Jakarta (SIB)
Sejumlah massa gabungan menggelar demo menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di depan gedung DPR, Jakarta Pusat (Jakpus). Dalam orasinya, Presiden KSPI Said Iqbal menyinggung soal mogok nasional.
Said mengajak massa demo untuk menggelar mogok nasional apabila harga BBM tidak diturunkan, omnibus law tetap disahkan dan upah tidak dinaikkan. Dia mengancam mogok nasional digelar akhir tahun.
"Siap mogok nasional? Siap! November akhir atau Desember awal, bila BBM tidak diturunkan, omnibus law tetap dipaksa disahkan, upah tidak dinaikkan, wahai kaum buruh, petani, nelayan, kelas pekerja, persiapkan dirimu, mogok nasional," kata Said di depan gedung DPR, Selasa (6/9).
Said meminta massa buruh tidak takut menggelar mogok nasional. Mogok nasional, lanjutnya, dilakukan secara konstitusional.
"Nggak usah takut, saya yang pimpin langsung. Kalau ada apa-apa, saya yang tanggung jawab. Saya akan serukan secara terbuka, mogok nasional. Tapi konstitusional mengikuti aturan undang-undang, menjaga ketertiban," paparnya.
"Syaratnya gampang, setop produksi, lumpuh ekonomi. Di sini ada pengemudi, bus, DAMRI, saya akan instruksikan mereka setop operasional. Kita galang kekuatan dengan mahasiswa, kita akan ajak mahasiswa," tambahnya.
Said mengatakan, ekonomi rakyat menjadi korban atas kebijakan pemerintah. "Ekonomi rakyat telah dilumpuhkan oleh kebijakan yang berpihak kepada kapitalisasi modal. Atas nama APBN, mereka tega menyengsarakan rakyat," terangnya.[br]
Bentuk Pansus BBM
Massa buruh juga meminta agar DPR RI membentuk panitia khusus (pansus) terkait kenaikan harga BBM. Jika tuntutan ini tidak diwujudkan, massa buruh meminta DPR bertanggung jawab jika ada kerusuhan sosial.
"Kita memastikan Panja atau Pansus, jika tidak dibentuk, DPR bertanggung jawab jika terjadi kerusuhan sosial," ujar Said Iqbal.
Dia mengatakan hal tersebut menjadi satu-satunya tuntutan massa buruh terkait demo penolakan kenaikan harga BBM hari ini depan gedung DPR.
"Tuntutan kali ini hanya satu, DPR membentuk panja. Sudah terlalu lama suara kan suara rakyat, kamu punya hak kamu punya hak interpelasi DPR gunakan ini, saya percaya Presiden Jokowi bersama rakyat," katanya.
Ia menjelaskan aksi demo buruh menolak kenaikan harga BBM ini akan digelar secara masif di sejumlah daerah Indonesia. Menurutnya, jika memungkinkan, aksi itu direncanakan digelar setiap seminggu sekali.
Menurutnya, aksi di daerah kabupaten/kota meminta gubernur jangan jadi safety player.
Dia meminta gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pimpinan DPR menyatakan daerahnya menolak kenaikan harga BBM.
"Beberapa waktu yang lalu kenapa omnimbus law dimenangkan MK, salah satu pertimbangan MK karena ada sembilan gubernur, 20 bupati/wali kota menyatakan menolak omnibus law. Hal yang sama bisa dilakukan gubernur jangan berlindung di balik ketiak pemerintah pusat, kamu harus suarakan rakyatmu. Gubernur kita minta hari ini dan selanjutnya buat surat rekomendasi ke pimpinan DPR dan Presiden menolak kenaikan BBM," tuturnya. [br]
Sindir Puan
Saat demo itu, salah satu orator yang juga koordinator SPSI Bekasi, Gunarto, sempat menyinggung Ketua DPR Puan Maharani saat berorasi.
"Kita tahu semua bahwa dulu ketika di zaman SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), semua kadernya PDIP wabilkhussus Puan Maharani yang sekarang Ketua DPR itu kan nangis-nangis ada kenaikan (harga) BBM," kata Gunarto di depan gedung DPR, Selasa (6/9).
"Nangis-nangis gitu seolah-olah berpihak kepada rakyat," tambahnya.
Namun sekarang, lanjut Gunarto, dia mempertanyakan apakah Puan akan kembali menangis saat harga BBM naik. Menurutnya, kenaikan harga BBM kali ini sangat tinggi.
"Tapi sekarang setelah menjadi Ketua DPR apa yang dilakukan, apakah dia juga nangis terhadap kenaikan (harga) BBM yang sekarang? Apalagi ngomongin kenaikan Pertalite itu sangat tinggi, mengalami kenaikan 30 persen, kan gila gitu," ujarnya.
Gunarto menyayangkan tidak adanya tanggapan dari Puan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Dia menagih tanggapan Puan soal kenaikan harga BBM kali ini, apakah akan kembali nangis-nangis seperti dulu.
