Masih Banyak Masyarakat di Desa Hidup dalam Garis Kemiskinan

Jakarta (SIB)

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bercerita kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Hingga kini belum ada yang mengalahkan keberhasilan Jokowi dalam memimpin Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Bamsoet dalam acara Desa Bersatu memperingati HUT ke-9 Undang-Undang Desa yang digelar di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Minggu (19/3) .

"Memang sampai hari ini tidak ada yang bisa mengalahkan kepemimpinan Presiden kita, Pak Jokowi. Tanpa beliau barang kali perhatian negara pemerintah ke desa amatlah minim. Mudah-mudahan ke depan perhatian pemerintah akan lebih besar lagi kepada desa-desa," kata Bamsoet dalam paparannya.

Bamsoet mengakui, masih banyak masyarakat di desa yang hidup dalam garis kemiskinan. Namun, Presiden Jokowi sudah mengalokasikan dana APBN untuk membangun desa.

"Pertanyaan kita mengapa masih banyak masyarakat kita di desa yang masih hidup dalam garis kemiskinan? Itulah PR kita bersama. Presiden Jokowi sudah mengambil langkah besar mengalokasikan dana desa untuk membangun desa. Memang masih jauh dari harapan, tapi ini adalah langkah yang patut kita apresiasi," ujarnya.

Dia pun menjelaskan, alokasi 10% APBN untuk dana desa seperti yang diinginkan para kepala desa sangat penting. Sebab, perangkat desa menjadi ujung tombak pemerintah pusat untuk membina masyarakat desa.

"Mengapa ini penting, karena desa adalah masa depan Indonesia. Pertahanan bangsa kita dalam menjaga kesatuan persatuan dalam menjaga Indonesia terus dalam kerangka bingkai NKRI. Kalau desa susah maka wajah Indonesia susah. Kalau desa berantakan, maka Indonesia akan berantakan," jelasnya.

Lebih lanjut, Bamsoet meminta perangkat desa ke depan terus membina masyarakat demi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.

"Saya ingin para perangkat desa, para kepala desa dan badan permusyawarahan terus membina masyarakat di daerahnya dan desa-desa saudara-saudara dalam rangka kesadaran berbangsa dan bernegara," imbuhnya.

"Saya mendukung langkah para perangkat desa yang mendorong pemerintah untuk 10 persen APBN diberikan kepada desa. Karena saya menilai masa depan Indonesia ada di pedesaan. Kedepan desa harus mampu bersaing dengan perkotaan, sehingga masyarakat yang tinggal di desa tidak lari ke kota dan beradu nasib di kota," terang Bamsoet.

Ia meyakini apabila dana desa besar dan dimanfaatkan dengan baik, maka desa akan berkembang. Jika hal itu terjadi, maka masyarakat desa tidak perlu ke kota dan bisa membuka lapangan kerja di sana.

Bamsoet menambahkan masa depan Indonesia berada di desa. Apabila desa tidak makmur, maka masyarakat akan lari ke kota guna mencari pekerjaan. Pada akhirnya hal ini menyebabkan mereka menjadi beban di kota tujuan.

Untuk mengatasi hal itu, kata Bamsoet, apabila di desa telah tersedia lapangan kerja, maka terdapat perputaran ekonomi. Masyarakat desa, bahkan yang telah merantau di kota pun akan kembali ke asal desa mereka.

Ia pun menuturkan kekayaan alam Indonesia, seperti nikel, batu bara, emas, timah hingga gas berada di desa. Namun, sayangnya hingga kini masih banyak masyarakat di desa yang masih hidup di garis kemiskinan.

"Nikel kita nomor 1 di dunia ada dimana? Batu Bara kita nomor 2 di dunia ada dimana? Timah kita nomor 3 di dunia ada di mana? Ada di desa. Emas kita nomor 6 di dunia? Ada di desa. Dan gas nomor 16 di dunia ada di desa. Semua ada di desa. Pertanyaan kita mengapa masih banyak masyarakat kita di desa yang masih hidup dalam garis kemiskinan," jelasnya.

Ia menuturkan dalam APBN 2023, Presiden Joko Widodo telah mengalokasikan dana desa mencapai Rp 70 triliun untuk 74.954 desa di 434 kabupaten/kota. Setiap desa bisa mendapatkan dana desa lebih dari Rp 1 miliar. Menurutnya, pemanfaatan dana ini harus dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

"Presiden Jokowi sudah mengambil langkah besar mengalokasikan dana desa untuk membangun desa. Karenanya, semua pihak harus bahu membahu untuk bersama-sama menyejahterakan masyarakat desa.," pungkasnya.

Jokowi telah memperjuangkan Dana Desa untuk pembangunan. Ia mengulas jumlah Dana Desa memang saat ini belum maksimal, namun menurut Bamsoet perjuangan Jokowi terkait Dana Desa perlu diapresiasi.

Bamsoet juga mendukung usulan para kades agar dana desa dinaikkan hingga 10 persen APBN. Bamsoet berharap pemerintah bisa mengabulkan permintaan para kades tersebut.

