Jakarta (SIB)
Perdana Menteri Inggris Liz Truss meminta maaf atas "kesalahan" terkait kebijakannya yang menyebabkan banyak investor lari dan membuat krisis ekonomi di negara Eropa Barat itu kian memburuk di tengah ancaman resesi.
Peringkat penerimaan publik Truss juga terus merosot hingga memicu sejumlah anggota parlemen mendesaknya mundur padahal baru terpilih menjadi PM pada awal September lalu.
Meski begitu, Truss menegaskan, dirinya tidak akan mundur dari kursi PM.
"Saya ingin menerima tanggung jawab dan meminta maaf atas kesalahan yang telah dibuat," kata Truss kepada BBC seperti dikutip Reuters pada Senin (17/10).
"Saya (sebenarnya) ingin melakukan sesuatu untuk membantu masyarakat yang terus menghadapi kenaikan biaya energi (listrik), untuk menangani masalah pajak yang tinggi, tetapi kami bertindak terlalu jauh dan terlalu cepat," ujarnya menambahkan.
Truss berjanji ia akan tetap memimpin Partai Konservatifnya yang kini berkuasa sampai ke pemilihan umum berikutnya digelar.
"Saya bertahan karena saya terpilih untuk memberikan untuk negara ini," katanya. "Dan itulah yang saya bertekad untuk lakukan."
Pekan lalu, Truss baru saja memecat sekutunya yang menjadi Menteri Keuangan Kwasi Kwarteng. Pemecatan itu langsung dikonfirmasi Kwarteng sendiri melalui unggahan di Twitter.
"Anda telah meminta saya untuk mundur sebagai Rektor Anda (Bendahara). Saya telah menerimanya," tulisnya dalam surat kepada Truss dan dipublikasikan di akun Twitter-nya.
Sementara itu, Downing Street menolak mengomentari kabar tersebut kepada Reuters.
Kwarteng menjadi menteri keuangan Inggris dengan masa jabatan paling cepat sejak 1970.
Sebab, pemecatan berlangsung 38 hari setelah pengangkatan Kwarteng sebagai Menkeu.
Kwarteng diberhentikan secara langsung oleh Truss setelah bergegas kembali lebih awal dari pertemuan internasional di Washington, Amerika Serikat.
Pemecatan terjadi kala pemerintahan Truss terus menghadapi tekanan dalam menangani kenaikan biaya hidup, inflasi, dan ancaman resesi yang semakin di depan mata.
Baru-baru ini, Truss pun menerapkan sejumlah kebijakan ekonomi yang cukup kontroversial bagi para elit Inggris, terutama soal rencana memotong tarif pajak penghasilan.
Pada 23 September lalu, Truss dan Kwarteng mengumumkan strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang stagnan selama beberapa tahun terakhir.
Strategi itu mencakup pemangkasan tarif pajak hingga 45 persen dan meningkatkan pinjaman pemerintah.
Bank Sentral Inggris bahkan harus melakukan intervensi untuk mencegah dana pensiun terseret dalam kekacauan tersebut.
Tak hanya itu, seorang anggota parlemen Partai Konservatif mengungkapkan kebijakan politik Truss menyebabkan banyak kerusakan.[br]
Terancam Tutup
Dilaporkan terpisah, Jerman memperingatkan bahwa banyak rumah sakit terancam tutup karena krisis inflasi yang terus mencekik negara itu.
"Jika kita tidak bertindak cepat dan drastis, akan banyak penutupan," ujar Menteri Kesehatan Jerman, Christian Lindner, seperti dikutip kantor berita Anadolu, Senin (17/10).
Kini, pemerintah masih akan menggelontorkan dana bantuan untuk rumah sakit. Namun, ia tak dapat mengungkap jumlah bantuan tersebut.
Asosiasi Rumah Sakit Jerman lantas mempertanyakan kemungkinan pemerintah memberikan bantuan tambahan seperti kepada militer.
Jerman memang baru saja mengucurkan dana bantuan khusus senilai 100 miliar euro untuk militer.
Namun, Lauterbach menyatakan, pemerintah tak bisa memberikan dana khusus serupa untuk rumah sakit.
"Kami tak bisa memberikan dana khusus untuk semua area," ucap Lauterbach.
Kepanikan ini merebak setelah inflasi di Jerman meningkat menjadi 10,9 persen pada September lalu.
Kantor Statistik Federal Jerman menyatakan bahwa inflasi ini mencapai tingkat tertinggi sejak "reunifikasi Jerman."
Menurut kantor itu, inflasi itu terjadi karena "peningkatan harga gila-gilaan" untuk produk energi dan pangan.
Para ahli ekonomi Jerman sebenarnya sudah memperingatkan bahwa kenaikan harga gas akan menjerumuskan Uni Eropa ke jurang resesi.
Menurut mereka, Jerman merupakan salah satu negara yang akan terkena dampak paling besar akibat perlambatan ekonomi global tahun depan. (CNNI/c)
