Jakarta (SIB)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mencolek Mendagri Tito Karnavian terkait persoalan surat pertanggungjawaban (SPJ) desa. Dia mengaku mendapat keluhan pembuatan SPJ terlalu ribet atau ruwet dan bertele-tele.
Awalnya Jokowi berbicara terkait dana desa yang ditransferkan pemerintah sebanyak Rp 68 triliun pada tahun ini. Namun dia menyebut, baru 13,5 persen dana desa yang diserap.
"Untuk tahun ini total yang ditransfer nantinya Rp 68 T, ini sampai pagi tadi saya cek sudah berapa serapannya masih 13,5%," kata Jokowi di acara Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) seperti disiarkan YouTube Setpres, Selasa (29/3).
Jokowi lalu menyinggung soal rendahnya serapan dana desa itu akibat keluhan aparat desa terkait ribetnya pengurusan SPJ. Dia meminta Mendagri Tito Karnavian bersama Kemenkeu membenahi hal itu.
"Mungkin juga tadi keluhan dikarenakan laporan SPJ yang terlalu ruwet dan bertele-tele, betul?" kata Jokowi.
"Betul," ujar para kepala desa.
"Pak Mendagri ini coba diurus dengan Kemenkeu agar yang namanya SPJ itu tidak ruwet-ruwetlah," kata Jokowi.
Jokowi menyebut para kepala desa akan terlalu sibuk mengurus SPJ jika pembuatannya terlalu ribet. Dia juga bahkan mengaku pusing membaca SPJ tersebut.
"Nanti para kepala desa nih tidak ngecek jalan, tidak ngecek irigasi, tidak ngecek posyandu malah urusan buat SPJ saja.
Saya tuh lihat SPJ pusing juga, saya aja yang lihat pusing apa lagi yang melaksanakan," ujarnya.
Lebih lanjut, Jokowi mengaku sebetulnya sudah berulang kali mengingatkan agar SPJ tidak dibuat terlalu ribet. Namun ternyata, kata dia, tidak mudah mengubah sistem akuntansi di pemerintahan.
"Tapi saya sudah bolak-balik perintah terkait ini, ternyata nggak mudah juga mengubah sistem akuntansi kita, tapi moga-moga setelah keluhan ini nanti ditindaklanjuti oleh Mendagri agar semua lebih simpel, lebih mudah, dan lebih sederhana," tutur Jokowi.
HERAN
Jokowi juga sempat mengungkap capaian pemerintah membangun jalan desa sepanjang 227 ribu kilometer. Jokowi juga mengaku heran lantaran ada yang tidak percaya dengan capaian tersebut.
Awalnya Jokowi berbicara terkait kerja keras seluruh pihak, khususnya aparat desa, dalam membangun desa. Dia menyebut capaian itu seperti membangun jalan desa, embung, irigasi, hingga jembatan.
"Saya sadari betul kerja keras Bapak Ibu sekalian karena hasilnya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Mendagri Pak Tito, jadi jalan desa berapa, jadi embung berapa, jadi irigasi berapa, jadi jembatan berapa, semuanya jelas, konkret, fisik ada. Ini akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di desa maupun nanti diagregatkan menjadi pertumbuhan ekonomi nasional," kata Jokowi.
Jokowi lantas membahas terkait capaian pembangunan jalan desa. Dia mengaku heran ada pihak yang meragukan bahwa pemerintah telah membangun sepanjang 227 ribu kilometer jalan desa.
"Jalan desa, coba lihat jalan desa, 227 ribu km jalan desa, ada yang tidak percaya, 'Pak 227 ribu km itu panjang sekali loh'," kata Jokowi.
Jokowi pun menanggapi santai pihak yang meragukannya itu. Dia menyebut pembangunan 227 ribu km jalan desa itu masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah desa di Indonesia.
"Ya, saya jawab, 'Ya, panjang tetapi itu masih sedikit'. Karena kalau dibagi dengan jumlah desa yang ada di negara kita 74.900, artinya itu baru 3 kilometer per desa kira-kira, iya tidak?" ucap Jokowi.
Dia menyebut 3 kilometer per desa merupakan pekerjaan yang biasa. Namun Jokowi menekankan itu juga termasuk capaian yang sulit baginya.
"Kan biasa dalam 1 desa ada tambahan 3 kilo, tapi sebuah pekerjaan yang besar ini 3 kilo buat saya, tapi itu pun masih ada yang sanksi, ya kalau 74.900 kali 3 kan sudah kira-kira angka itu," ujarnya.
Lebih lanjut, Jokowi tidak menampik anggapan bahwa masih banyak jalan di desa yang belum dibangun dan tengah proses pembangunan. Dia pun meminta jajarannya mengutamakan pembangunan di jalan-jalan produksi desa.
