Jakarta (SIB)
Jokowi-Prabowo 2024 atau Jokpro 2024, komunitas yang gencar menggaungkan masa jabatan presiden 3 periode, angkat bicara setelah Presiden Jokowi meminta spekulasi terkait penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan, dan Presiden 3 Periode distop.
"Siapa pun, kalau ditanya apakah akan maju lagi, jawabannya pasti seperti Pak Jokowi. Fokus kerja, fokus menangani kesulitan rakyat. Jokpro memandang hal tersebut sebagai suatu kelaziman, yang semestinya dilakukan Pak Jokowi sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan," kata Timothy saat dikonfirmasi via pesan suara, Senin (11/4).
Timothy menekankan, Jokowi 3 periode bukanlah keinginan pria kelahiran Surakarta, 21 Juni 1961. Jokowi 3 periode adalah keinginan masyarakat, yang aspirasinya sedang diserap oleh JokPro.
"Jangan bolanya ini dibawa ke Pak Jokowi. Ini gongnya nanti ada di MPR. Karena MPR yang berhak melakukan amandemen konstitusi," tuturnya.
Stop Spekulasi
Dalam pengantar Rapat Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 pada Minggu (10/4), Jokowi menegaskan, seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 sudah ditetapkan.
"Pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Pilkada November 2024," kata Jokowi.
Karena itu, Jokowi meminta jajarannya, untuk menjelaskan secara detil ke masyarakat. Agar tak memicu timbulnya spekulasi.
"Jangan sampai ada isu di masyarakat, yang menyebut pemerintah tengah berupaya melakukan penundaan Pemilu, perpanjangan masa jabatan, atau yang terkait dengan Presiden 3 Periode," tegasnya.
Waspadai
Terpisah, Anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie mengajak masyarakat untuk mewaspadai hoaks yang berkaitan dengan penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden.
"Jangan percaya pada semua berita hoaks, 'fake news', dan spekulasi-spekulasi yang tidak benar mengenai wacana tunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Kalau masih ada gerakan dukung mendukung tiga periode, sebaiknya dilaporkan saja ke polisi," kata dia dalam keterangan di Jakarta, Senin (11/4).
Masyarakat diminta untuk mewaspadai banyaknya pesan mengenai penundaan pemilu yang beredar di dunia maya karena di antara ribuan pesan bukan tidak mungkin ada yang hoaks alias tidak benar atau bahkan mengadu domba.
Presiden Joko Widodo, kata dia, sudah menegaskan dirinya tidak ada niat menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan menjadi tiga periode.
Presiden, kata dia, menyampaikan bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024 dan pilkada dilaksanakan pada November 2024. Tahapan pemilu akan dimulai pertengahan Juni 2022.
"Presiden sudah menegaskan tidak akan ada perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu, ya harus percaya dan jadikan pegangan dalam bersikap untuk terus mengawal persiapan pemilu sebagaimana mestinya," ucapnya.
Untuk meredakan perdebatan mengenai isu penundaan pemilu, Jimly mengusulkan agar elite partai politik yang mengusung ide penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden berdialog dengan mahasiswa.
"Untuk menyampaikan permintaan maaf dan menarik kembali ide mereka tersebut agar mahasiswa dan masyarakat luas dapat kepastian tidak ada lagi parpol yang bermain-main dalam urusan serius ini," tegas Jimly. (RM/Antaranews/d)
