Jakarta (SIB)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara Konsolidasi Nasional dalam rangka Kesiapan Pemilu Serentak 2024.
Dalam sambutannya, dia mengingatkan agar para pihak yang terlibat sama-sama mendorong kampanye yang berkualitas, bukan politik adu domba.
"Kita harus mendorong kampanye berkualitas yang menyehatkan demokrasi kita, optimalkan teknologi informasi, mengedepankan politik adu ide, adu gagasan, bukan politik adu domba," ujar Jokowi di Convention Hall Beach City Entertaiment Center (BCEC), Ancol, Jakarta Utara, Jumat (2/12).
Jokowi juga mengingatkan agar KPU memperkuat pendidikan politik. Baik itu untuk para kontestan, masyarakat dan para peserta pemilu yang damai dan berintegritas.
"Dan menolak tindakan tak terpuji yang menciderai demokrasi, menyebar fitnah, ujaran kebencian, politik uang dan lain-lain," ucap Jokowi.
Kemudian, dalam kesempatan yang sama Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan, pada hari ini ada sekitar 6.341 peserta yang hadir.
Terdiri dari anggota KPU pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, jajaran kesekjenan KPU pusat, sekretariat KPU provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia.
"Bapak Presiden yang kami hormati izinkan kami melaporkan dalam kerangka waktu 1 sampai 3 Desember 2022 ini KPU menyelenggarakan acara rapat koordinasi konsolidasi nasional KPU," kata Hasyim.
Dalam acara ini terlihat juga Mendagri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet RI Pramono Anung, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dan Ketua DKPP Heddy Lugito.
Acara juga dihadiri seluruh jajaran KPU provinsi hingga kabupaten dan kota.
Hati-hati
Jokowi mengingatkan hal-hal teknis dalam penyelenggaraan Pemilu bisa menjadi politis. Dia meminta agar kegiatan di semua tahapan Pemilu nantinya memiliki pengaturan dengan koridor hukum yang jelas.
"Pertama, pastikan seluruh kegiatan di semua tahapan memiliki pengaturan teknisnya, setiap tahapan harus memiliki koridor hukum yang jelas. Hal ini penting untuk mengantisipasi dan juga mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang akan muncul," kata Jokowi.
"Kedua, hal-hal teknis itu bisa menjadi politis, hati-hati, sekali lagi hal-hal teknis bisa menjadi politis sehingga ini kita harus hati-hati," lanjutnya.
Jokowi ingin sarana dan prasana serta logistik Pemilu 2024 benar-benar dipersiapkan. Dia tidak ingin nantinya muncul keributan di lapangan karena kurang persiapan.
"Untuk itu pastikan kesiapan sarana dan prasarana logistik secara detail. Rencanakan dan lakukan pengadaaan tepat jumlahnya dan tepat waktu, mengkondisi ini yang perlu kita siapkan, jangan sampai ketidaksiapan menyebabkan nantinya keributan-keributan di lapangan. Hal kecil ini bila kita tidak detail mengikuti menyelesaikan bisa menjadi keributan di lapangan," ujarnya.
Jokowi meminta agar Pemilu 2024 diselenggarakan dengan efisien. Transparansi dan keterbukaan Pemilu juga disorot Jokowi.
"Selain itu juga penting ini lakukan efisiensi dan transparansi sehingga semua terbuka," ucapnya.
Pusing
Pada kesempatan itu, Jokowi menyinggung soal penyelenggaraan pemilu nantinya dalam kondisi ekonomi global yang sulit diprediksi.
"Pemilu 2024 ini kita selenggarakan dalam kondisi ekonomi global yang diliputi ketidakpastian, kita harus memiliki perasaan yang sama mengenai ini," ujar Jokowi.
Saat ini sudah ada 14 negara yang masuk sebagai pasien IMF (International Monetary Fund) untuk dibantu.
Padahal, pada krisis ekonomi tahun 1997-1998 hanya ada 5 negara saja yang dibantu IMF.
"Sebanyak 20 negara ngantri lagi di depan pintu IMF untuk minta bantuan dan 66 negara yang rentan untuk ikut lagi ngantri. Ini kita harus mempunyai perasaan yang sama, kita tidak berada posisi yang normal tapi upnormal karena diawali dengan pandemi, perang di Ukraina, ketegangan geopolitik, krisis pangan energi dan finansial krisis biaya hidup di semua negara dan justru yang banyak di negara-negara maju," jelasnya.
Akibat sulitnya kondisi dunia, kata Jokowi, semua kepala negara pun sakit kepala. Namun, menurutnya, tidak dengan Indonesia.
"Ini yang kita harus memiliki perasaan yang sama bahwa saat ini keadaan dunia sedang sulit dan semua kepala negara pusing kepalanya, Indonesia tidak," ujar Jokowi.
Karena itu, Jokowi pun mengingatkan agar stabilitas politik untuk terus dijaga. Dia berpesan agar semua pihak sama-sama memulihkan ekonomi Indonesia.
"Pemilu 2024 diselenggarakan saat ekonomi global penuh kesuraman, kesulitan, ketidakpastian di tengah kita kerja keras untuk memulihkan ekonomi kita," ucapnya.
"KPU harus bekerja dengan efisien, memanfaatkan anggarannya, mengatur skala prioritas yang harus," lanjutnya.
Apresiasi
Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asyari menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Joko Widodo.
Hal ini terkait dengan dukungan pemerintah agar Pemilu dan Pilkada 2024 digelar tepat waktu sesuai dengan aturan yang ada.
Untuk diketahui, konsolidasi nasional itu dihadiri 6.341 peserta yang terdiri dari anggota KPU Pusat, KPU Provinsi, hingga KPU Kabupaten/Kota.
"Kami ucapkan terima kasih atas nama KPU, jajaran KPU, keluarga besar KPU kepada Presiden Republik Indonesia bapak Joko widodo karena selama ini sepanjang KPU berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang berkarakter nasional tetap dan mandiri baru kali ini presiden hadir di tengah-tengah acara KPU," kata Hasyim dalam sambutannya.
"Dapat kami katakan kehadiran bapak presiden adalah bentuk dukungan dari pemerintah kepada KPU dan menunjukkan bahwa pemilu akan diselenggarakan secara tepat waktu dalam regularitas lima tahunan," sambungnya.
Hasyim memastikan diskusi terkait penyelenggaraan pemilu tetap berlangsung intens. Baik dengan lembaga hingga kementerian terkait. (detikcom/a)
