kendaraan para diplomat, termasuk dari kedutaan Indonesia, yang melakukan perjalanan di Myanmar telah diserang sebuah kelompok bersenjata tak dikenal.

Dilansir kantor berita AFP, Senin (8/5), seorang diplomat asing yang berbasis di Yangon, Myanmar, mengatakan bahwa pada Minggu (7/5), sebuah konvoi beberapa kendaraan yang melakukan perjalanan di Kota Taunggyi di Negara Bagian Shan, Myanmar timur, diserang oleh kelompok bersenjata tak dikenal.

Konvoi kendaraan tersebut membawa para diplomat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Kedutaan Besar Singapura serta pejabat-pejabat yang mengoordinasikan bantuan kemanusiaan dari ASEAN. Disebutkan bahwa tidak ada korban yang dilaporkan dalam serangan itu.

Seorang pejabat senior militer Myanmar yang tidak mau disebutkan namanya mengkonfirmasi kepada AFP bahwa sebuah konvoi telah ditembaki. (detikcom/a)

Baca Juga:

• Ops Lilin Toba 2024, Sat Lantas Polres Pematangsiantar Pasang Petunjuk Arah Jalan Alternatif
• Dukung Program 100 Hari Kerja Presiden, Kapolres Pimpin Tanam Jagung di Tanjungbalai

Baca Juga:

• Majelis Hakim MS Jantho Sidang Pemeriksaan Setempat Kasus Sengketa Kewarisan di Kuta Baro
• Tiarli E Sinaga: Tidak Pernah Perintahkan Praktik Pungli di Dinas Dukcapil Simalungun