Medan (SIB)
Ketua Umum Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Sumut Jhon Eron Lumban Gaol SE mengatakan, Presiden RI Joko Widodo sudah tegas dengan pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, sehingga seluruh masyarakat harus mematuhinya jika mau selamat. Tapi instruksi Presiden tidak disikapi serius oleh Pemrov Sumut dan kabupaten/kota.
Terbukti, PPKM Darurat tidak dilaksanakan secara darurat, di jalanan masih ramai, orang-orang protes PPKM secara langsung maupun di medsos dibiarkan.
“PPKM Darurat, penanganannya oleh satgas Covid harus darurat, tapi sepertinya hanya sehari saja. Para pemilik kafe banyak keberatan dengan penerapan ini karena terganggu mencari nafkah. Petugas semestinya tegas bahwa kerumunan di kafe bisa menimbulkan kluster baru. Jika sudah darurat, bantuan sosial itu harus segera direalaisasikan, apakah itu BLT maupun bahan sembako,†kata Jhon Eron kepada wartawan, Kamis (15/7).
Menurut mantan anggota DPRD Medan dan Sumut ini, pemerintah daerah harus menyikapi PPKM ini dengan serius. Selain itu, pelaksanaan vaksin harus diseriusi, eksekutif, legislatif dan judikatif harus bersatu padu dalam penanganan Covid ini.
Forkopimda bersama Gugus Tugas harus mau “jemput bola†melaksanakan vaksin secara door to door.
Dia juga menyarankan agar pemerintah memprioriskan vaksin kepada seluruh jasa pengantar makanan online. Karena mobilitas mereka cukup tinggi dari tempat pemesanan makanan sampai ke rumah-rumah atau perkantoran mengantar pesanan makanan. “Ini akan bisa menjadi kluster Covid jika tidak disikapi, mereka harus divaksin seluruhnya, karena beropotensi tertular dan menularkan virus,†ungkapnya.
Sebagai mantan politisi dan anggota DPRD Medan dan Sumut, ia juga menyarankan agar kegiatan reses sosialisasi perda (sosper) agar direalisasikan saja dalam bentuk uang atau bahan sembako. Anggota DPRD Sumut ada 100 orang, begitu juga anggota DPRD di 34 kabupaten/kota, jika dana reses dan sospernya membantu orang terdampak Covid itu akan sangat membantu. Soal regulasinya bisa saja dirapatkan antara legistaltif dan eksekutif.
“Orang miskin semakin bertambah akibat Covid ini, mereka butuh makan dan uang, di saat seperti ini mereka tidak butuh cakap-cakap lewat sosialsiasi. Tapi bantuan nyata, beras dan dana segar, itulah yang sangat mereka butuhkan, semoga ini disikapi para dewan,†harapnya.
Sementara itu, tokoh gereja HKBP Resort Padangbulan Medan, Ir Romein Manalu mengatakan, Covid meningkat tajam di desa maupun kota. Penyebabnya adalah, orang tanpa gejala (OTG) bergabung dengan yang sehat, bergabung di tempat padat dan kerumunan serta ruangan kantor-kantor tertutup.
“Peningkatan pasien Covid yang begitu tajam di hampir seluruh wilayah tanah air disebabkan kerumunan. PPKM darurat yang diterapkan pemerintah pusat, provinsi sampai ke daerah-daerah adalah solusi tepat. Masyarakat harus mendukung dan ikut jadi sponsornya, karena Covid tidak memandang usia, status dan golongan, semua harus berjaga-jaga,†kata Romein kepada wartawan, Kamis (15/7).
Namun, pengusaha bidang jasa konstruksi ini meminta kepada pemerintah, khususnya pelaksana PPKM Darurat agar pola penyekatan harus efektif. Masyarakat mesti diberitahu lewat media cetak maupun elektronik tentang penyekatan ini.
Masyarakat yang keluar harus punya surat tugas dan batas waktu kerja, sehingga malam harinya tidak ke luar rumah.
“Karena banyak yang tidak mengetahui jalan-jalan mana yang disekat, apalagi lokasi penyekatan bertambah tanpa diketahui masyarakat. Sehingga banyak penumpukan massa di lokasi penyekatan dalam kota menunggu terurai dari kemacetan, ini harus disikapi petugas,†terangnya.
Tempat jualan, menurut Romein, harus online guna menghindari penumpukan orang di pasar. Jasa layanan informasi harus dibuka seluas-luasnya ke publik. Agar bagi siapa yang terpapar tidak ragu memeriksakan kesehatan sampai isolasi mandiri. Untuk ibadah di gereja, Romein mengapresiasi semua pimpinan gereja sudah menginstruksikan untuk beribadah di rumah lewat zoom meeting yang dikelola pengurus gereja.
Sementara, Bishop gereja GKPI Pdt Abdul Hutauruk MTh juga mendukung PPKM Darurat ini. Khusus kota-kota yang masuk dalam level 4 yaitu daerah yang dianggap mengalami situasi pandemi sangat rawan maka ibadah minggu di gereja ditiadakan untuk sementara waktu sampai dinyatakan aman berdasarkan penetapan pemerintah daerah.
“Peribadatan supaya dilakukan di rumah masing-masing dengan tata ibadah yang disiapkan pendeta/PH jemaat atau ibadah onlne/live streaming. Kami mengajak seluruh pelayan GKPI semua aras berkordinasi dengan Satgas Covid setempat secara berkesinambungan,†tuturnya. (A8/f)
