Jakarta (SIB)
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku mendengar ada oknum pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang masih berusaha mencari uang tambahan dari proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) dan pengurusan perizinan.
Menurutnya, titik paling rawan kebocoran anggaran terkait pengadaan barang dan jasa yang menyangkut perizinan di Pemprov DKI.
"Kami masih sering mendengar dan mendapat informasi masih ada yang berupaya untuk mendapat penghasilan tambahan terutama dalam proses PBJ," kata Alexander pada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (14/12).
Bahkan Alexander mengatakan ada salah satu pejabat di kementerian yang iri dengan penghasilan pegawai Pemprov DKI Jakarta.
"Tingkat kesejahteraan, tingkat penghasilan jauh di atas rata-rata, bahkan ada salah satu dirjen di kementerian iri dengan penghasilan kepala dinas di Pemprov DKI," ujarnya.
Ia juga mendorong Inspektorat DKI Jakarta agar menjadikan temuan tersebut sebagai perhatian khusus dan dilakukan pemeriksaan, karena proses pengadaan barang dan jasa serta perizinan menjadi salah satu titik rawan kebocoran anggaran.
Alexander menyebut ada pejabat yang memiliki aset berupa puluhan bidang tanah, yakni 20-25 bidang tanah.
"Kadang saya nggak habis pikir ketika saya cek LHKPN pejabat ini-itu, saya punya akses buka LKHPN seluruh penyelenggara pejabat negara, termasuk pejabat Pemprov DKI. Saya cek itu, wah bidang tanahnya 20-25. Waras nggak sih kita ini," tuturnya.
Koordinasi Cegah Korupsi
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan Pemprov DKI dan KPK akan melakukan koordinasi pencegahan korupsi.
KPK akan mengirim Satuan Tugas (Satgas) untuk Pemprov DKI dalam rangka membantu pencegahan korupsi.
"Pak Alexander Marwata juga tadi menegaskan bahwa kami Pemprov DKI Jakarta nanti akan didukung oleh beberapa satgas dalam perjalanan di tahun 2023," kata Heru kepada wartawan.
Heru menjelaskan komitmen ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan koordinasi pencegahan korupsi. Heru berharap komunikasi Pemprov DKI dengan KPK terus berjalan dengan baik.
"Terima kasih juga kepada jajaran KPK yang telah mendukung. Mudah-mudahan melalui Inspektorat kita terus berkomunikasi. Lebih baik kita melakukan pencegahan korupsi. Pemberantasan korupsi harus diwujudkan dalam tindakan nyata," ujar Heru. (detikcom/c)
