Jakarta (SIB)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta TNI-Polri untuk menindak ekspor ilegal dan pertambangan ilegal. Jokowi menyebut ekspor ilegal mengganggu proses hilirisasi.
"Kalau yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan, ya proses hilirisasi, proses industrialisasi itu menjadi terganggu, dan tugas TNI-Polri ada di situ," kata Jokowi seusai memberikan pengarahan di Rapat Pimpinan TNI-Polri 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2).
Jokowi mengatakan, ekspor ilegal berdampak terhadap penerimaan negara yang berkurang. Menurut Jokowi, aparat sudah tahu tugas yang harus dilakukan terkait ekspor ilegal tersebut.
"Kalau ekspor ilegal misalnya timah masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang. Sehingga tugas TNI Polri. Kalau di laut ya polisi air, Bakamla, TNI AL, misalnya. Dan saya kira sudah ngerti apa yang dilakukan," ujar Jokowi.
Dalam Rapim TNI-Polri ini, Jokowi lebih banyak menyampaikan arahan terkait sektor ekonomi. Jokowi meminta TNI-Polri mengawal proses industrialisasi.
"Secara garis besar itu tapi karena temanya yang dipilih TNI-Polri berkaitan dengan produktivitas dengan transformasi ekonomi, saya lebih banyak menyampaikan mengenai pentingnya hilirisasi, yang memberi nilai tambah bagi negara. Dan tugas TNI dan Polri adalah menjaga agar yang namanya industrialisasi dan hilirisasi berjalan dengan baik dilapangan tidak terjadi gangguan-gangguan," imbuh Jokowi.
Politik Praktis
Jokowi meminta TNI-Polri menjaga situasi kondusif menjelang tahun politik. Jokowi juga mewanti-wanti TNI-Polri agar tak terlibat dalam politik praktis.
"Nggak ada (arahan spesifik). Saya kira TNI-Polri sudah tahu apa yang dikerjakan. Yang paling penting menjaga kondusivitas tahun politik dan tidak terlibat politik praktis," kata Jokowi.
Cegah Karhutla
Jokowi juga meminta TNI-Polri untuk mewaspadai kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Jokowi mengungkit perjanjian soal tanggung jawab Pangdam dan Kapolda tentang karhutla yang sudah disampaikan sejak 7 tahun lalu.
"Janjiannya tetap, tadi saya ulang lagi mengenai janjian, janjian saya 7 tahun masih berlaku sampai sekarang. Kalau ada kebakaran besar di provinsi, yang tanggung jawab Pangdam, Kapolda, Danrem, hati-hati. Saya ngomong hati-hati, janji masih berlaku," kata Jokowi.[br]
Jokowi mengingatkan TNI-Polri soal cuaca panas di akhir Februari. Sejumlah daerah di Indonesia harus menjadi atensi.
"Karhutla ini kan El Nino hati-hati tadi saya memberikan warning untuk provinsi-provinsi Riau, Sumut Kalimantan hati-hati, karena nanti di akhir Februari atau Maret itu sudah panasnya sudah naik," ujar Jokowi.
Arahan Tegas
Jokowi telah berulang kali mengingatkan Pangdam hingga Kapolda untuk serius mencegah kebakaran hutan dan lahan. Jokowi mengingatkan aturan main yang telah disepakati masih berlaku.
"Setiap tahun sejak 2015, kejadian kebakaran besar kita rutin melakukan pertemuan seperti ini tujuannya apa untuk mengingatkan baik kepada para gubernur, bupati, wali kota, Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres terutama ini terutama jika ada pejabat-pejabat yang baru, yang berada di daerah-daerah yang rawan bencana kebakaran sekali lagi ini untuk mengingatkan agar tidak lupa pada aturan main yang sudah kita sepakati di 2016," kata Jokowi dalam rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang disiarkan saluran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (22/2) tahun 2021.
"(Tahun) 2016 kita punya kesepakatan, kesepakatan nya adalah bagi Pangdam dan Kapolda, Kapolres, Danrem dan Dandim yang baru agar tahu dan aturan mainnya masih tetap sama. Kalau jadi kalau di wilayah Saudara-saudara ada kebakaran dan membesar dan tidak tertangani dengan baik aturan mainnya tetap sama, belum saya ganti," sambung Jokowi.
Jokowi menegaskan tak akan segan-segan mencopot Pangdam-Kapolda yang lalai menangani karhutla. Para pejabat baru diminta memperhatikan pesan dari Jokowi tersebut.
"Saya kira masih ingat semuanya kalau yang ikut rutin tiap tahun pertemuan dengan saya pasti semuanya masih ingat yaitu dicopot yaitu diganti, jelas? Meski saya sudah perintah ke Panglima dan Kapolri saat itu baru dua kali. Jadi kali ini saya ulang lagi ini hanya untuk yang pejabat-pejabat baru agar tahu aturan main ini," ujar Jokowi.
Patroli Perbatasan
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono merespons perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menindak tegas ekspor ilegal. Yudo menyebut pihaknya bakal fokus melakukan patroli.
"Di hilirisasi tentang tambang tadi saya kira TNI-Polri harus mengamankan, jangan lagi ada ekspor ilegal, jadi saya tekankan kepada jajaran ke bawah yang melaksanakan patroli khususnya di bagian perbatasan yang menjadi fokus kita ini jangan sampai ada ekspor ilegal," kata Yudo di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2).
"Semuanya kan melalui hilirisasi tadi, dan diekspornya adalah produk yang jadi, bukan yang mentah," tambahnya.[br]
Hal ini dikatakan Yudo usai menggelar rapim tahun anggaran 2023 bersama Polri. Selain itu, Yudo menyebut karhutla menjadi fokus TNI juga ke depannya.
"Karhutla, tadi sudah disampaikan kan saya tekankan kepada jajaran yang di bawah, yang aturan 7 tahun yang lalu kita tekankan lagi. Jadi dari awal kita antisipasi jangan sampai terjadi kebakaran baru kita melaksanakan pemadaman. Minimal dari bawah ini masyarakat bisa dibina jangan lagi ada pembakaran dan sebagainya," ujarnya.
Lebih lanjut, dia juga sudah memerintahkan para pangdam untuk mengantisipasi terjadinya karhutla.
"Dan tentunya kepala satkorwil di daerah pangdam danrem semuanya harus bersama-sama dengan masyarakat antisipasi adanya karhutla khususnya daerah-daerah yang sudah ditandai," ujarnya. (detikcom/d)
