Jakarta (SIB)
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Mufti Anam menyampaikan kekesalannya ke Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi soal minyak goreng langka. Dia menyebut Lutfi membuat anggota DPR malu di hadapan rakyat karena minyak goreng tak ada di pasar.
Mufti awalnya bicara soal Lutfi yang menyebut kelangkaan minyak goreng dipicu pembelian akibat panik atau panic buying yang dilakukan warga. Mufti mempertanyakan ucapan Lutfi yang menyebut stok minyak goreng HET kosong, padahal Lutfi mengeluarkan aturan harga eceran tertinggi minyak goreng Rp 14 ribu.
"Pak Menteri menyampaikan panic buying, gimana kita tidak panic buying, barangnya tidak ada, Pak. Mau beli nggak ada uangnya. Bapak seenaknya sendiri ngomong di media, 'oh yang HET nggak ada tapi yang mahal ada'. Bapak menelan ludah sendiri, bikin aturan HET Rp 14 ribu tapi nggak ada barangnya," kata Mufti Anam dalam rapat kerja dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/3).
"Malu kami sama rakyat, kita seperti DPR nggak ada artinya di depan konstituen kami," ujar Mufti.
Dia menilai, Lutfi tak mampu menangani persoalan minyak goreng hingga membuat Presiden RI Joko Widodo turun tangan. Padahal, katanya, menteri harus membantu presiden menuntaskan masalah, bukan menambah beban.
"Pak Menteri tahu nggak, Pak Menteri jadi menteri ini sebagai pembantu presiden. Jangan jadi merepotkan presiden," ujarnya.
"Kemarin beliau turun tangan menyelesaikan permasalahan ini. Beliau kemarin datang ke Alfamart, Indomaret, kosong nggak ada barang. Jadi harapan kami Pak Menteri tidak merepotkan presiden dengan hal ini," sambungnya.
Dia kemudian menanyakan Lutfi soal penerapan HET minyak goreng sebesar Rp 14 ribu. Diketahui, Kementerian Perdagangan per 16 Maret 2022 menerbitkan Permendag Nomor 11 Tahun 2022 yang mencabut HET.
"Bapak tahu, menurut Pak Menteri harga Rp 14 ribu akan terlaksana dan kapan? Pak Menteri janji tiga kali di forum ini tapi semua tidak ada terpenuhi. Kami ingin tanya dalam forum ini, kalau perlu ditulis di rapat, harga curah Rp 14 ribu ini sampai kapan terwujud?" ujar dia.
Dia menyebut rakyat menjerit karena harga minyak goreng mahal. Menurutnya, harga minyak goreng curah mencapai Rp 30 ribu per liter di dapilnya.
"Rakyat menjerit di medsos jangankan minyak kemasan, minyak curah Rp 30 ribu di dapil saya satu liter. Saya ingin komitmen Bapak, bagaimana mekanisme minyak goreng? Menteri yang dulu bisa menyelesaikan masa kita nggak bisa," katanya.
'Macan Ompong'
Mufti Anam menjelaskan, kepada Menteri Perdagangan pihaknya tidak lagi percaya dengan semua paparan Lutfi.
"Terima kasih banyak karena bapak menteri sudah melengkapi penderitaan rakyat pak. Dua tahun kemarin dihantam pandemi Covid-19, baru mau berdiri tiba-tiba disikat masalah komoditas ini. Pada kesempatan ini, panjang lebar tadi pak menteri menyampaikan A sampai Z kita sudah tidak percaya," ujarnya.
Mufti mengatakan, awalnya DPR RI masih berusaha percaya dengan berbagai kebijakan Lutfi. Tetapi sampai saat ini, menurutnya belum ada kebijakan yang selesai.
"Harapan kami, bapak bisa menumbuhkan kepercayaan kami, besok bapak kembalikan kepercayaan publik," ujarnya.