"Dia nggak ada tanggapan keberpihakannya terhadap rakyat, hari ini kita cari, hari ini kita pengen minta statement-nya, apa statement-nya dia terhadap kenaikan BBM ini kepada rakyat, apakah akan nangis-nangis lagi atau gimana," paparnya.
Tolak BBM Naik
Di hari yang sama, mahasiswa juga menggelar demo menolak kenaikan harga BBM di depan gedung DPR, Jakarta Pusat (Jakpus). Sebanyak tiga orang dari Fraksi PKS DPR RI mendatangi massa mahasiswa tersebut.
Ketiganya adalah Nur Hasan Zaidi, Mulyanto, dan Dyah Nurwitasari dari Komisi VII. Di depan ketiga anggota DPR tersebut, mahasiswa menyampaikan tuntutannya menolak kenaikan harga BBM.
"Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai salah satu kekuatan civil society di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini dengan tegas menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi yang diembuskan oleh pemerintah, " kata Ketua Umum PB HMI, Affandi Ismail Hasan, membacakan keterangan tertulis, Selasa (6/9).
Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto mengatakan pihaknya turut menolak kenaikan harga BBM. Di hadapan mahasiswa, dia menyampaikan tindakannya yang walk out dari forum paripurna sebagai bentuk pembelaan terhadap masyarakat.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Nur Hasan Zaidi menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang menggelar demo. Dia berharap pemerintah bisa mengevaluasi kebijakan terkait kenaikan harga BBM.
"Sekali lagi, kenaikan harga BBM ini terlalu banyak alasan untuk ditolak. Catatan yang diberikan oleh rekan kita mahasiswa dari HMI ini datanya sudah cukup jelas, saya sampaikan apresiasi dan terus tolak menolak kenaikan BBM ini. Untuk itu, mudah-mudahan dengan kenaikan BBM ini, kita tolak dan dengan ini pemerintah melakukan evaluasi terkait kenaikan BBM ini," ujarnya.
Fraksi PKS DPR RI terakhir yang menemui mahasiswa, Dyah Nurwitasari, mengatakan kenaikan harga BBM membuat hidup masyarakat dirugikan. Pihaknya mengaku berkomitmen untuk terus menyuarakan tuntutan terkait menolak kenaikan harga BBM.
"Kami sampaikan peringatan hati-hati bermain-main dengan hajat hidup masyarakat. Kenaikan harga BBM bukan semata-mata hitungan di atas kertas. Tapi di lapangan, rakyat menjerit, harga pasti naik, banyak masyarakat yang tidak tersentuh oleh bantuan sosial" tuturnya.
"Kami Fraksi PKS terus berkomitmen untuk mengawal aspirasi teman-teman mahasiswa, rakyat Indonesia, untuk terus kami suarakan di DPR ini," sambungnya.[br]
Bakar Ban
Sementara itu, Aliansi BEM Nusantara menggelar demonstrasi di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (6/9). Mereka menuntut pemerintah menurunkan harga BBM yang baru saja dinaikkan.
Pantauan di lokasi, Selasa (6/9), tampak massa BEM Nusantara tiba sekitar pukul 14.30 WIB. Mereka datang dari arah Jalan Medan Merdeka Selatan.
Massa kemudian membakar ban yang dibawa. Massa terlihat berbaris di sekeliling ban yang dibakar sambil memegang poster dan spanduk menolak kenaikan harga BBM.
"Ini adalah bentuk kemarahan rakyat, rezim telah gagal menyejahterakan rakyat," ujar orator.
Akan Sampaikan
Menanggapi aspirasi massa, Ketua DPR Puan Maharani memastikan lembaga parlemen mendengar aspirasi masyarakat.
"Dalam hal ini tentu saja DPR mendengar aspirasi dari masyarakat yang menyatakan aspirasinya bahwa kenaikan BBM," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9).
Puan mengatakan, polemik kenaikan harga BBM menjadi salah satu isu yang diatensi oleh DPR. Puan mengatakan, bakal meminta pemerintah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan penyesuaian harga BBM.
Puan mengingatkan jangan sampai langkah menaikkan harga BBM membuat kehidupan rakyat menjadi sulit. Selain itu, Puan berharap pendistribusian BBM bersubsidi dapat tepat sasaran bagi masyarakat yang menerima.
"Jangan sampai kemudian membuat rakyat menjadi lebih susah atau menjadi lebih sulit terkait dengan bantalan sosial yang sekarang ini sudah diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah," kata Puan.
Puan meminta kepada kementerian terkait kebijakan harga BBM agar melaksanakan tugas dan kebijakan yang sesuai. Menurutnya, DPR dengan fungsi pengawasannya akan mengawasi terkait kebijakan ini.
Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto tampak macet. Kendaraan hanya bisa melaju dengan pelan. Petugas kepolisian tampak mengatur lalu lintas.
Diketahui, polisi menyiapkan personel pengamanan untuk mengawal kelancaran aksi di lokasi. Ribuan personel gabungan dilibatkan.
"Di DPR kita siapkan 3.200 personel gabungan TNI-Polri. Di Patung Kuda sekitar 4.000-an (personel)," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin saat dihubungi. (detikcom/f)
