Pekanbaru (SIB)
Enam kursi pimpinan DPRD Pekanbaru dan atribut fraksi partai yang sempat ditarik vendor karena tunggakan Rp 800 juta kini dikembalikan. Pengembalian dilakukan setelah Sekretariat Dewan melunasi.
Pantauan di lokasi, terlihat enam kursi pimpinan DPRD di ruang paripurna yang dikembalikan. Kursi diangkut dengan mobil pickup berikut fasilitas pendukung lain, yakni papan nama fraksi partai di DPRD.
"Sesuai janji saya dengan Kabag Umum, kalau sudah dibayar semua sama pihak Sekwan saya antarkan," ujar Koordinator vendor, Hendrik saat ditemui di halaman DPRD Pekanbaru, Rabu (29/12).
Hendrik mengaku, seluruh tunggakan itu dibayar lunas pada Selasa (28/12) sore. Tunggakan Rp 800 juta itu dibayar lunas setelah koordinasi dengan Kabag Umum,Azhar.
"Semua dibayar lunas. Sejak awal sudah saya sampaikan kami butuh uang, Kabag Umum sudah teken, bendahara juga sudah, Sekwan (Badria Rikasari) ini nggak mau, apa masalah saya," katanya.
Hendrik membantah tunggakan Rp 800 juta terjadi karena pandemi. Buktinya, uang dibayar setelah pihaknya menarik fasilitas yang ada.
"Nggak ada itu pandemi. Alasan, buktinya kemarin bisa (dibayar lunas)," kata Hendrik.
Kabag Umum Sekretariat DPRD Pekanbaru, Azhar mengatakan, sudah menerima enam kursi dari vendor. Ia memastikan hanya ada miskomunikasi atas insiden tersebut.
"Hari ini persoalan itu sudah selesai. Hanya miskomunikasi saja antara penyedia jasa dengan Sekretariat DPRD karena pandemi," kata Azhar.
"Memang kegiatan 2020 itu ada tunda bayar, tapi tunda bayar itu ya tentu diujung-ujung tahun. Jadi pihak penyedia jasa kan merasa uangnya sudah terbenam, tapi kan kemarin sudah selesai semua," katanya.
Terkait tunggakan bayar karena tak diteken Sekwan, Azhar membantah. Menurutnya pembayaran sudah disetujui Sekwan sejak akhir pekan lalu.
"Bukan tidak diteken Sekwan, tapi memang beliau ada kesibukan. Jumat sore semua sudah diteken, tapi kan ada libur dan baru bisa," katanya.
Bakal Ditarik
Sebelumnya, vendor barang dan jasa yang menarik fasilitas hingga kursi pimpinan di DPRD Pekanbaru mengaku sudah ditemui Kabag Umum. Namun vendor menolak mengembalikan barang yang sudah ditarik sebelum tunggakan Rp 800 juta dibayar lunas.
"Selesai sudah, cuma tunggu dibayar dulu baru saya antarkan barang. Ini saya mau ke BPKAD lihat pencairan," kata Hendrik, saat dimintai konfirmasi, Selasa (28/12).
Hendrik mengaku akan menarik fasilitas di DPRD, seperti AC, printer, hingga pintu kaca yang terpasang saat ini. Ini dilakukan jika janji Sekretariat Dewan tak ditepati hingga pukul 15.00 WIB.
"AC, printer, pintu kaca utama atas bawah. Tadi Kabag Umum (Azhar) minta tolong jangan diangkat, ya sudah, saya tunggulah nanti cek sampai pukul 15.00 WIB," ujar Hendrik.
Hendrik menjamin pihaknya tidak segan-segan menarik semua pekerjaan yang sudah dia tuntaskan. Dia merasa telah dipermainkan dengan dua kali penundaan pembayaran.
"Kalau cair, tidak saya angkat. Tapi, kalau tidak cair-cair, saya angkat lagi semua. Masih banyak barang saya di sana," kata Hendrik. (detikcom/c)
