Jakarta (SIB)
Tahapan Pemilu 2024 dimulai kemarin, Selasa (14/6). Mendagri Tito Karnavian menyampaikan sejumlah pesan dari Presiden Jokowi terkait Pemilu 2024.
Tito menyampaikan pesan-pesan tersebut, lantaran Jokowi tak bisa menghadiri pembukaan Peluncuran Tahapan Pemilu 2024. Tito menuturkan, Jokowi mendukung penuh seluruh tahapan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada yang sudah ditetapkan.
"Bapak Presiden secara tegas memerintahkan pada Mendagri, Menkeu, dan seluruh jajaran pemerintahan, termasuk Polri dan pemda, untuk memberikan dukungan penuh kepada KPU dan jajarannya, mulai dari pendampingan penyusunan regulasi seperti regulasi khusus untuk pengadaan logistik hingga pendanaan yang diperlukan," kata Tito di kantor KPU RI.
Jokowi juga meminta KPU tak ragu menyiapkan pemilu dan pilkada serentak, terutama terkait data pemilih. Tito mengatakan data pemilih perlu dikoordinasikan dengan Dukcapil dan KPU.
"Mempersiapkan semua tahapan dengan detail dan rapi terutama penyiapan data pemilih agar tak menjadi perselisihan," ucapnya.
Jokowi juga berharap KPU menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu dan pilkada serentak pada 2024 mendatang. Jokowi, lanjut Tito, ingin Indonesia menjadi rujukan dunia dalam penyelenggaraan Pemilu.
Selain itu, Jokowi berpesan, untuk memastikan tata kelola pemilu yang akuntabel dan berlangsung aman dan damai. Dia tak ingin insiden petugas KPPS meninggal terulang.
"Beliau juga meminta agar memastikan tata kelola Pemilu yang akuntabel dan juga menjaga pemilu agar aman damai tidak ada masalah yang serius di bidang kesehatan, seperti wafatnya petugas di lapangan di masa lalu.
Bapak Presiden juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap persoalan teknis yang akan dapat menjadi masalah politis dan mempengaruhi kualitas pemilu," kata Tito.
"Kita perlu belajar dari pengalaman dan pemilu-pilkada sebelumnya. Kita lakukan perbaikan dari aspek manajemen teknis seperti perbaikan kualitas data pemilih tetap, DPT, manajemen kerja, KPUD, dan KPPS sampai dengan teknis rekapitulasi suara, penguatan sistem pendataan pemilih, sistem verifikasi parpol, sistem rekapitulasi, sistem informasi logistik yang telah dibangun KPU hendaknya disempurnakan," lanjut dia.
Jokowi juga mengingatkan agar anggaran Pemilu diefisiensi. KPU juga diminta mengembangkan model kampanye yang berkualitas serta mengurangi mobilisasi orang dengan memanfaatkan teknologi.
"Agar kampanye dapat berlangsung efektif mengurangi gesekan di lapangan termasuk praktik politik uang.
Pada saat kita melaksanakan pilkada serentak di tahun 2020, 270 wilayah se-Indonesia di tengah tengah puncak pandemi, kita telah membuktikan kita mampu melaksanakan itu berlangsung lancar dengan tidak ada ledakan penyebaran Covid-19 menggunakan teknologi yang lebih efektif dibandingkan dengan mobilisasi.
Mungkin ini menjadi salah satu alternatif dan pilkada di tahun 2020 merupakan election terbesar di dunia setelah pemilihan Presiden AS dengan partisipasi pemilih yang sangat tinggi di masa pandemi," kata Tito. (detikcom/a)
