Sabtu, 21 Desember 2024
* Minta Maaf kepada Timnas U-20

Ganjar Pranowo Mengaku Tak Tanda Tangani Kesediaan Jadi Tuan Rumah Pildun U-20

* Menteri PUPR Bantah Infrastruktur Tidak Siap
Redaksi - Rabu, 05 April 2023 09:23 WIB
252 view
Ganjar Pranowo Mengaku Tak Tanda Tangani Kesediaan Jadi Tuan Rumah Pildun U-20
Foto: Dok. Istimewa
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (27/3/2023). 
Jakarta (SIB)
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku tidak pernah menandatangani komitmen kesediaan sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Ia menyebut, dirinya tidak tahu menahu soal komitmen tersebut.
"Siapalah Ganjar ini sebenarnya. Saya tidak pernah tanda tangan apapun," ujar Ganjar dikutip dari tayangan YouTube Najwa Shihab, Selasa (4/4).
Diketahui, Solo merupakan salah satu venue penyelenggaraan ajang Piala Dunia U-20. Karena itu, Ganjar selaku gubernur Jateng memahami kekecewaan para pemain Timnas U-20. Ia pun meminta maaf kepada mereka karena batal bermain di pentas olahraga dunia tersebut.
"Saya sebagai Gubernur Jawa Tengah yang penyelenggaraannya salah satunya ada di Solo, namun saya betul-betul bisa memahami bagaimana perasaan adik-adik di U-20 dan para suporter bola. Dalam konteks ini saya mau meminta maaf kepada mereka," ucapnya.
Permintaan maaf itu ia haturkan bukan karena pernyataan menolak kedatangan Israel, tapi lantaran anak-anak muda di Timnas U-20 gagal tampil di ajang 4 tahun sekali tersebut.
"Tetap semangat tetap maju terus," imbuhnya.
Terkait sikap penolakan terhadap kedatangan Israel ke Tanah Air, Ganjar menegaskan itu adalah sikap pribadi. Ganjar mengatakan sebagai seorang pemimpin, dirinya merasa harus menyampaikan sikap yang harus diketahui publik.
"Namun tentu saja dalam konteks lain kami punya sikap harus saya sampaikan kepada publik. Maka untuk adik-adik minta maaf, terus berlatih," ujarnya.
Sebelumnya, kepala pemerintahan yang berminat menggelar kompetisi sudah menandatangani perjanjian selaku kota tuan rumah pada 2019 ketika Indonesia mengajukan pencalonan ke FIFA.
Adapun nama kepala daerah yang ada dalam dokumen tersebut antara lain Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Sementara, stadion yang dicalonkan sebagai venue Piala Dunia U-20 2023 yakni Stadion Kapten I Wayan Dipta (Gianyar), Stadion Si Jalak Harupat (Palembang), Stadion Gelora Jakabaring (Palembang), Stadion Manahan (Solo), Stadion Utama Gelora Bung Karno (Jakarta), dan Gelora Bung Tomo (Surabaya).