"Jadi masih ada banyak jalan di desa yang memang baru dibangun dan diperbaiki, utamanya dan utamakan jalan-jalan produksi yang menuju ke sawah, ke kebun itu didahulukan," tuturnya.
Cair Sebulan Sekali
Jokowi juga menerima masukan dari para perangkat desa terkait honor atau gaji agar bisa dicairkan sebulan. Dia mengaku, tidak tahu jika selama ini gaji perangkat desa cair setiap 3 bulan sekali.
"Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, saya sangat menghargai sekali kerja keras Bapak-Ibu semua dalam pembangunan di desa-desa yang kita miliki, dan kita harapkan kesejahteraan, kemakmuran di desa-desa kita bisa segera kita wujudkan," kata Jokowi.
Ketika Jokowi hendak menutup sambutannya, para perangkat desa terdengar riuh. Jokowi lalu mencoba mendengarkan masukan apa yang hendak disampaikan.
"Apa? Apa? Oh, gajinya sebulan sekali," ucap Jokowi.
Jokowi lalu meminta Mendagri Tito Karnavian agar bisa mencairkan gaji setiap bulan. Dia mengaku tidak tahu jika gaji perangkat desa cair setiap 3 bulan.
"Pak Mendagri, ini masih satu yang belum dijawab: setiap bulan, sudah," ujar Jokowi disambut tepuk tangan para perangkat desa.
"Saya terus terang nggak tahu, masa gaji diberikan 3 bulan sekali. Saya nggak ngerti, saya nggak ngerti, tapi baru, nggih, sudah, akan segera kita ubah dan kita usahakan setiap bulan, ya," lanjut Jokowi.
Jokowi lalu meminta agar masukan para perangkat desa disampaikan ke Ketua Apdesi Surta Wijaya. Dia mengaku akan mengkaji usulan-usulan tersebut.
"Masih ada lagi? Sebelum saya? Apa itu usulannya banyak sekali, nanti dikumpulkan saya di Ketua Apdesi. Nanti kita kaji semua satu-satu hal-hal yang sebabkan desa tidak lincah, desa tidak cepat, keputusan-keputusan yang bisa didelegasikan ke desa apa nanti akan kita semua ubah," ujarnya.
Diubah
Jokowi juga menyoroti terkait kondisi stempel para kepala desa yang ternyata hanya berbentuk tulisan. Jokowi meminta agar Mendagri Tito Karnavian membuat aturan agar stempel para kepala desa berlambang burung Garuda.
"Terakhir mengenai stempel, saya terus terang juga baru tahu, tadi di depan diberi tahu Pak Surta (Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Apdesi), diberi tahu, kaget juga saya. Terus gambarnya apa kalau nggak (burung Garuda)? Hanya tulisan saja?" kata Jokowi saat di acara itu.
"Iya," jawab para perwakilan desa.
Mendengar itu, Jokowi lantas mencolek Mendagri Tito. Dia meminta Tito membuat instruksi Mendagri untuk menyamakan stempel pimpinan desa berlambang Garuda.
"Pak Menteri Dalam Negeri, ini dibuatin aja instruksi Mendagri, capnya pakai burung Garuda," ucap Jokowi.
Jokowi beralasan burung Garuda merupakan lambang negara, sehingga wajar jika itu digunakan jajaran pimpinan desa.
"Lo, itu memang lambang negara kita, kok. Kalau dipakai kepala desa, ya wajar dan wajib to, clear semuanya?" ucap Jokowi.
"Clear," jawab para perwakilan desa.
Jokowi lalu menutup sambutannya dengan kembali mengucapkan apresiasi atas kerja keras para pimpinan desa. Dia berharap kesejahteraan dan kemakmuran di desa bisa segera diwujudkan.
"Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya sangat menghargai sekali kerja keras Bapak-Ibu semua dalam pembangunan di desa-desa yang kita miliki, dan kita harapkan kesejahteraan, kemakmuran di desa-desa kita bisa segera kita wujudkan," tutup Jokowi.
Bapak Pembangun
Di kesempatan itu, Apdesi memberikan gelar kepada Presiden Jokowi sebagai bapak pembangunan desa. Apdesi menilai, Jokowi berjasa membuat pembangunan di desa merata.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Apdesi Surta Wijaya. Dia awalnya berbicara terkait UU Nomor 6 Tahun 2014 yang direalisasikan oleh Jokowi ketika terpilih sebagai presiden. Dia meyakini UU tersebut tidak mungkin disahkan selain oleh Jokowi.
