Medan (SIB)
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut menegaskan, masa kerja Gubernur/Wakil Gubernur Sumut hanya tersisa satu tahun lagi, sehingga realisasi visi dan misi "Sumut Bermartabat" yang dijabarkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Sumut 2018-2023 mustahil untuk dicapai.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba didampingi Sekretaris Fraksi Syahrul Effendi Siregar dalam pandangan umum fraksinya terhadap Ranperda tentang R-APBD Sumut TA 2023 pada rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution dan dihadiri Sekdaprov Sumut Arief Sudarto Trinugroho, Senin (29/8).
Fraksi PDI Perjuangan mengukur gagalnya visi misi itu dari belum terwujudnya pendidikan dengan target lama usia sekolah mencapai 10,5 tahun, menjadikan sejumlah RSUD di kabupaten/kota sebagai rumah sakit rujukan belum tercapainya termasuk rencana menjadikan Rumah Sakit Haji bertaraf Internasional.
Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan mantap yang ditargetkan mencapai 90 persen, masih dalam proses panjang. Termasuk target APBD 2023 dari Rp13 triliun menjadi Rp18 triliun masih sekadar angan-angan, karena ternyata R-APBD 2023 hanya Rp13,8 triliun.
“Fakta-fakta tersebut, membuktikan bahwa visi dan misi Gubernur/ Wakil Gubernur Sumut terancam tidak bisa direalisasikan alias gagal," ujar anggota dewan Dapil Simalungun dan Kota Pematangsiantar ini.
Tiga Ancaman Besar
Fraksi PDIP juga menyoroti setidaknya tiga persoalan besar yang sedang dan akan mengancam keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan Sumut, yaitu inflasi, daya beli dan lapangan pekerjaan.
“Sumut mengalami inflasi sebesar 5,62 persen, sehingga Pemprov Sumut perlu memberikan perhatian serius mengatasi tren inflasi ini. Naik turunnya persentasi inflasi tentu berdampak pada pengelolaan anggaran dan aktivitas ekonomi rakyat Sumut, baik sebagai pelaku ekonomi (produsen) maupun sebagai konsumen (rakyat),” ujarnya.
Berkaitan dengan itu, Fraksi PDIP menilai, belum melihat ada kesungguhan dari Pemprov Sumut mengantisipasi kemungkinan naik turunnya persentasi inflasi dan kemungkinan dari dampak buruk inflasi tersebut.
Sementara itu, Fraksi PKS DPRD Sumut melalui juru bicara Hj Hidayah Herlina Gusti meminta Gubernur Edy Rahmayadi agar memfokuskan penggunaan APBD 2023 untuk pembangunan berbasis kerakyatan, seperti UMKM, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan perikanan, pendidikan dan kesehatan.[br]
"Karena, di Perubahan APBD 2022, sektor tersebut belum mendapat dukungan anggaran yang optimal. Sektor UMKM, tanaman pangan dan holtikultura, peternakan perikanan, pendidikan dan kesehatan merupakan sektor yang diharapkan masyarakat untuk diberdayakan,” ucapnya.
Sementara itu, juru bicara Fraksi Nusantara Zeira Salim Ritonga mendorong Pemprov Sumut melakukan penambahan jumlah kepesertaan BPJS PBI baru dan penambahan anggaran non register untuk mengcover masyarakat yang tidak tercatat dalam kepesertaan BPJS PBI.
Selain itu, FP Golkar, FP Gerindra dan FP NasDem mendorong Pemprov Sumut lebih serius dalam penerimaan tenaga guru PPPK pada tahun 2023 guna menutupi kekosongan ASN guru di lingkungan pendidikan yang disebabkan setiap tahun 1000 guru pensiun, termasuk honorer non guru ke PPPK.
Fraksi Hanura dan Frsksi PAN juga mendorong Pemprov Sumut fokus pada persiapan tuan rumah PON 2024 dalam bentuk perbaikan venue, pembangunan stadion utama, pembinaan atlit dan master plan. (A4/d)