Kemudian, ia mengatakan Kementerian Perdagangan seperti “macan ompong†hingga tidak punya harga diri di hadapan rakyat hingga produsen minyak goreng. Ia menyebut sejak Januari sudah ada enam Permendag yang dikeluarkan, tetapi tidak ada yang terealisasi.
"Kami melihat Kementerian Perdagangan seperti macan ompong, pak tidak ada harga dirinya bukan hanya terhadap rakyat tetapi di mata produsen minyak goreng. Sejak Januari sudah ada enam Permendag yang dikeluarkan, tetapi tidak ada yang berimplikasi positif kepada masyarakat," lanjutnya.
Mufti juga mengatakan, Lutfi tidak memiliki kebijakan yang tegas terhadap produsen minyak goreng. Bahkan ketika menetapkan kebijakan tidak melibatkan pelaku pasar.
Tidak hanya itu, menurut dia seharusnya Kemendag bisa mencabut izin usaha jika tidak taat aturan.
"Seperti pada zaman Pak Enggar juga menyelesaikan komoditas minyak, gula, bawang putih. Kami melihat beliau mengayomi. Setiap mengeluarkan peraturan, mereka diajak makan, ajak berkomitmen, jam 3 pagi mereka konferensi pers.
Saya tidak melihat Kemendag melakukan itu," ungkapnya.
"Pak Enggar, waktu itu beliau sampai turun ke kuli panggul, ke pengemas berapa biaya produksinya, dipaksa produsen menjual sekian, kalau tidak dicabut izinnya," lanjutnya.
Tidak Ada Menyerah
Sebelumnya Mendag M Lutfi menyebut, pihaknya memastikan tak akan kalah dengan mafia pangan terkait kelangkaan minyak goreng. Dia menambahkan bahwa tak menyerah kepada mafia pangan.
"Terima kasih Bapak Ketua dan Bapak dan Ibu anggota Komisi VI yang saya hormati. Beberapa hal yang ingin saya jelaskan.
Yang pertama, saya terima semua kritiknya, tapi saya ingin menekankan bahwa tidak ada saya menyerah kepada mafia-mafia, terutama mafia pangan, tidak ada yang saya utarakan itu," kata M Lutfi dalam rapat kerja itu.
Dia mengklaim akan menjamin bahwa pemerintah tak bisa kalah dari mafia, terutama mafia pangan. Selain itu, sebutnya, pemerintah tak kalah dengan orang yang mencari keuntungan besar atau spekulan yang bermunculan yang akan merugikan rakyat.
"Saya katakan bahwa kita sebagai pemerintah, saya sebagai pemerintah, tidak bisa kalah dari mafia apalagi spekulan-spekulan yang merugikan rakyat. Itu saya jamin," ujarnya.
TIDAK HADIR
Sementara itu, saat Lutfi ditanya alasan dirinya tak hadir beberapa kali dalam rapat kerja gabungan, dia menyebut punya alasan tersendiri. "Ya mana dipanggil paksa, kan saya kan dua kali tidak hadir karena ada alasannya," ujarnya.
Sebelumnya, Mendag Lutfi dikabarkan tiga kali mangkir dari rapat kerja gabungan dengan DPR. Terakhir dalam rapat kerja gabungan Selasa (15/3). Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel selaku pimpinan rapat gabungan itu menyampaikan ketidakhadiran Lutfi.
"Kami infokan bahwa rapat internal terkait kebijakan distribusi dan harga minyak goreng dengan Bapak Presiden baru selesai pukul 15.20 WIB dan dilanjutkan rapat bersama dengan Bapak Menko Perekonomian dan Menteri Perindustrian sebagai tindak lanjut arahan presiden pada rapat tersebut," kata Rachmat Gobel di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3).
"Sehubungan dengan hal tersebut Bapak Mendag belum dapat hadir bersama rapat kerja gabungan di DPR RI pada Selasa 15 Maret 2022 pukul 16.00 WIB," ujar politikus NasDem. (detikcom/c)
