Jakarta (SIB)
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan jajaran Slog Polri harus mengawal kebijakan pemerintah terkait Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN). Sigit mengatakan fokus pemerintah saat ini adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi, yang mana salah satu strateginya adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
Dikutip dari keterangan tertulis Divisi Humas Polri, Sigit meminta Slog Polri mengutamakan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan Polri dengan target maksimal 70 persen. Sigit juga meminta Slog Polri meningkatkan disiplin penginputan data perencanaan belanja pada aplikasi SIRUP dan e-kontrak.
"Slog Polri juga harus melakukan pembinaan terhadap pengadaan pada satker dan satwil," tegas Sigit dalam Rakernis Slog Polri di Surabaya, Jawa Timur (Jatim) pada Sabtu (26/3).
Sigit juga menekankan soal '7 Tepat' dalam proses pengadaan barang dan jasa. 7 Tepat' yang dimaksud mantan Kabareskrim Polri ini yaitu Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Mutu atau Tepat Kualitas, Tepat Harga, Tepat Guna atau Tepat Pemakaian, Tepat Tempat, dan Tepat Jenis.
"Pengadaan (bekal umum, peralatan, dan faskon) Polri harus memperhatikan '7 Tepat' sehingga barang dan jasa bisa digunakan secara efektif dan tepat serta mendorong pelaksanaan tugas Polri dengan optimal," pungkas Sigit.
Arahan Sigit dalam Rakernis Slog Polri sejurus dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3). Jokowi memang menyebut salah satu pengadaan barang yang impor adalah seragam dan sepatu TNI-Polri.
Dia menyayangkan kegiatan impor produk-produk yang sebenarnya bisa diproduksi produsen dalam negeri.
"Coba, CCTV beli impor. Di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini? Dipikir kita bukan negara yang maju, buat CCTV saja beli impor. Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar. Kita ini produksi di mana-mana bisa," ungkap Jokowi.
Dia pun meminta dengan tegas pengadaan barang dengan cara demikian segera dihentikan. "Jangan diterus-teruskan," tegas Jokowi.
Bukan hanya CCTV serta seragam dan sepatu TNI-Polri, Jokowi juga menyoroti pengadaan produk alat kesehatan, seperti tempat tidur pasien rumah sakit yang diimpor. Jokowi menyebut padahal produsen dalam negeri sudah mampu membuat tempat tidur pasien rumah sakit, contohnya di Yogyakarta, Bekasi, dan Tangerang.
"Alkes, alkes, Menteri Kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi saya lihat di Jogja ada, Bekasi, Tangerang ada. (Tapi malah) beli impor. Mau kita terus-teruskan ('budaya' impor)?" kata Jokowi.
Jokowi mengancam akan mengumumkan pihak-pihak di pemerintahan yang kerap impor barang. Dia mengaku sudah jengkel.
"Silakan. Nanti mau saya umumkan, kok. Saya kalau sudah jengkel kayak gini, saya umumin nanti. Ini rumah sakit daerah beli impor, Kemenkes masih impor, tak (saya) baca nanti. Karena sekarang gampang banget, detail, (laporan) harian bisa saya pantau betul," ucap Jokowi.
Tak sampai di situ, Jokowi juga mengkritik kegiatan impor produk-produk pertanian hingga peralatan tulis. Dia meminta pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga memperdayakan industri dalam negeri.
"Alsintan, Menteri Pertanian, apa traktor-traktor kayak gitu, bukan hi tech saja impor. Jengkel saya. Saya kemarin dari Atambua (NTT), nanem jagung, saya lihat ada traktor, ada alsintan. Saya lihat, aduh.... Nggak boleh, Pak Menteri, nggak boleh," tekan Jokowi.
"Pensil kertas saya cek, impor. Ini apa ini kita? Kadang-kadang saya mikir, ini kita ngerti ndak sih hal-hal seperti ini? Jangan-jangan kita ndak kerja detail, sehingga nggak ngerti itu yang dibeli barang impor. Buku tulis impor, gimana? Jangan ini diteruskan, setop. Sehingga melompat nanti kita semuanya beli produk dalam negeri, meloncat pertumbuhan ekonomi kita," pungkas Jokowi. (detikcom/c)
