Medan (SIB)
Kalangan rekanan bidang pertanian dan pengadaan barang, seperti distributor pupuk, agen bibit dan pengelola koperasi tani (Koptan) di daerah ini mempertanyakan kelanjutan proyek pembangunan pusat pertanian pangan dan hortkultura terpadu (food estate) di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas-FE-HH), atas adanya isu proyek tersebut akan tertunda karena terkena kebijakan penangguhan anggaran (refocusing) terkait pandemi Covid-19.
Pengurus Asosiasi Distributor Pupuk Indonesis (ADPI) Wilayah-II Sumut, Ir Sahat Mangasa Tua Manullang dan pengurus Koptan Agromakmur Iskandar Marbun SE, mengakui pihaknya sejak Maret lalu sudah ditawarkan kerjasama oleh pihak mitra kerja pengelola (manajemen) untuk sejumlah kegiatan seperti pengadaan bibit-bibit, pengadaan dan penyaluran pupuk, penyediaan dan angkutan material kerja penanaman dan sebagainya.
"Memang ada beberapa kerjasama yang sudah terlaksana hingga Mei (2021), tapi sifatnya masih kegiatan order biasa, belum berupa kontrak seperti lazimnya proyek yang menggunakan dana negara (APBN) atau pinjaman investor (loan). Kita ingin tahu kepastian lanjutnya bagaimana. Soalnya ada isu atau kabar proyek ini tertunda sementara karena refocusing anggaran terkait prioritas penanganan pandemi Covid-19. Kita juga kuatir kondisi ini juga akan memengaruhi kelanjutan proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan di sekitar lokasi (FE-HH) itu," ujar mereka kepada SIB di Medan melalui hubungan seluler, Rabu (7/7).
Namun, pihak Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut menegaskan proyek infrastruktur di sekitar lokasi FE-HH berjalan terus berupa pekerjaan pembangunan jalan-jalan baru, pemeliharaan dan perbaikan jalan lama dan penggantian jembatan pada delapan lokasi dengan total biaya Rp 772 miliar (APBN) yang sudah dimulai Maret lalu. Dari total anggaran Rp 772,06 miliar untuk pekerjaan infrastruktur FE-HH tersebut, sebanyak Rp 740,71 miliar untuk proyek jalan dan jembatan, selebihnya biaya perencanaan dan pengawasan teknik.
"Setahu saya, memang ada penundaan pelaksanaan proyek food etstate di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Kalimantan dan Nusa Tenggara karena kebijakan refocusing anggaran terkait penanganan pandemi Covid. Kalau yang di Sumatera Utara (FE-HH) ini terus berjalan kok dan hingga saat ini kita (BBPJN Sumut) masih terus laksanakan proyek infrastrukur di lokasi itu. Dari delapan proyek di lokasi, lima proyek sudah dilaksanakan tahun ini, dan tiga proyek lagi dikerjakan pada tahun 2022 sesuai jadwal kontraknya," ujar Ir Slamat Rasidi Simanjuntak, Kepala BBPJN Sumut, ketika dikonfirmasi SIB.
Kelima proyek yang sedang berlangsung adalah pembuatan jalan utama dalam kawasan sepanjang 12,9 kilometer dengan biaya Rp 175,72 miliar, jalan akses lintas kawasan 8,59 kilometer (Rp 85,9 miliar) dan pembuatan jembatan ke lokasi Taman Sains Teknologi Horti-herbal (TSTH) sepanjang 50 meter (Rp 20 miliar). Lalu, menuju lokasi TSTH seluas 500-an hektare dalam kawasan hutan 3.000 hektar akan dibangun jalan akses sepanjang 9 kilometer (Rp 89,92 miliar) untuk akses TSTH-1, dan 5,91 kilometer (Rp 55,4 miliar) untuk akses TSTH-2. Tiga paket lagi pada 2022, akan dibangun jalan raya dalam kawasan TSTH sepanjang 12,5 kilometer senilai Rp 99,9 miliar, jalan raya dalam kawasan Kebun Raya (43,36 kilometer, Rp 173,45 miliar) dan pembangunan jalan akses ke areal TPL sepanjang 15,6 kilometer senilai Rp 164,82 miliar.
"Selain karena sudah teken kontrak, proyek infrastruktur FE-HH ini tetap berlanjut karena bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan pengembangan zona ekonomi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba yang telah ditetapkan pemerintah sejak periode pertama Presiden Jokowi," katanya.
Hal senada juga dicetuskan rekanan senior Sanggam SH Bakkara, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan GAPENSI Sumut dan KADIN Provinsi Sumut, bahwa pihaknya belum mendengar adanya kebijakan penundaan proyek FE-HH walau sempat dipertanyakan publik soal kelanjutannya (SIB 7/6).
"Soal apa yang dipertanyakan para rekanan atau calon mitra kerja untuk proyek FE-HH, itu kan hanya masalah tahapan saja, apakah akan ada kontrak berdasarkan SPK atau hanya kerja sama operasional (KSO). Kan tidak satu pihak atau instansi atau investor yang terlibat di situ. Selain proyek bersifat strategis nasional, juga kan merupakan ekspansi produk ekonomi Sumut dari sektor pangan dan pertanian jangka panjang," katanya, juga optimis, Rabu (7/7). (A5/f)
