Jakarta (SIB)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sebanyak 60 negara akan jatuh ke krisis utang. Negara yang sudah mengalami lebih dulu adalah Sri Lanka.
"Saat ini ada lebih dari 60 negara yang diperkirakan dalam situasi debt distress atau kondisi keuangan dan utangnya dalam kondisi distress yang kemungkinan dia bisa memicu krisis utang, maupun krisis keuangan, atau krisis ekonomi," kata Sri Mulyani dalam acara Leaders Talk Series #2 bertajuk 'Indonesia Energy Investment Landscape', Rabu (26/10).
Situasi ini disebabkan oleh sederet faktor. Efek pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya berakhir, diperparah oleh perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan krisis pangan dan energi, kemudian menimbulkan lonjakan inflasi di mana-mana.
"Dengan pemulihan ekonomi yang sangat cepat, dunia dihadapkan masalah rantai pasok supply-nya tidak mampu mengikuti permintaan, maka muncul lah tekanan harga-harga atau inflasi. Diperparah dengan terjadinya perang saat ini," ujar Sri Mulyani.
Hal ini membuat negara maju bereaksi dengan mengubah arah kebijakan moneter. Seperti Amerika Serikat (AS) yang dengan agresif menaikkan suku bunga acuan dan menimbulkan gejolak besar di pasar keuangan.[br]
"Kalau otoritas moneter di AS menaikkan suku bunga dan kenaikan likuiditas, menyebabkan penguatan dari dolar luar biasa. Ini menimbulkan dampak yang harus dilihat. Kondisi ini yang kemudian menimbulkan tekanan yang makin besar," paparnya.
Mengutip Dana Moneter Internasional (IMF), Sri Mulyani mengatakan bahwa prospek ekonomi global pada 2023 dalam kondisi tidak baik atau gelap. Dia menyebut, risiko resesi di negara maju sangat besar terjadi.
"IMF menyampaikan bahwa 2023 it's gonna be dark, itu yang disebutkan gelap. Kalau saya mengatakan begitu saya dianggap menakut-nakuti tapi sebetulnya nggak, hanya ingin menyampaikan bahwa risiko itu sangat ada dan oleh karena itu kita harus waspada," imbuhnya.
"Proyeksi dari pertumbuhan ekonomi tahun ini dan tahun depan diperkirakan akan lebih lemah, bahkan kemungkinan terjadi resesi.
Ini terjadi terutama di Eropa, Inggris dan beberapa negara yang memang harus melakukan berbagai macam kebijakan pengetatan baik di sisi moneter dan fiskalnya," tambahnya. (detikfinance/f)
