Jakarta (SIB)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan semua pihak untuk memiliki sense of crisis. Jokowi meminta jajarannya tetap waspada dalam mengantisipasi situasi krisis yang penuh ketidakpastian.
Pernyataan Jokowi itu disampaikan dalam peresmian pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan nasional, seperti disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (28/4). Jokowi awalnya berbicara mengenai situasi ekonomi dan politik global.
"Pandemi belum sepenuhnya berakhir, beberapa negara masih bergulat menekan penyebaran Covid-19. Bahkan masih melakukan lockdown, kemudian terjadi gangguan supply chain yang dampaknya ke mana-mana. Belum lagi dunia yang dihantam perang antara Rusia dan Ukraina yang memunculkan krisis energi dan krisis pangan," kata Jokowi.
Situasi itu, kata Jokowi, menyebabkan inflasi global meningkat tajam dan pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan. Jokowi mencontohkan tingkat inflasi di Turki dan Amerika yang lebih tinggi dari biasanya.
"Negara kita alhamdulillah masih berada terakhir masih berada di 2,6 persen, ini yang harus bersama-sama kita perbaiki, kita pertahankan," ujar Jokowi.
Jokowi berharap semua pihak dapat menghitung secara cermat saat membuat kebijakan untuk mengantisipasi krisis.
Jokowi mengingatkan semua pihak siap jika krisis berlanjut sampai tahun depan.
"Saya memberikan gambaran seperti ini agar kita semua betul-betul waspada, betul-betul mengkalkulasi, menghitung secara detail, sehingga langkah antisipasinya tepat, langkah antisipasinya betul, bener. Dan kita harus betul-betul siap jika krisis ini berlanjut hingga tahun depan," imbuh Jokowi.
Barulah Jokowi mengingatkan tentang pentingnya sense of crisis. Jokowi meminta perencanaan yang baik dalam semua kebijakan.
"Hati-hati semuanya, semua kita harus memiliki sense of crisis, jangan seperti biasanya, jangan business as usual, hati-hati, sense of crisis, harus ada di kita semuanya. Sehingga kita harus ada perencanaan yang baik, harus ada skenario yang pas dalam menghadapi situasi yang tidak pasti ini," ujar Jokowi.
Tingkatkan
Jokowi juga mengingatkan jajaran pemerintahan untuk fokus meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dengan mengarahkan belanja barang dan jasa pada pembelian produk dalam negeri.
"Sudah dua kali saya sampaikan. Bekerja fokus untuk peningkatan TKDN. Artinya belanja barang modal dan jasa harus diarahkan kepada pembelian produk-produk dalam negeri," jelas Presiden.
Presiden mengingatkan, potensi belanja barang modal dan jasa di pusat ada senilai Rp526 triliun dan di daerah senilai Rp535 triliun.
"Artinya total sudah Rp1.062 triliun, plus BUMN Rp420 triliun. Ini angka yang besar sekali," ujarnya.
Presiden meminta besarnya potensi itu tidak dibelanjakan untuk barang-barang impor agar produksi dalam negeri berkembang atau meningkat.
Menurutnya, semua pembelian harus diarahkan kepada produk-produk dalam negeri dan pada saat bersamaan menyiapkan kapasitas produksi nasional.
Kepala Negara meminta jajaran pemerintahan membuat kebijakan yang berpihak pada kebijakan substitusi impor yang memproduksi kebutuhan dalam negeri.
"Misalnya tanam jagung. Jagung di mana pun akan tumbuh, kenapa masih impor. Kedelai kita juga masih impor, padahal banyak daerah yang sesuai untuk penanaman kedelai," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden meminta jajaran pemerintahan memberikan pendampingan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) agar UMKM naik kelas dengan memenuhi standar global.
Tahapan Pemilu
Di kesempatan itu, Jokowi kembali memastikan pemilu tetap dilakukan pada 2024. Jokowi menegaskan tahapan Pemilu 2024 akan segera dimulai pada Juni 2022.
"Kita harus mempersiapkan pelaksanaan pemilu yang tahapannya dimulai nanti di Juni tahun 2022," kata Jokowi.
Jokowi meminta semua kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah mendukung pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu.
"Saya minta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mendukung pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu," ucap Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi juga meminta pemerintah mempersiapkan anggaran demi melancarkan penyelenggaraan Pemilu 2024. Menurutnya, bantuan itu bisa menggunakan anggaran pusat atau anggaran daerah.
"Tentu saja dukungan anggaran, baik dari APBN atau APBD, agar pemilu terselenggara dengan baik sukses dan lancar," ujarnya. (detikcom/Antaranews/f)
