Jakarta (SIB)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 agar berada di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Hal itu disampaikan Presiden saat memimpin sidang kabinet paripurna tentang Nota Keuangan dan Rencana APBN 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/8), seturut keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Presiden tadi menyampaikan defisit APBN harus di bawah 3 persen dan dijaga sisi sustainabilitasnya," kata Sri Mulyani dalam keterangan pers selepas sidang kabinet paripurna.
Untuk memenuhi target tersebut, pemerintah akan berusaha menyisir aspek belanja negara yang tetap mendukung prioritas nasional.
Menteri Keuangan (Menkeu) menyatakan, untuk tahun 2023 prioritas nasional meliputi penguatan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur termasuk ibu kota negara (IKN) Nusantara, dan juga penyelenggaraan pemilihan umum yang harus mendapatkan prioritas dari sisi anggaran.
Menkeu menjabarkan secara keseluruhan belanja kementerian dan lembaga pada 2023 akan mencapai kisaran Rp993 triliun dengan fokus utama pada program-program nasional di atas.
Jokowi juga memerintahkan seluruh kementerian/lembaga bisa menyelesaikan seluruh proyek pada tahun anggaran 2023. Sehingga tidak sampai terbengkalai di tahun depannya dan mengganggu proses pemilu 2024.
"Instruksi bapak presiden sebelumnya adalah untuk menyelesaikan proyek. Jadi jangan sampai ada proyek baru yang tidak selesai tahun depan atau tahun 2024. Kemudian untuk mendukung tahapan Pemilu," ujar Sri Mulyani.[br]
SUBSIDI
Pada bagian lain, Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah masih akan memberikan subsidi dan kompensasi yang sangat besar pada 2023 untuk melakukan stabilisasi harga barang di masyarakat.
“Subsidi dan kompensasi yang tahun ini diperkirakan mencapai Rp502 triliun, tahun depan juga masih akan sangat besar yang nanti angka finalnya akan disampaikan oleh Bapak Presiden,” kata Sri Mulyani.
Rincian belanja anggaran untuk tahun fiskal 2023 akan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2023 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 16 Agustus 2023.
Level Pra-Covid
Sri Mulyani Indrawati juga menyatakan, perekonomian Indonesia sudah kembali mencapai level sebelum pandemi Covid-19 merebak atau pra-Covid.
"Perekonomian Indonesia sudah mencapai pra-Covid level dihitung dari sisi GDP-nya, baik tahun 2021 maupun 2022. Sementara dari sisi defisit APBN-nya relatif moderat," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani Indrawati mengatakan tahun depan tidak ada lagi anggaran khusus program penanganan pandemi COVID-19. Pasalnya jumlah kasus positif di Indonesia semakin terkendali.
"Anggaran Kesehatan tidak lagi memberikan alokasi khusus untuk pandemi, namun anggaran kesehatan yang reguler akan naik dari Rp 133 triliun tahun ini menjadi Rp 168,4 (triliun). Ini untuk memperkuat sistem kesehatan di Indonesia," kata Sri Mulyani.
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, perekonomian Indonesia berdasarkan besaran PDB kuartal II 2022 mencapai Rp4.919,9 triliun atau tumbuh sebesar 5,44 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sementara itu BPS mencatat perekonomian Indonesia 2021 berdasarkan PDB mencapai Rp16.970,8 atau tumbuh sebesar 3,69 persen, dengan rincian PDB per kapita senilai Rp62,2 juta atau 4.349,5 dolar AS.
Menkeu mengaku pertumbuhan ekonomi 5,44 persen pada kuartal II 2022 menjadi sebuah capaian impresif yang melampaui perkiraan optimistis pemerintah.
"Seperti kemarin dilihat dari pertumbuhan ekonomi di Kuartal II yang mencapai 5,44 persen dan ini adalah pertumbuhan yang impresif tinggi, karena tahun lalu di Kuartal II itu pertumbuhannya cukup tinggi di 7,1," katanya.
"Jadi baseline-nya sudah tinggi tahun lalu di Kuartal II dan tahun ini bisa 5,44 persen. Bahkan (itu) di atas perkiraan optimistis kami 5,2 persen, ternyata 5,44 persen," ujar Menkeu menambahkan.
Pemerintah, lanjut Sri Mulyani, akan berusaha untuk mempertahankan ekonomi di level yang baik untuk sisa Semester II tahun 2022.
"Ekonomi 2022 sudah dalam posisi yang baik dan harus terus dipertahankan dalam Semester II," ujarnya.
Guna mendukung hal tersebut, menurut Sri Mulyani membutuhkan faktor-faktor sisi domestik mengingat lingkungan global masih diliputi ketidakpastian.
Sri Mulyani mengingatkan arahan Presiden yang meminta kepada segenap kementerian dan lembaga pemerintah bisa merealisasi belanja pemerintah tahun 2022 dengan fokus membeli produk-produk yang memiliki kandungan lokal tinggi.
"Ini akan bisa mendukung pemulihan ekonomi yang semakin kuat di Kuartal III dan IV, pada saat lingkungan global sedang mengalami kecenderungan gejolak," kata Sri Mulyani.[br]
TELAH BERAKHIR
Terpisah, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan masa suram bagi ekonomi Indonesia telah berakhir, karena saat ini telah mampu tumbuh seperti sebelum ada pandemi Covid-19.
"Masa suram ekonomi kita telah berakhir. Perekonomian Indonesia saat ini sudah pulih dengan baik. Alhamdulillah," katanya dalam G20 3rd Development Working Group Side Event yang diikuti Antara di Jakarta, Senin (8/8).
Suharso mengatakan beberapa tahun ke belakang Indonesia mengalami tekanan luar biasa akibat pandemi hingga menekan pertumbuhan ke level minus 2,07 persen pada 2020.
Pandemi Covid-19 juga telah menunda kemajuan pembangunan yang dicapai dalam beberapa tahun terakhir seperti menaikkan tingkat kemiskinan menjadi dua digit dari 9,22 persen pada 2019 menjadi 10,9 persen pada 2020.
Tak hanya tingkat kemiskinan yang naik, tingkat pengangguran juga melonjak signifikan dari 5,23 persen pada 2019 menjadi 7,07 persen pada 2020 sehingga banyak masyarakat kehilangan pendapatan dan menurunkan daya beli.
Namun, Suharso menuturkan masa suram tersebut saat ini telah mampu dilewati Indonesia dengan baik dan cepat mengingat ekonomi sepanjang tahun lalu berhasil mencapai pertumbuhan 3,69 persen (yoy).
Perbaikan ekonomi Indonesia pun terus terakselerasi dan berlanjut hingga tahun ini dengan pertumbuhan pada kuartal II-2022 mencapai 5,44 persen (yoy).
“Tahun 2022 merupakan momentum yang baik bagi perekonomian Indonesia untuk pulih kuat dan pulih bersama,” tegas Suharso. (antaranews/Merdeka/Liputan6/Detikfinance/d)
