Pekanbaru (SIB)
Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani terkejut mendapat kabar fasilitas hingga kursi pimpinan ditarik vendor akibat menunggak bayar Rp 800 juta. Politikus PKS itu berharap segera ada penyelesaian.
"Iya saya baru tahu juga tadi tuh, terkejut juga kursi ditarik vendor," kata Hamdani , Senin (27/12).
Hamdani mengaku soal perlengkapan di kantor DPRD adalah urusan Sekretariat Dewan (Sekwan). Namun ia heran karena mendapat kabar tunggakan terjadi karena tak dibayar.
"Terkait perlengkapan kita tidak tahu. Kalau secara administratif jelas yang mengatur Sekretariat Dewan, terkejut juga kok bisa ditarik, apa belum dibayar?" kata Hamdani.
Setelah menerima kabar, Hamdani masuk ke ruang Fraksi PKS di lantai II. Ternyata benar, fasilitas dan papan nama fraksi di dinding sudah hilang.
"Saya cek-cek, masuk ruang fraksi sudah tidak ada logonya," kata Hamdani, yang sempat dilengserkan anggota lewat Sidang Paripurna pada 1 November lalu.
Sebagai pimpinan DPRD Pekanbaru, Hamdani minta persoalan itu segera dituntaskan. Hamdani turut menyayangkan sampai fasilitas ditarik vendor yang seharusnya dapat diselesaikan.
"Kita dari pimpinan DPRD menyayangkan. Seharusnya tidak sampai terjadi, memang itu di ruang paripurna, ya itu teknis. Segera diselesaikanlah sebaik-baiknya," katanya.
Dari foto yang diterima, terlihat beberapa orang menarik fasilitas di kantor wakil rakyat. Fasilitas yang ada seperti kursi paripurna pimpinan DPRD, TV, hingga papan nama dari masing-masing fraksi di DPRD.
Koordinator pengadaan barang dari pihak vendor, Hendrik, tak menampik penarikan fasilitas yang ada di kantor DPRD Pekanbaru di Jalan Sudirman. Sebab, tidak ada kabar kapan barang akan dibayar.
"Iya (fasilitas ditarik). Ini karena di situ ada tunda bayar 10 paket, nilainya Rp 800 juta," kata Hendrik usai menarik barang di DPRD Pekanbaru.
Hendrik mengaku menarik barang-barang di DPRD Pekanbaru karena merasa sudah dipermainkan. Sebab, pekerjaan itu sudah dituntaskan, tapi tidak kunjung dibayar.
"Saya merasa dipermainkan, ya saya tarik semua. Ada TV, kursi pimpinan DPRD dan papan nama fraksi partai. Semua itu udah dikerjakan, tidak dibayar," katanya.
Kekesalan Hendrik memuncak karena ada vendor yang dibayar lebih dulu. Sedangkan Hendrik yang telah lebih dulu mengerjakan ditunda pembayarannya oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Pekanbaru, Badria Rikasari. (detikcom/c)
