Mendagri Ancam Copot Penjabat Kepala Daerah

Jakarta (SIB)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberi teguran keras kepada penjabat (Pj.) kepala daerah yang tak bisa mengendalikan inflasi.

Teguran itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid di kantor pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.

"Kalau ada (Pj. kepala daerah) yang sampai 3 kali berturut-turut inflasi (daerah)-nya di atas nasional, udahlah pasti akan out saja, pasti saya akan out-kan. Saya akan lapor presiden, ganti kemudian. Tapi sebaliknya rekan-rekan yang bisa mengendalikan inflasi dan relatif bagus, mau digoyang seperti apa kita akan pertahankan," tegas Tito dikutip dalam keterangan tertulis, Selasa (24/1).

Tito menyampaikan, pengendalian inflasi menunjukkan kualitas kepemimpinan Pj. kepala daerah. Sebab, dalam pelaksanaannya pengendalian inflasi tidaklah mudah.

Kepala daerah, kata Tito, harus melakukan pengecekan di lapangan dan melakukan tindakan-tindakan konkret, seperti melalui rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), operasi pasar murah, hingga gerakan menanam.

"Ada juga yang autopilot (dalam pengendalian inflasi). Kita punya datanya, dan saya sangat warning nanti kepada rekan-rekan yang Pj, ini sudah ada 101 Pj, tahun ini ada 170, Pj-Pj ini nomor satu variabelnya, salah satu yang menjadi kriteria adalah pengendalian inflasi," urai Tito.

Meski inflasi di Indonesia masih relatif terkendali, Tito mengingatkan kepada semua pihak agar jangan cepat berpuas diri.

Berdasarkan data yang dikantonginya, dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, inflasi Indonesia berada di posisi tengah.

Artinya, masih ada negara yang tingkat inflasinya lebih rendah, seperti Brunei Darussalam (3,1 persen), Kamboja (3,6 persen), dan Malaysia (3,8 persen).

"(Sedangkan) di G20 kita melihat bahwa masih ada Saudi Arabia, Jepang, Korsel yang relatif inflasinya di bawah kita. Meskipun negara-negara Eropa bahkan Singapura pun di atas kita. Artinya jangan cepat kita berpuas diri, artinya kita (harus) mencapai target sekitar berkisar di (angka) 3 persenan. Itu target nasional pada waktu paripurna kemarin," papar Tito.

Untuk mencapai hal tersebut, Tito menekankan perlunya kerja keras dari seluruh pihak. Tidak hanya pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah juga diminta agar melakukan intervensi-intervensi kebijakan untuk mengendalikan inflasi tersebut.

Dia mengungkapkan telah banyak daerah yang melakukan langkah intervensi dengan baik, meski ada kecenderungan terjadi penurunan akhir-akhir ini.

Dari 6 langkah pokok pengendalian inflasi, lanjutnya, jumlah daerah yang telah melakukan 4-5 upaya konkret menurun, dari 176 daerah (per 31 Desember 2022) menjadi 27 daerah (24 Januari 2023).

Berikutnya, jumlah daerah yang melakukan 1-3 upaya konkret juga turun, dari 193 daerah menjadi 156 daerah. Sebaliknya, jumlah daerah yang sama sekali tidak melakukan upaya konkret justru naik tajam, dari 17 daerah menjadi 331 daerah.

Oleh sebab itu, ia meminta agar pemerintah daerah bergerak lebih gencar dan cepat dalam upaya mengendalikan inflasi.

Sesuai Produk Unggulan
Tito Karnavian juga meminta pemerintah daerah (Pemda) menciptakan branding daerahnya sesuai dengan produk unggulan yang dimiliki.

Hal itu sejalan dengan arahan dari Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun 2023 beberapa waktu lalu.

"Beliau (Presiden) meminta semua daerah untuk memikirkan agar membuat program atau master plan. Istilahnya yang paling gampang membuat image atau branding daerah itu sesuai dengan keunggulan masing-masing daerah," kata Tito.

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid di Kantor Pusat Kemendagri, Tito juga mendorong Pemda bekerja tidak hanya sebatas membuat slogan sebagai kota bersih, indah, atau berseri saja. Namun juga harus diimbangi dengan memiliki produk spesifik.

Tito mencontohkan Kota Davao di Filipina yang terkenal dengan produk unggulan pisang. Di sana, ekosistem agrobisnis yang saling mendukung mulai dari penanaman, pembibitan, produksi, hingga distribusi benar-benar dikembangkan dengan baik.

"Sampai dengan turunan produksinya, empingnya (keripik), salainya, dan dijual marketingnya, semua dibuat. Masyarakat dilibatkan dan kemudian bahkan branding kota itu mengenai pisang, dan kemudian ada juga seni budaya tentang pisang. Misalnya itu," lanjutnya.

Contoh lain yang diberikan yakni Kota Minneapolis di Amerika Serikat yang dikenal sebagai tujuan para pegolf seluruh dunia untuk menyalurkan hobinya. Di kota ini, semua penduduk dilibatkan dalam bisnis penyelenggaraan golf.

Dari dalam negeri sendiri, Tito mencontohkan Kota Jepara yang terkenal dengan produk mebelnya. Lalu ada pula daerah lain yang terkenal dengan produksi ikan.

"Contoh lain Beliau (Presiden) menyampaikan di daerah di Amerika itu sangat terkenal dengan mebelnya sehingga (High Point, North Carolina-red) disebut dengan Kota Mebel. Seluruh dunia menyelenggarakan setahun sekali ada festival mebel di sana," ungkapnya.

Tito berharap setiap daerah di Indonesia bisa menciptakan branding produk unggulan seperti yang dicontohkan tersebut.

"Kemendagri telah diperintahkan juga untuk mencari, mungkin beberapa kota menjadi model, kabupaten menjadi model, sesuai dengan produk unggulannya itu. Jadi tidak lagi branding-nya sekedar bersih, indah, aman, dan lain-lain, tapi branding sesuai dengan produk unggulan," tutupnya. (detikcom/d)