Jakarta (SIB)
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman melarang prajuritnya bermain politik praktis. Dudung mengatakan, TNI AD harus teguh pada netralitas.
“Kita tetap memegang teguh netralitas TNI untuk tidak terlibat politik praktis,” kata Dudung saat memimpin Apel Gelar Pasukan Tahun 2022 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (26/10). Apel diikuti oleh 3.451 prajurit TNI AD.
Dudung menegaskan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tugas TNI hanya mengamankan dan membantu kontestasi Pemilu 2024 agar berjalan lancar.
“Tugas dan tanggung jawab kita sesuai peraturan perundang-undangan adalah membantu pemerintah agar semua rangkaian Pemilu berjalan aman dan lancar,” ujarnya.
Dudung juga mengatakan, akan menindak prajurit yang kedapatan mendukung salah satu pasangan calon di kontestasi politik pada 2024. Bahkan, lanjut dia, pihaknya akan memproses hukum tindakan tersebut.
“Kalau orang dukung mendukung, dari TNI AD nanti akan kita proses secara hukum. Karena sudah dari dulu yang namanya TNI AD itu harus netral, tidak boleh memilih salah satu calon,” tutupnya.
CEGAH RADIKALISME
Jenderal Dudung dalam amanatnya menjelaskan, tugas pokok TNI tidak terlepas dari dinamika perkembangan lingkungan yang kompleks. Hal tersebut menuntut TNI khususnya angkatan darat untuk memiliki kesiapsiagaan dalam bertugas. Dudung mengatakan, apel ini digelar untuk mengukur kemampuan TNI AD dalam hal tersebut.
“Apabila setiap satuan dan seluruh prajurit TNI AD memiliki kesiapsiagaan yang mantap dan meyakinkan, akan menjadi jaminan bagi stabilitas keamanan wilayah Indonesia yang terjaga baik dan kondusif,” kata Dudung.
Dudung kemudian menegaskan, TNI harus mencegah ancaman radikalisme yang ada. Meskipun situasi saat ini aman, namun prajurit tak boleh lengah dan mengantisipasi adanya paham radikalisme.[br]
“Secara umum situasi keamanan negara memang terlihat kondusif, namun kita tidak boleh lengah terhadap kemungkinan terjadinya gangguan stabilitas keamanan. Untuk itu, tingkatkan koordinasi dan sinergi dengan komponen bangsa lainnya untuk bersama-sama melakukan antisipasi dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan,” jelasnya.
Dudung juga mengingatkan agar prajurit TNI AD tidak pernah ragu dalam melakukan tindakan yang diperlukan dalam menjalankan tugas pokoknya. Selama hal tersebut sesuai aturan yang ada dan terukur sesuai Standard Operating Procedure (SOP).
Lebih lanjut, Dudung berpesan pada prajurit untuk paham akan tugasnya masing-masing. Prajurit harus mengetahui mana yang perlu dan tidak boleh dilakukan saat bertugas. Dia juga meminta prajurit untuk senantiasa melaksanakan tujuh perintah harian KSAD.
“Pastikan setiap prajurit paham tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sesuai dengan aturan pelibatan (rules of engagement) yang berlaku. Pedomani 7 perintah harian KSAD. Insyaallah, kita akan dapat melaksanakan tugas dengan baik serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutupnya.
AMANKAN KTT G20
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 akan digelar di Bali pada November 2022. Jenderal Dudung Abdurachman juga menegaskan, prajuritnya siap mengamankan konferensi tersebut.
“Negara kita menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang puncak pertemuannya dilaksanakan di Bali pada tanggal 15-16 November 2022. Untuk itu, kita membantu keamanan dan mendukung pemerintah agar kegiatan ini berjalan sukses dan lancar,” kata Dudung.[br]
Dudung tidak merinci jumlah prajurit AD dan alutsista yang diturunkan. Dia mengatakan, urusan operasional pengerahan pasukan nantinya wewenang penuh Mabes TNI.
“Yang jelas, TNI AD sudah siap. Karena kalau kaitannya dengan operasional itu kewenangan Mabes TNI, kita hanya memberikan kekuatan saja, kesiapannya Mabes TNI,” tutupnya. (detikcom/c)
