Jakarta (SIB)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh perangkat daerah menjaga keamanan perayaan Natal dan Tahun Baru.
Tito meminta jajarannya mengatur kerumunan agar tidak terjadi peristiwa seperti di Itaewon, Korea Selatan.
Arahan itu disampaikan Tito pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid di gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Senin (26/12).
Dia meminta perayaan Tahun Baru 2023 berlangsung aman terkendali.
"Perlu dilakukan langkah-langkah untuk menjaga Natal dan Tahun Baru itu aman, nyaman, damai, dan terkendali. Mulai masalah keamanan, kemudian kelancaran lalu lintas, ketersediaan bahan pangan, stabilitas harga dan keterjangkauan harga pangan karena demand yang tinggi," kata Tito dalam keterangan pers yang diterima, Selasa (27/12).
Tito mengatakan penjagaan keamanan di setiap tempat kegiatan masyarakat untuk meminimalkan kejadian yang tidak diinginkan seperti di Itaewon. Diketahui, tragedi Itaewon terjadi pada perayaan Halloween. Korban tragedi itu mencapai ratusan.
"Upaya menjaga keamanan tersebut termasuk mengatur kegiatan masyarakat terutama di tempat-tempat kerumunan. Hal ini untuk meminimalkan kejadian yang tidak diinginkan, seperti peristiwa yang terjadi saat perayaan Halloween di Itaewon, Korea Selatan, yang memakan banyak korban. Untuk itu, stakeholder terkait perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi daerah rawan tersebut sehingga kerumunan bisa terkendali," bunyi keterangan pers Tito.
Salah satu lokasi yang diminta Tito diidentifikasi kerumunannya adalah Ancol. Sebab, tahun baru kali ini Ancol kembali menggelar acara perayaan.
"Kita sudah lama tidak kumpul-kumpul, terutama yang anak-anak muda. Jadi jangan sampai terjadi, Jakarta misalnya, Ancol itu akan ada ratusan ribu, kami yakin daerah-daerah juga ada pengumpulan masyarakat. Nah, ini perlu diidentifikasi, kemudian dilakukan langkah-langkah mitigasi, diatur, termasuk mekanisme jalannya," ucapnya.
Petasan Dilarang
Dalam rapat tersebut, Tito juga melarang penggunaan petasan yang berpotensi menimbulkan ledakan besar, kebakaran, dan korban manusia maupun barang. Dia mengimbau penggunaan kembang api.
"Kami kira petasan lebih baik kita larang, kembang api boleh tapi terbatas, jangan sampai jor-joran, kemudian terjadi kebakaran," tambahnya.
Tito menegaskan berbagai upaya tersebut memerlukan langkah-langkah proaktif dan koordinasi dari berbagai pihak.
Kunci paling utama menurut Tito adalah melakukan rapat forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).
Dia berharap kegiatan Nataru dapat berjalan dengan aman.
"Kami sudah sampaikan kepada asosiasi gubernur, kemudian asosiasi wali kota, dan ketua asosiasi pemerintah kabupaten, bupati, supaya Surat Edaran (Nomor 400.10/8922/SJ) ini disampaikan ke seluruh kepala daerah. Dan kunci utamanya adalah melaksanakan rapat forkopimda dengan item-item seperti ini. Atau bisa ditambah dengan item-item yang lain, sesuai dengan kerawanan khas wilayah masing-masing," pungkas Tito. (detikcom/c)
