Jakarta (SIB)
Ketua MPR RIBambang Soesatyomengapresiasi keberhasilan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan. Selain itu, ia mengapresiasi penanganan pandemi Covid-19 yang juga membaik.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat per September 2020, angka kemiskinan mencapai 27,55 juta penduduk atau 10,19% dan menurun pada Maret 2021 menjadi 27,54 juta penduduk atau 10,14%. Meski demikian, Bamsoet mengimbau untuk waspada mengingat jumlah pengangguran akibat pandemi Covid-19 masih cukup tinggi, yakni mencapai 8,75 juta jiwa hingga Februari 2021.
"Rentannya sektor ekonomi akibat pandemi turut membuat ideologi bangsa rentan terhadap infiltrasi ideologi asing, termasuk terhadap radikalisme dan ekstrimisme. Karenanya, selain menggencarkan vaksinasi Covid-19, kita juga harus menggencarkan vaksinasi ideologi bangsa melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR guna menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika kepada seluruh generasi bangsa," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Minggu (12/9).
Ketua DPR RI ke-20 ini mengingatkan, selain berjuang menghadapi pandemi Covid-19, Indonesia dihadapkan pada perjuangan menjaga negara untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam mewujudkannya, Bamsoet mengatakan, diperlukan kesepahaman mengenai kemerdekaan yang harus dilihat dari berbagai dimensi pemaknaan.
Antara lain, lanjutnya, kemerdekaan dari ketergantungan, kemerdekaan dari kemiskinan, hingga kemerdekaan dari kebodohan. Ia mencontohkan, kemerdekaan dari ketergantungan dapat dimaknai dengan menurunkan ketergantungan terhadap impor.
Ia menyebut, berdasarkan catatan BPS pada periode Januari-Juni 2021, nilai impor pangan Indonesia mencapai Rp 88,21 triliun.
"Sedangkan memaknai pentingnya persatuan dan kedaulatan bangsa, kita dapat merenungkan pernyataan Bung Hatta yang dengan tegas menyatakan, 'lebih suka aku melihat Indonesia tenggelam ke dasar lautan, daripada melihatnya sebagai embel-embel abadi suatu negara asing'. Pernyataan tersebut merupakan penegasan bahwa kedaulatan negara adalah sebuah harga mati," kata dia.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI sekaligus Dewan Kehormatan KBPP Polri ini menjelaskan, pada 2019, Indeks Akses terhadap Keadilan tercatat baru mencapai 69,6 persen. Menurutnya, hal itu mengindikasikan cita-cita untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat masih menyisakan berbagai pekerjaan rumah.
"Sementara dalam memaknai kemakmuran, dapat merujuk pada angka produk domestik bruto nasional (PDB). BPS mencatat, PDB atas dasar harga berlaku triwulan II tahun 2021 mencapai Rp 4.175,8 triliun dan atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai Rp 2.772,8 triliun. Perbaikan kondisi perekonomian juga telah menumbuhkan optimisme bahwa Indonesia akan masuk dalam 5 besar negara dengan PDB tertinggi di dunia pada tahun 2030, bersama China, Amerika Serikat, India, dan Jerman," jelasnya.
Kepala Badan Penegakan Hukum, Keamanan, dan Pertahanan Kadin Indonesia ini menegaskan, pertumbuhan ekonomi harus berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kue pembangunan, kata dia, harus dapat dinikmati masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
"Mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur bukanlah pekerjaan ringan dan instan. Tetapi membutuhkan komitmen yang kuat dan usaha yang intens. Karena itu, dalam prosesnya diperlukan partisipasi dan kontribusi segenap pemangku kepentingan, termasuk berbagai elemen dan organisasi kemasyarakatan seperti FKPPI," pungkasnya.
Sebagai informasi, Bamsoet menghadiri Dialog Kebangsaan memperingati HUT ke-43 FKPPI, secara virtual dari Bali, pada hari ini. Turut hadir menjadi narasumber diskusi antara lain, Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo, Wakil Ketua Umum FKPPI Indra Bambang Utoyo, dan cendekiawan Yudi Latif. (detikcom/c)