"Rekan-rekan kepala desa, kita sadar UU Nomor 6 Tahun 2014, saya termasuk di dalamnya saat itu, ketika disahkan, belum tentu yang lain jadi pemimpin mau merealisasikan, mau mengimplementasikan tentang UU tersebut," kata Surta Wijaya di depan Jokowi.
Dia menyebut hanya Jokowi-lah yang akan merealisasikan UU tersebut. Selain itu, menurutnya, Jokowi juga menjalankan UU tersebut sehingga pembangunan di desa merata saat ini.
"Saat Pak Presiden terpilih, UU Nomor 6 Tahun 2014 dijalankan dengan baik, sehingga kita merata pembangunan di desa," ucapnya.
Atas dasar itulah, Surta lantas mempertanyakan apakah Jokowi layak untuk diberi gelar bapak pembangunan desa. Gelar itu pun lalu disetujui oleh seluruh anggota Apdesi.
"Hal yang wajar kita berikan saat ini beliau selaku bapak pembangunan desa. Setuju?" tanya Surta.
"Setuju," jawab anggota Apdesi yang hadir di acara.
Tak hanya itu, Surta juga meminta agar para pihak yang setuju gelar bapak pembangunan desa diberikan ke Jokowi untuk berdiri. Terlihat semua anggota Apdesi lalu berdiri.
"Kalau bilang setuju, tidak perlu munafik depan saya, berdiri semua kalau setuju, bangun, angkat tangan," ujar Surta.
"Terima kasih, Pak Presiden, inilah bahwa kami di desa menyatakan Bapak Presiden Jokowi sebagai bapak pembangunan desa, Allahuakbar," lanjutnya.
Respons Jokowi
Jokowi merespons pemberian gelar bapak pembangunan desa oleh Apdesi. Dia menyebut yang layak mendapatkan gelar tersebut ada seluruh pihak yang bekerja keras membangun desa.
"Hal terakhir yang disampaikan tentang bapak pembangunan desa, yang layak itu Bapak-Ibu semuanya, bukan saya," tutur Jokowi.
Jokowi beralasan dirinya bukanlah yang turun ke desa dan membangun. Dia menekankan hanya membuat aturan terkait itu sehingga tidak layak diberi gelar bapak pembangunan desa.
"Karena yang membangun desa itu Bapak-Ibu semuanya, yang bekerja keras membangun desa itu Bapak-Ibu semuanya.
Saya itu bagian policy di atas sudah. Itu, jadi bapak pembangunannya bapak ibu semuanya," ujar Jokowi.
Muncul Usulan
Silaturahmi Nasional APDESI 2022 digelar di Istora Senayan. Dalam acara tersebut, muncul usulan 'Jokowi 3 Periode' hingga usulan agar Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menjadi presiden setelah Jokowi.
Dilansir CNNIndonesia, Selasa (29/3), perwakilan desa dari Provinsi Aceh bernama Muslim meneriakkan 'Jokowi 3 Periode' dalam Silaturahmi Nasional Desa 2022 itu. Pernyataan itu disampaikan saat bicara dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Muslim mengawali dengan menjelaskan kondisi Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Dia berharap Jokowi bisa memindahkan kantor pengurus TNGL dari Medan ke Aceh.
Muslim memohon Luhut menyampaikan aspirasi itu kepada Jokowi. Di akhir pernyataan, Muslim menyerukan Jokowi 3 periode.
"Tolong ini sebagai permintaan kami kepada Bapak. Saya yakin Bapak bisa mengabulkannya dan Pak Presiden bisa mengabulkannya. Jokowi 3 periode, setuju?" kata Muslim berteriak.
"Setuju!" kata sebagian peserta sembari berteriak. Luhut tak langsung merespons seruan tersebut.
Sementara itu, perwakilan Desa Pasir Wangi, Jawa Barat, bernama Sutisna mendorong Luhut menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Dia mendoakan Luhut panjang umur.
"Pertanyaan saya, apakah Bapak siap dicalonkan sebagai presiden setelah Bapak Jokowi lengser?" kata Sutisna disambut keriuhan peserta lain.
Luhut merespons ucapan Sutisna dengan menyatakan tidak akan mencalonkan diri pada 2024.
"Hatur nuhun, Kang Sutisna. Satu saja permintaan saya, boleh? Doain kami sehat-sehat," ujarnya.
"Saya nggak mau, saya pikir ada waktunya saya pensiun. Tidak mimpi saya jadi wakil presiden atau presiden, biarlah yang lain. Saya hanya menuntaskan tanggung jawab yang diberikan presiden kepada saya," ujarnya.
Di luar lokasi acara Silaturahmi Nasional Desa 2022, dua spanduk deklarasi kesetiaan kepala desa seluruh Indonesia kepada Presiden Jokowi terbentang di Istora Senayan, Jakarta. (detikcom/c)
