Jakarta (SIB)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewajibkan pembelian produk dalam negeri bagi kementerian, pemerintah daerah maupun badan usaha milik negara (BUMN). Nantinya, hal tersebut akan dijadikan salah satu faktor pemberian tunjangan kinerja (tukin) pegawai.
"Tunjangan kinerja salah satunya akan dilihat dari pembelian produk dalam negeri dari kementerian, lembaga, provinsi dan kota BUMD, BUMN," kata Jokowi saat membuka dan memberikan Penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/3).
Jokowi memastikan akan ada sanksi bagi pihak yang tak melakukan pengadaan barang untuk membeli produk dalam negeri. Pemberian sanksi, kata dia, akan dirumuskan oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
"Sanksinya ini akan dirumuskan ini ada di Pak Menko Marves," ujar Jokowi.
Jokowi meyakini pemberian sanksi dan penghargaan mampu memajukan industri dalam negeri. Jokowi juga memastikan pemberian sanksi harus memberikan efek jera agar kementerian maupun lembaga terkait tak coba-coba menggunakan APBN untuk membeli produk luar negeri.
"Kalau tukinnya sudah, mestinya harus ada sanksinya juga. Pokoknya kalau masih beli, BUMN, BUMD, Provinsi, Kabupaten, Kota, masih coba-coba beli produk impor dari uang APBD, APBN, BUMN, sanksinya tolong dirumuskan Pak Menko. Biar semuanya bekerja dengan reward and punishment," tegasnya.
Kok Beli dari Luar?
Sebelumnya, Jokowi mewanti-wanti agar Polri, TNI, maupun Kementerian Pertahanan tak lagi membeli seragam maupun perlengkapan militer dari luar negeri. Sebab, Jokowi menyatakan Indonesia mampu memproduksi perlengkapan militer sendiri tanpa harus mengandalkan barang impor.
Jokowi menyatakan saat ini RI telah mengekspor produk militernya ke berbagai negara.
"Kemudian juga barang-barang produksi kita sendiri bisa kita gunakan. Jangan sampai, ini saya minta di Kemenhan, di Polri, seragam militer kita ini sudah bikin. Ekspor ke seluruh negara, eh kita malah beli dari luar," kata Jokowi.
Jokowi memaklumi apabila RI mengimpor pesawat tempur maupun peralatan canggih lainnya karena belum mampu membuat sendiri. Namun Jokowi meminta jangan sampai perlengkapan seperti sepatu maupun peluru juga impor.[br]
"Sepatu, senjata, saya pikir kalau yang canggih-canggih silahkan. Mau beli pesawat tempur karena kita emang belum bisa. Kalau senjata, peluru kita sudah bisa. Belanjanya sepatu, kenapa harus beli dari luar?" tegasnya.
Jokowi mengaku dibisiki Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan soal adanya vendor atau penyedia barang di TNI yang tak berganti. Jokowi mengungkapkan Luhut heran karena kerja sama dengan penyedia barang itu terjadi sejak zaman dia masih prajurit hingga saat ini.
"Saya dapat cerita, dibisiki Pak Jenderal Luhut Binsar Pandjaitan, 'Pak Presiden, saya sejak jadi tentara sampai pensiun, dan sekarang jadi menteri, penyedia barangnya kok masih sama?" ungkap Jokowi.
Lanjut ke soal penyedia barang di TNI yang tak ganti-ganti, Jokowi mengatakan seharusnya semakin banyak penyedia barang yang diberi kesempatan bekerja sama. Dengan demikian, tambah Jokowi, harga barang tersebut akan semakin kompetitif.
"Mestinya semakin banyak penyedia, itu akan semakin baik karena harganya akan kompetitif," ucap Jokowi.
Dia lalu mengatakan akan mengecek kebenaran dari aduan Luhut tersebut.
"Nanti akan saya, cek benar-ndak," pungkas Jokowi.(detikcom/d)
