Denpasar (SIB)
Kementerian Kesehatan bersama WHO Representative in Indonesia menyepakati kerja sama hibah bidang kesehatan untuk Grant Agreement Biennium 2022-2023. Kesepakatan itu dilakukan di sela agenda pertemuan menteri kesehatan se-ASEAN (15th AHMM) di Hotel Conrad, Bali, pada Sabtu (14/5).
Kesepakatan kerja sama ini ditandatangani Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Kunta Wibawa Dasa Nugraha dan perwakilan WHO Indonesia Dr N Paranietharan.
Kunta mengapresiasi WHO, khususnya WHO Indonesia, dalam mendukung upaya pembangunan bidang kesehatan, termasuk untuk merespons pandemi.
Dia menjelaskan, saat ini Kementerian Kesehatan sedang melakukan transformasi di bidang kesehatan, meliputi Transformasi Layanan Kesehatan Primer, Transformasi Layanan Kesehatan Sekunder, Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan, Transformasi SDM Kesehatan, dan Transformasi Teknologi Kesehatan.
"Oleh karena itu, kerja sama dengan WHO perlu difokuskan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis untuk implementasi pilar transformasi bidang kesehatan dengan akuntabilitas yang baik," katanya dikutip dari siaran pers, Kemenkes RI, Minggu (15/5).
Diperkuat
Menurut Kunta, koordinasi antara Kemenkes dan WHO perlu diperkuat untuk memastikan kerja sama yang sudah disepakati berjalan baik.
"Perlu (juga) untuk terus-menerus dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk perbaikan yang berkesinambungan," tambah Kunta.
Grant Agreement Biennium 2022-2023 merupakan dokumen kerja sama hibah sebagai rujukan program budget. Dokumen ini memuat informasi, nilai, bentuk,dan mekanisme, pelaksanaan hibah WHO per-biennium tingkat kementerian.
Program budget workplan ini akan berperan sebagai naskah perjanjian hibah antara satker (unit teknis) penerima hibah di Kementerian Kesehatan dan WHO Indonesia dan menjadi dasar untuk melakukan registrasi hibah berdasarkan PMK No. 99/2017 dan Permenkes No. 55/2017.
Sejarah Kerja Sama
Kerja sama teknis antara Kementerian Kesehatan dengan WHO Indonesia dimulai sejak penandatanganan Basic Agreement pada tahun 1951, yang kemudian diperbarui pada tahun 1958.
Pada tingkat nasional, kerja sama Kemenkes-WHO Indonesia dilakukan dengan merujuk berdasarkan WHO Country Cooperation Strategy, yakni dokumen yang memuat Visi Strategis Jangka Menengah WHO dengan negara mitra untuk periode 5-6 tahun, selaras dengan RPJMN negara mitra.
Sehubungan dengan periode anggaran WHO dilakukan untuk periode 2 tahun, maka perjanjian hibah antara Kementerian Kesehatan dan WHO Indonesia dilakukan untuk periode 2 tahun melalui Biennium Grant Agreement.
Kerja sama ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dijabarkan di dalam Rencana Kerja Bersama Kemenkes (Joint Work Plan) RI-WHO Indonesia untuk WHO Programme Budget 2022–2023 dalam mendukung implementasi WHO 13th General Programme of Work, RPJMN 2020–2024, dan Pilar-Pilar Transformasi Kemenkes Indonesia.
Akan Dibangun
Sementara itu, ertemuan menteri kesehatan negara anggota ASEAN telah berakhir. Salah satu pembahasan dalam pertemun ini ialah pendirian Pusat Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Penyakit Menular ASEAN atau ASEAN Center for Public Health Emergencies and Emerging Diseases (ACPHEED).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pertemuan tersebut menyetujui joint statement yang isinya menyetujui didirikannya kantor ACPHEED berdasarkan 3 pilar utama, yakni preventif, deteksi, dan respons.
Ada 3 negara yang akan menjadi kantor pusat dari masing-masing pilar, antara lain 1 kantor di Indonesia, 1 kantor di Thailand, dan 1 kantor di Vietnam.
"Jadi center-center ini membina kapabilitas dan kapasitas dari seluruh negara ASEAN untuk mempersiapkan diri kalau ada potensi pandemi baru," kata Budi dikutip dari siaran pers Kementerian Kesehatan, Senin (16/5).
Untuk pembiayaannya, selain dari kontribusi negara anggota ASEAN, beberapa negara mitra seperti Jepang ingin memberikan komitmen pembiayaan untuk ACPHEED.
Pada September tahun ini ditargetkan sudah ada penandatanganan persetujuan pendirian ACPHEED. Saat ini persetujuan baru sebatas secara prinsip, pembagian tugas, dan wewenangnya.
"Kita harapkan kalau itu bisa ditandatangani September kita bisa mulai bangun. Mungkin di awal tahun depan sudah bisa dipakai di Indonesia," ucap Budi.
Budi menjelaskan, beroperasinya ACPHEED akan memberikan kemudahan bagi negara anggota ASEAN untuk mengakses sumber daya kesehatan dengan 3 kompetensi utama yang terdistribusi di 3 negara yakni Indonesia, Vietnam, dan Thailand.
Tiga negara tersebut mengajukan kesediaan untuk memiliki kantor di Indonesia dengan kompetensi spesifik seperti preventif, deteksi, atau respons.
Tak hanya menyepakati rencana pendirian ACPHEED, Budi mengatakan join statement juga menghasilkan persetujuan untuk mengadopsi dan mengharmonisasi standar protokol kesehatan se-ASEAN.
"Kita menggunakan kode QR dengan menggunakan standar WHO, sehingga baik saat ini maupun ke depannya jika ada pandemi, negara-negara di ASEAN sudah siap," ucapnya.
Pertemuan menteri kesehatan negara anggota ASEAN digelar sejak 11 hingga 15 Mei 2022 di Provinsi Bali. (Merdeka/d)
