Gapensi Sumut Usulkan ke Pemrov Sumut Anggaran Proyek Rp 500 Juta Sampai Rp 1 Miliar Tidak Ditender

Medan (SIB)

Sanggam SH Bakara terpilih aklamasi menjadi Ketua Badan Pengurus Daerah Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (BPD-Gapensi) Sumut pada Musda XV, Sabtu (18/3) di Hotel Le Polonia, Medan.

Musda dibuka Wakil Gubernur H Musa Rajekshah. Sebanyak 11 BPC Gapensi se-Sumut sepakat memilih Sanggam SH Bakara menjadi Ketua BPD Gapensi Sumut periode 2023-2028.

Kemudian dilakukan pelantikan oleh Sekjen BPP Gapensi Andi Rukman N Karumpa ditandai dengan penyerahan SK dan pataka.

Turut hadir Ketua Dewan Kehormatan Gapensi Agus Kartasasmita, Ketua BPD Gapensi Sumut periode sebelumnya Tiopan Manuasa Pardede, Ketua Gapensi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Bangka Belitung.

Hadir juga Ketua Dewan Pengawas Gapensi Sumut Saut B Pardede, Kepala Biro Perekonomian Pemrov Sumut Dr Naslindo Sirait, Sekretaris Dinas PUPR Sumut Muhammad Hildun, Ketua panitia Samsudin Waruwu, dan sejumlah pengurus asosiasi perusahaan dan profesi diantaranya Ketua Umum Gapeksindo Sumut Erikson Lumbantobing dan lainnya.

Sanggam SH Bakara kepada wartawan mengatakan, mereka akan memperjuangkan pengusaha ekonomi lemah dan menengah serta pengusaha daerah. Seperti di Papua, anggaran pembangunan dari Pemrov Rp 1 miliar sudah tidak ditenderkan lagi, tapi sudah penunjukan langsung (PL).

“Seperti di Papua, Rp 1 miliar pekerjaan proyek sudah penunjukan langsung, kemudian Rp 2,5 miliar diperuntukkan untuk pengusaha lokal daerah. Di Pemprov DKI anggaran Rp 500 juta sudah PL. Padahal di Medan Rp 200 juta ke bawah masih penunjukan langsung, lebih dari Rp 200 juta sudah ditender,” kata Sanggam.

Menurut politisi P Golkar ini, Pemerintahan di DKI dan Papua sangat mendukung kemajuan pengusahanya untuk berkembang.

Untuk itu, BPD Gapensi Sumut juga mengusulkan kepada Pemrov Sumut agar bisa mencontoh DKI dan Papua memajukan pengusaha lokalnya, dengan menetapkan anggaran proyek Rp 1 miliar PL saja atau minimal Rp 500 juta.

“Sesungguhnya pengusaha ini adalah pencipta lapangan kerja, apalagi penerimaan pegawai negeri (PNS) maupun TNI dan Polri terbatas. Begitu juga menjadi karyawan BUMN maupun swasta terbatas juga. Kalau usaha pengusaha berkembang, maka mereka merekrut tenaga kerja dan bisa mengakomodir pengangguran,” tegasnya.

Usulan tersebut kata Sanggam Bakara, sudah disampaikannya kepada Wagub Sumut Musa Rajekshah.

Musda Gapensi ini sangat penting, keputusan-keputusan yang dilahirkan akan disampaikan kepada BPP Gapensi Pusat untuk kepentingan anggota dan daerah.

“Karena kontribusi kontraktor ini kepada pemerintah cukup besar. Inilah yang kita harapkan dari pemerintah supaya diberi perhatian,” ungkapnya.

Dia berharap, paket-paket proyek pemerintah tidak hanya menjadi bagian dari BUMN.

Jika ada perusahaan besar mendapat pekerjaan Rp 20 miliar ke atas hendaknya disubkan kepada perusahaan ekonomi lemah dan menjadikan sebagai partner, agar mereka bisa berkembang dan bisa menghidupi usaha dan para pekerjanya. (A5/a)