Simalungun (SIB)
Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Hasto Wardoyo, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Simalungun, Jumat (1/7).
Ia menyambangi di Rumah Sakit (RS) Balimbingan didampingi Deputi BKKBN Rijal Martua Damanik, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, M Irzal dan Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga.
Hadir juga Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani, Dandim 0207/SML Letkol Inf Roly Sahuoka dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Simalungun, Gimrood Sinaga.
Kunjungan tersebut dalam rangka peringatan Harganas (Hari Keluarga Nasional) ke-29 tahun 2022, yang menekankan pada akselerasi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.
Radiapoh menyematkan seperangkat pakaian adat Simalungun berupa gotong (topi adat Simalungun) dan suri-suri kepada Hasto. Kemudian, Hasto meninjau pelayanan KB, IUD, implan dan ekseptor suntik.[br]
BKKBN RI akan Bantu
Hasto Wardoyo mengatakan akan membantu Pemkab Simalungun untuk meminimalisir angka stunting.
"Simalungun jumlah penduduknya 1 juta, angka stuntingnya masih 28 persen. Kami akan membantu Bupati Simalungun agar angka 28 persen menjadi 14 persen," ujarnya.
Menurut Hasto, peran pendamping keluarga sangat dibutuhkan untuk menurunkan angka stunting. Ia pun mengapreasiasi banyaknya jumlah pendamping keluarga di Simalungun hingga mencapai 2.088 orang.
Para pendamping itu bertugas mendampingi keluarga dan melaporkan keluarga yang memiliki risiko stunting tinggi. Tim pendamping juga bertugas mengidentifikasi siapa yang belum memiliki jamban dan rumah yang tidak layak huni.
BKKBN lanjut Hasto punya data “by name by address” lengkap, sehingga akan melakukan kerjasama dengan Kementerian PU untuk melakukan verifikasi sesuai usulan Bupati Simalungun.
Dalam menurunkan angka stunting harus dimulai dari langkah pencegahan. Program Pemkab Simalungun dinilai sudah baik dengan melakukan pencegahan maupun pengawasan terhadap masyarakat.
"Unsur utama mencegah. Ini bagus program pak bupati. Tiga bulan sebelum menikah, diperiksa dulu kesehatan. Nikah sehat, asi eksklusif,” katanya.[br]
Pencegahan stunting akan bisa dilakukan jika pengawasan dilakukan sebelum pernikahan, pemeriksaan kesehatan ketika hamil dan melahirkan serta mempersiapkan asi eksklusif kepada anak.
SERAHKAN DAK KB
Kabupaten Simalungun mendapatkan Dana Alokasi Khusus Keluarga Berencana (DAK KB) Tahun Anggaran (TA) 2022 sebesar Rp 12.562.849.000.
Dana tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo kepada Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, di Rumah Sakit (RS) Balimbingan, Jumat (1/7).
Dijelaskan Hasto, Kabupaten Simalungun menjadi salah satu prioritas pencegahan stunting. Untuk itu, alokasi anggaran ditingkatkan.
"Kami mencoba untuk memprioritaskan Kabupaten Simalungun. Kalau di tahun 2021, kami mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan seperti ini tidak besar, hanya Rp 1,9 miliar. Di tahun 2022 ini, meningkat. Simalungun luas sekali, penduduknya 1 juta. Maka, Rp 1,9 miliar, kami tingkatkan menjadi Rp 10,6 miliar. Dan ini yang langsung kepada masyarakat. Dana untuk fisik tahun 2022 sebesar Rp 1,4 miliar, sehingga totalnya sekira Rp 12 miliar,” beber Hasto Wardoyo.
Sementara itu, Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga mengatakan, kehadiran Kepala BKKBN adalah suatu penghormatan bagi Pemkab Simalungun.[br]
Pemkab Simalungun dikatakan sudah menjalankan beberapa program untuk menurunkan angka stunting, seperti pemberian imunisasi kepada balita, pemberian bantuan kepada keluarga risiko stunting, pelayanan keluarga berencana bagi pasangan usia subur.
Kemudian, dalam mencegah stunting, Pemkab Simalungun juga menggelar kelas ibu hamil. Di kelas tersebut diberikan informasi mengenai program pengasuhan anak di 1.000 hari kehidupan, pengembangan dapur sehat.
“Dengan jumlah pendamping keluarga 2.088 orang di Simalungun, saya rasa ini jumlah yang cukup untuk mengawasi keluarga dengan resiko stunting,” ujarnya.
Ia berharap angka stunting di Simalungun bisa terus menurun hingga mencapai angka zero (nol).
Ia juga sangat mengapresiasi DAK KB Rp 12 miliar. Selama ini, Simalungun belum pernah mendapat anggaran penanganan stunting sebesar itu. Di era pemerintahan Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga dan Wakil Bupati Zonny Waldi anggarannya meningkat signifikan. (SS15/A03/f)
