Jakarta (SIB)
Massa dari aliansi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jakarta Timur melakukan demo di depan Balai Kota DKI Jakarta.
Massa mendesak Pemprov dan DPRD DKI untuk menolak kenaikan harga
BBM.
Pantauan di lokasi, Rabu (14/9), massa membawa spanduk yang dibentangkan ke arah Balai Kota DKI. Massa juga membawa sejumlah tuntutan.
"Atas dasar berbagai permasalahan yang terjadi akibat kenaikan BBM bersubsidi, maka PMII Jaktim dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," ujar Ketua PC PMII Jaktim Farhan Nugraha saat membacakan tuntutan.
Dalam aksi tersebut, massa sempat ricuh. Massa mendorong pagar di Balai Kota.
Massa kemudian merusak pagar. Besi pagar terlihat ada yang terlepas.
Polisi di lokasi meminta massa tenang. Per pukul 17.20 WIB, massa saat ini masih bertahan di depan Balai Kota.
Farhan mengultimatum Pemprov dan DPRD DKI untuk bersikap menolak kenaikan BBM dalam waktu 5 x 24 jam. Dia mengancam akan melakukan aksi di Jakarta
"Maka tuntutan kami dengan resmi kami sampaikan kepada pemerintah DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta. Jika dalam waktu 5 x 24 jam tuntutan kami tidak direspons, maka kami dengan senang hati maka kami dengan perasaan gembira akan kembali memenuhi jalan jalan ibu kota untuk menyuarakan aspirasi kami," katanya.
Bakar Ban
Massa terlihat berorasi sambil membakar ban.
Massa juga terlihat membakar ban di pinggir jalan. Terlihat api dan kepulan asap hitam membubung tinggi ke udara.
Sementara itu, lalu lintas di sekitar lokasi masih terlihat ramai lancar. Petugas kepolisan juga hadir di lokasi untuk melakukan pengamanan.
"Mana perwakilan yang hampiri kami? Kami ingin sampaikan aspirasi kami ingin langsung didengar oleh gubernur atau wakil gubernur," kata orator di atas mobil komando.[br]
Untuk diketahui, ada lima tuntutan yang diajukan dalam aksi unjuk rasa itu. Salah satunya mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menolak kenaikan harga BBM.
Selain itu, mereka meminta Pemprov memangkas tarif moda transportasi publik TransJakarta sebesar 50-100%.
Berikut kelima tuntutan yang diajukan massa aksi:
1.Mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta untuk tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
2.Mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memangkas tarif moda transportasi publik TransJakarta 50%-100%
3.Mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjamin stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat Jakarta.
4.Mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melibatkan partisipasi publik dalam upaya antisipasi dampak kenaikan BBM.
Dengarkan Aspirasi
Masyarakat melakukan serangkaian aksi unjuk rasa terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut mendengarkan aspirasi masyarakat yang melakukan aksi.
"Pak Jokowi merespon, menerima aspirasi, mendengar aspirasi dari teman-teman mahasiswa. Seperti layaknya beliau dan ini diperhatikan benar, kita lihat berbagai kebijakan itu selalu ada bantalan-bantalan sosial yang sudah disiapkan begitu," kata Tenaga Ahli Utama KSP Deputi IV Yohanes Joko, di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (13/9).
Yohanes menuturkan, Jokowi juga membuka peluang untuk temui massa yang menggelar aksi unjuk rasa. Kendati demikian, Yohanes menekankan yang paling penting saat ini yakni pemerintah menerima setiap aspirasi yang disampaikan.[br]
"(Temui massa aksi) nanti kita lihat dinamikanya ya. Karena yang penting aspirasi dari masyarakat, mahasiswa didengar oleh Istana.
Karena saya tadi di sini diperintah oleh kepala staf, pak Moeldoko untuk terus memonitor," ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga akan membuka dialog bersama mahasiswa dan juga masyarakat terkait kebaikan kenaikan harga BBM.
"Tetap kami dari KSP akan terus mencoba dialog-dialog dengan mahasiswa, memberikan pengertian kepada adik-adik mahasiswa dan elemen masyarakat terkait kebijakan penyesuaian harga BBM ini," jelasnya. (detikcom/d)