Bantah
Terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membantah isu infrastruktur di Indonesia tidak siap untuk menggelar Piala Dunia U-20, yang membuat FIFA membatalkan ajang dua tahunan itu diselenggarakan di Tanah Air.
Dia menyatakan, semua stadion, baik stadion untuk pertandingan maupun untuk latihan, sudah siap untuk digunakan para negara peserta Piala Dunia U-20.
"Kami sudah menyiapkan semuanya. Sejak 31 Maret, saat FIFA memeriksa tahap akhir finalisasi stadion, semua dinyatakan oke. Jadi tidak benar jika sekarang ada yang bilang batal karena infrastruktur stadion. Gak benar itu," kata Basuki di Jakarta, Senin (3/4) malam.
Selanjutnya Basuki memaparkan, Kementerian PUPR telah melakukan renovasi di lima venue pertandingan, serta renovasi 20 lapangan latihan dengan total biaya mencapai 155,17 miliar rupiah, untuk mendukung terlaksananya Piala Dunia U-20.
"Kami komitmen dengan tugas yang diberikan. Apalagi ajang Piala Dunia U-20, seperti yang dikatakan Pak Erick, merupakan ajang terbesar kedua FIFA. Sehingga kami tidak main-main demi menjaga amanah Presiden demi suksesnya turnamen tersebut. Selain itu, kami juga tengah memperbaiki stadion-stadion lainnya di Indonesia agar sesuai dengan standar FIFA," sebutnya.
Basuki kemudian menjabarkan perincian lima stadion utama lainnya, selain Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, Sumatera Selatan, Kementerian PUPR mengerjakan empat lapangan latihan, yakni Bumi Sriwijaya, atletik, bisbol, dan panahan dengan biaya Rp 43,35 miliar.
Sedangkan untuk Stadion Si Jalak Harupat Bandung, Jawa Barat, selain venue utama, Kementerian PUPR juga merenovasi empat lapangan latihan yakni Gelora Bandung Lautan Api, IPDN, Jati Padjadjaran, dan Sidolig dengan biaya Rp 53,97 miliar.
Untuk Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, selain venue utama, dilakukan pula renovasi terhadap empat lapangan yakni Sriwedari, Banyu Anyar, Sriwaru, dan Kota Barat. Pengerjaan di Solo menghabiskan biaya Rp16,82 miliar. Sedangkan di Surabaya, Jawa Timur, selain untuk venue utama, Kementerian PUPR juga merenovasi lapangan latihan Gelora 10 November, Lapangan A Gelora Bung Tomo, Lapangan C Gelora Bung Tomo, dan Thor. Total pengerjaan di Surabaya memakan biaya Rp 23,29 miliar.
Di Bali, Kementerian PUPR juga mengerjakan empat lapangan utama selain venue utama yakni Stadion I Wayan Dipta, yakni lapangan latihan I Gusti Ngurah Rai, Kompyang Sudjana, Gelora Samudra, dan Trisakti. Untuk pengerjaan di Bali total Kementerian PUPR mengeluarkan dana Rp 17,61 miliar.


Tunda Rapat
Sementara itu sebelumnya, Komisi X DPR RI menunda rapat dengan PSSI terkait batalnya Piala Dunia U-20 di Indonesia karena Ketua Umum PSSI Erick Thohir masih berada di luar negeri.
"Nggak jadi (rapat hari ini), kita undur. Erick Thohir-nya nggak bisa hadir, lagi ke luar negeri," kata Ketua Komisi X Syaiful Huda kepada wartawan, Selasa (4/4).
Permintaan penundaan rapat disampaikan PSSI melalui surat kepada Komisi X DPR RI. Huda mengatakan, belum dapat memastikan kapan rapat akan digelar.
"Iya belum (dipastikan hari penggantinya), semoga secepatnya," ujarnya.
Sebelumnya, Komisi X DPR RI akan menggelar rapat bersama PSSI Selasa (4/4) membahas batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.
"Kita ingin dapat update terakhir dari Ketua Umum PSSI, apa yang kemarin sedang terjadi di Doha, capaian seperti apa, termasuk bagaimana langkah PSSI untuk mengantisipasi bayang-bayang sanksi FIFA," kata Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda di DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (3/4).
Menurutnya, Indonesia ada kemungkinan akan menerima sanksi dampak pembatalan tersebut. Namun dia belum dapat memastikan sanksi apa yang akan diterima Indonesia.
"Feeling saya pasti kena (sanksi), tapi tinggal ringan, berat, atau sedang. Itu yang sedang kita ingin dapatkan update dari Pak Erick Thohir," ujarnya.
"Termasuk apa sih isi surat itu. Sifat balasan dari FIFA itu apa sih. Siapa tau mau buka forum rapat di Komisi X," sambung dia.(detikcom/Antara/c)


Baca Juga:


Baca Juga:
Sumber
: Koran SIB
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru