Medan (SIB)
Ketua Komisi D DPRD Sumut Delpin Barus menegaskan, Pemprov Sumut terkesan tidak memiliki "sense of crisis" terhadap nasib masyarakat Sumut yang sedang mengalami keterpurukan ekonomi, karena di saat pandemi Covid-19 sedang mewabah, justru merehab kantor gubernur dan rumah dinas gubernur berbiaya Rp73,5 miliar.
"Benar-benar sangat memprihatinkan, di saat pandemi Covid-19 sedang ganas-ganasnya menerpa ekonomi rakyat, justru Pemprov Sumut merehab gedung kantor Gubernur Sumut dengan anggaran Rp69,9 miliar dan rehab rumah Dinas Gubernur Sumut berbiaya Rp3,6 miliar," ujar Delpin Barus kepada wartawan, Selasa (24/8) ketika dihubungi melalui telepon di Medan.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, rehab rumah dinas dan kantor Gubernur Sumut dengan anggaran cukup besar seperti ini, sangat berlebihan dan tidak pantas dilakukan pada saat kehidupan masyarakat "terguncang" diterjang virus corona.
"Alangkah baiknya anggaran sebesar itu digunakan untuk menopang ekonomi rakyat dengan memberi bantuan kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), menyalurkan Bansos (bantuan sosial) kepada masyarakat kurang mampu serta membantu anak didik yang kebanyakan sedang kewalahan membayar uang sekolahnya," tegas Barus.
Politisi muda vocal ini juga menyesalkan adanya penjelasan dari pihak Pemprov Sumut, bahwa rehab gedung kantor dan rumah Dinas Gubernur Sumut tersebut tidak bisa dihentikan, karena anggarannya sudah disahkan di APBD 2021.
"Sebenarnya bisa saja direfocusing dan dialihkan untuk penanganan Bansos maupun untuk membantu UMKM, guna menopang ekonomi rakyat, jika Gubernur Sumut mau," ujar Delpin sembari berharap agar Pemprov Sumut bisa lebih peka lagi terhadap kehidupan rakyat saat ini.
Kaget
Sementara itu, politisi Sumut Toni Togatorop SE MM mengaku kaget atas kebijakan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang menyetujui dilakukan rehab kantor dan rumah Dinas Gubernur Sumut di saat rakyat sedang menderita melawan virus corona.
"Di saat rakyat terpuruk, seharusnya Pemprov Sumut hadir membantu dan memberikan perlindungan ekonomi. Bukan pamer merehab kantor dan rumah dinas yang tidak begitu urgen. Apalagi kita tahu, gedung dan rumah dinas itu masih sangat representatif dan bagus. Kenapa justru Pemprov hamburkan uang rakyat untuk yang tidak begitu penting," tandas Toni Togatorop.
Ketua DPD Aspatan (Assosiasi Petani Nasional) Sumut itu bahkan menganjurkan ke Gubernur, alangkah baiknya anggaran itu digunakan untuk masyarakat miskin, petani, nelayan maupun buruh yang saat ini mengalami keterpurukan ekonomi yang sangat parah. (A4/f)
