Jakarta (SIB)
Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali menyebut enggan menjalankan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional tanpa melibatkan PSSI.
Menpora dalam sambutannya pada FGD Penyempurnaan Inpres Nomor 3 Tahun 2019 di Kemenpora Jakarta, Senin (13/2), mengatakan bahwa Inpres tersebut masih perlu penyempurnaan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di dunia sepak bola.
Salah satunya, sebut Menpora adalah di dalam Inpres sama sekali tidak menyebut PSSI untuk menjalankan tugas terkait pembangunan persepakbolaan nasional, melainkan satuan tugas khusus yang menjalankannya."Tidak ada satu kata pun yang menyebut PSSI di inpres itu, padahal tujuannya untuk sepak bola," kata Zainudin.
Menurut Menpora, apabila federasi tidak dilibatkan dan pemerintah membuat satuan tugas khusus untuk menjalankan Inpres 3/19 tersebut, maka pemerintah telah mengintervensi persepakbolaan di Indonesia sehingga bertentangan dengan statuta FIFA.
Oleh karena itu, Kemenpora menyelenggarakan rangkaian Focus Group Discussion (FGD) Penyempurnaan Inpres Nomor 3 Tahun 2019 di Palembang, Bali, dan Jakarta yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di bidang sepakbola seperti mantan pemain, pelatih, dan pengurus PSSI.
Zainudin mengakui lahirnya Inpres 3/19 ini terjadi ketidakharmonisan antara pemerintah dan PSSI. Namun Menpora meyakinkan bahwa hubungan antara Kemenpora dengan PSSI sudah lebih baik dan siap bekerja bersama dalam membangun sepakbola nasional.[br]
"Ketika terjadi tragedi Kanjuruhan, pemerintah tersadar semua. Tanpa mengikutsertakan federasi, tanpa mengikutkan PSSI, ini tidak akan jalan," katanya.
Pada rangkaian FGD Penyempurnaan Inpres Nomor 3 Tahun 2019 yang telah dilakukan sebelumnya di Palembang dan Bali, terdapat beberapa masukan dan saran untuk penyempurnaan seperti perlunya peran PSSI yang lebih masif lagi, perlunya penguatan peran pemerintah daerah, perlunya penggunaan dana desa untuk pemeliharaan dan pembangunan lapangan desa, perlunya komitmen kementerian-lembaga terhadap inpres, dan perlunya sarana prasarana sepakbola di wilayah timur Indonesia yang dirasa kurang.
Menpora menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo sangat mendukung pengembangan sepak bola Indonesia dengan mengeluarkan inpres tersebut. Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) juga mendukung pengembangan sepak bola Indonesia. Presiden FIFA menyampaikan keinginannya untuk berkantor di Jakarta dan mendukung Indonesia menjadi episentrum sepakbola Asia.
Jangan Cari Makan
Sementara itu, calon Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan siapapun yang terpilih sebagai pengurus PSSI dalam Kongres Luar Biasa (KLB), 16 Februari nanti, jangan mencari makan di PSSI apalagi mengatur-atur pertandingan.
Hal tersebut Erick sampaikan saat hadir dalam acara B.E.D.A yang digelar oleh gerakan anak muda pimpinan Tsamara Amany dan Pangeran Siahaan dengan tajuk #JagainET di Bali, akhir pekan lalu.
Awalnya Erick mendapat aduan dari seorang wasit Asosiasi Kabupaten (Askab) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dari Kabupaten Tabanan, bahwa honor wasit sangat sedikit atau kadang disunat saat memimpin pertandingan di liga antar kampung atau tarkam atau liga lainnya.[br]
Erick mengatakan perputaran uang di industri sepak bola Indonesia sudah cukup, tetapi harus transparan dan juga harus diperbaiki.
"Indonesia ini uangnya cukup, perputaran [uang] di industri sepak bola bisa diperbaiki, tapi dipotongnya harus transparan, rapi dan menjaga keseimbangan. Yang harus kita benahi apa, perputaran uang di sepak bola harus transparan. Jangan pengurus sepak bola terutama di PSSI cari makannya di PSSI. Itu dulu," kata Erick.
"Kalau para Exco (Komite Eksekutif), pengurus di PSSI cari makannya di PSSI, apalagi dengan mengatur-atur pertandingan dengan memotong-motong, sunatan yang tadi ongkosnya, itu yang harus kita lawan," ucap Erick.
Lebih lanjut Erick Thohir mengatakan peningkatan kesejahteraan wasit menjadi salah satu target pembenahan jika dirinya terpilih sebagai Ketua Umum PSSI.
"Kalau mereka [wasit] punya pendapatan yang baik, asuransi kalau sakit, paling tidak dasar kehidupan bulanannya sudah baik, mereka pasti punya kemauan untuk menjaga tempat mencari nafkahnya dengan baik," kata Erick Thohir. "Kalau bisa ada program asuransi buat wasit. Semuanya jadi masalah uang," ucap Erick. (Ant/CNN/a)
