Bupati Purwakarta Segel Tempat Ibadah Jemaat GKPS

Jakarta (SIB)

Viral video diduga penolakan terhadap aktivitas ibadah jemaat Kristen Protestan Simalungun (GKPS) yang dilakukan warga Desa Cigelam, Babakancikao, Purwakarta. Bangunan ilegal yang dijadikan tempat ibadah itu kini disegel Pemkab Purwakarta.

Dilihat, Minggu (2/4), video berdurasi 3,08 menit itu memperlihatkan perdebatan antara warga setempat dengan sejumlah jemaat.

Warga menolak adanya aktivitas ibadah di bangunan yang sebelumnya meminta izin kepada warga setempat untuk sarana olahraga, namun disalahgunakan menjadi tempat ibadah.

Adapun jemaat sudah lama melangsungkan ibadah di tempat itu dan meminta warga menghargai umat beragama. Kemudian, muncul penolakan dan menghentikan ibadah.

Insiden itu kemudian menjadi perhatian Forkopimda Kabupaten Purwakarta, Kemenag Kabupaten Purwakarta, tokoh Purwakarta, masyarakat, hingga Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB).

Forkopimda kemudian melakukan pembahasan dan menggelar dialog bersama, termasuk dengan pengelola bangunan itu.

Berdasarkan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemkab Purwakarta, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Badan Kerja Sama Gereja-gereja (BKSG) Purwakarta, dan perwakilan jemaat GKPS, dihasilkan kesepakatan untuk menutup sementara terhadap bangunan itu.

Pemkab Purwakarta kemudian menyegel bangunan ilegal itu pada Sabtu (1/4) kemarin. Penyegelan disaksikan langsung oleh Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika yang didampingi Forkopimda, instansi terkait, hingga tokoh lintas agama. Pintu masuk bangunan dipasangi garis sebagai tanda penyegelan dan dipasangi stiker segel.

"Ini dari awal ketika adanya video viral kita sudah kita tindak lanjuti dengan beberapa kali pertemuan, baik dengan pihak pengelola tempat ini maupun dengan lainnya. Sudah disepakati dengan badan kerja sama gereja-gereja Purwakarta bahwa untuk sementara bahwa tempat peribadatan harus sudah memiliki perizinan sedangkan tadi di jelaskan bahwa berdasarkan data di sistem yang kami miliki gedung ini belum melakukan proses izin baik kelayakan atau aktivitas lainnya seperti peribadatan," ujar Anne, Minggu (2/4).

Anne menegaskan penutupan berlandaskan aturan perundang-undangan yang berlaku terkait pendirian rumah ibadah. Namun bangunan yang selama ini digunakan oleh para jemaat belum memiliki izin.

"Diatur dalam peraturan bersama menteri agama dan dalam negeri terutama adalah pasal 8 dan 9, untuk itu mengacu pada regulasi yang ada, pada hari ini kami menutup sementara tempat ini dari segala aktivitas, saya ulangi bahwa kami pemerintah daerah melalui dinas terkait menutup tempat ini dari segala aktivitas," tegasnya.

Anne mengimbau agar para jemaat beribadah di gereja-gereja yang sudah memiliki izin. Dia juga berkoordinasi dengan Badan Kerjasama Gereja-gereja (BKSG) Purwakarta untuk beribadah bersama.

"Silakan pengelolaan tempat untuk mengurus perizinan sesuatu peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Sementara itu, Ketua MUI yang juga Ketua FKUB Jhon Dien mengatakan pihaknya khawatir jika kegiatan peribadatan di bangunan tak berizin itu terus dilanjutkan akan menjadi polemik.

"Kita ingin semuanya bisa diselesaikan secara baik-baik. Semua pihak harus bisa menerima dengan ikhlas semua keputusan yang disepakati bersama. Kita tidak ingin toleransi umat beragama di Purwakarta tercoreng," katanya. (detikcom/d)

Baca Juga:

• Anggota DPD RI Kunjungi Berbagai Sinode Gereja Perkuat Sinergi Antar Gereja Bangun Kemajuan Sumut
• Perayaan Natal Seksi Bapa GKPS Getsemane Sukses