"Dari atas podium ini, saya mendukung anggaran 10 persen APBN untuk desa dan 15 Januari ditetapkan sebagai hari Desa," tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menambahkan dirinya juga mendukung ribuan para kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan desa yang berkumpul di GBK itu menetapkan Presiden Jokowi sebagai Bapak Pembangunan Desa.

"Kenapa? Karena Pemerintahan Presiden Jokowi serius dan berkomitmen membangun desa dengan membentuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan dan pelembagaan pada Pemerintahan, sebagai amanat dari UU 6 Tahun 2014 tentang Desa," papar Bamsoet.

Ia menjabarkan pemerintah telah menggelontorkan Dana Desa pada tahun 2021 sebesar Rp 72 triliun, atau 2,3 persen dari total APBN. Jika dibagi rata maka setiap desa mendapatkan Dana Desa sekitar Rp 1 miliar.[br]

Alokasi 10% APBN

Sebelumnya, kepala desa dari berbagai asosiasi yang berkumpul di kawasan GBK meminta agar 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk dana desa.

Ketua Apdesi Surta Wijaya meminta pemerintah memperhatikan desa melalui pemerataan pembangunan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan mengalokasikan 10% dana APBN untuk dana desa.

"Tetapi jangan selalu desa dimarjinalkan. Bukan perkotaan saja yang harus dibangun. Tetapi di desa harus jadi garda terdepan sekarang. Tidak lagi orang berpikir, mari kita ke kota. Tidak lagi orang mengais ke kota, tetapi harus turun dan lari ke desa," ujar Surta.

"Semua itu jawabannya adalah dana desa, sepakat? Jadi 10% ke depan harga mati dana desa dari APBN, setuju?" imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Surta meminta pemerintah mengesahkan Hari Desa pada 15 Januari sebagai Hari Desa Nasional. Mereka juga meminta agar Pilkades 2023 tetap digelar.

"Bagaimana pun perjalanan panjang kades harapan saya, bahwa 7.000 kades yang masa jabatannya habis, tetap harus pilkades dilaksanakan," jelasnya.

Baca Juga:

• Dugaan Korupsi Dana Desa, Kejari Deliserdang Tahan Kades Tanjung Garbus II
• Bupati Tapteng Nonaktifkan Empat Kades yang Sedang Diperiksa Inspektorat

Tegur Bupati

Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (MPO Apdesi) Asri Annas dalam paparannya meminta agar pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) tahun 2023 mendatang tetap digelar. Dia bahkan meminta Mendagri Tito Karnavian yang hadir langsung agar menegur Bupati menolak Pilkades serentak 2023.

"Tentu kepada Mendagri kami memohon agar secara langsung menegur Bupati-bupati yang tidak ingin melakukan Pilkades serentak di tahun 2023," kata Asri.

Asri tidak ingin kepala desa dipolitisir dalam Pemilu 2024 mendatang. Dia juga menyinggung banyak Bupati yang justru bertolak belakang dengan keinginan Kepala Desa.

"Kami tidak ingin Pak, agar Kepala Desa dipolitisir menjelang 2024. Benar atau tidak? Sehingga kami, temuan kami di lapangan, banyak Bupati yang lebih mementingkan melakukan pembentukan karteker Kepala Desa, dibandingkan melakukan pemilihan. Kami tidak ingin Kades ini menjadi objek politik menghadapi 2024," ujarnya.

Raih Penghargaan

Dalam acara tersebut, sejumlah tokoh mendapatkan penghargaan.

Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri mendapatkan penghargaan sebagai tokoh nasional penggerak gotong royong desa. Sementara itu, Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan, yang juga Ketua Dewan Pembina DPP Apdesi, mendapatkan penghargaan sebagai tokoh nasional penggerak kemandirian desa.

Mendagri Tito Karnavian pun mendapatkan penghargaan sebagai tokoh nasional penggerak tata kelola pemerintahan desa. Selain itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai tokoh nasional peduli kesejahteraan aparatur desa dan Budiman Sudjatmiko sebagai tokoh nasional pejuang undang-undang desa.

Ketua Apdesi Surta Wijaya mengatakan kehadiran Megawati dalam acara tersebut bukan sebagai Ketua Umum PDIP, melainkan Kepala BPIP.

"Beliau dihadirkan, kepala BPIP, kajian Pancasila. Jadi hadirnya bukan sebagai ketua partai. Hadir adalah tadi sebagai Kepala BPIP," kata Surta di lokasi.

Surta mengatakan Apdesi telah meneken memorandum of understanding (MoU) dengan BPIP bahwa kepala desa harus mendapatkan bimbingan terkait Pancasila.

"Kita MOU sudah dengan BPIP bahwa kepala desa harus ada Bimtek tentang Pancasila. Karena saya lihat sosialisasi Pancasila, jangan jangan anak SMA ada yang tidak halal Pancasila, ini kan harus direalisasikan dan disosialisasikan dan itu dimulai dari leadership kepala desa. Jadi kita MOU dengan BPIP," ujarnya. (detikcom/c)

Baca Juga:

• 5 Hari Menghilang, Kades Liang Pematang-Deliserdang Ditemukan Tewas di Sungai
• Terbukti Buat Pagar Laut, Kades Kohod dan Anak Buah Didenda Rp 48 Miliar