Medan (SIB)
Ketua Fraksi NasDem DPRD Sumut dr Tuahman Franciscus Purba MKes SpAn meminta Menkominfo (Menteri Komunikasi dan Informatika) Johnny G Plate segera memblokir seluruh game online yang disediakan lewat smartphone maupun PC lainnya, karena nyata-nyata telah "meracuni" peserta anak didik (pelajar), para ASN (aparatur sipil negara) dan pekerja swasta lainnya.
"Saat ini permainan game online, seperti game PUBG, game Free Fire, game Mobile Legend, game Higgs Domino sedang booming dan diminati para pelajar maupun anak-anak, ASN dan kelompok pekerja lainnya, sehingga sangat meresahkan orang tua," tandas Tuahman Franciscus Purba kepada wartawan, Rabu (23/6) di DPRD Sumut.
Namun orang tua yang mengetahui anaknya sedang "diracuni" game online hingga bermain sampai subuh ini, tegas Tuahman, tidak dapat berbuat banyak, sebab larangan untuk segera menjauhi permainan yang bisa mengganggu kesehatan mata ini tidak mempan lagi.
"Satu-satunya cara untuk menyelamatkan para generasi bangsa ini, hanya dengan memberi sanksi tegas terhadap para pemilik game online, yakni berupa pemblokiran oleh Menkominfo," ujar Tuahman. Dia menambahkan, digemarinya game online ini semenjak diberlakukan belajar lewat daring, sehingga para pelajar merasa jenuh, kemudian mencari hal-hal yang baru lewat game online.
Seharusnya, tambah anggota dewan Dapil Kota Medan ini, penyedia game online jangan melulu menyajikan game, tapi hendaknya disisipkan tentang pendidikan, kesehatan, misalnya bahaya Covid-19 serta efek bermain game dalam waktu yang lama (bisa merusak mata), sehingga bisa mengurangi minat para pelajar dan masyarakat menggandrunginya.
Selain meminta Menkominfo untuk memblokir game online, Tuahman juga meminta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Cq Disdik (Dinas Pendidikan) Sumut maupun kabupaten/kota untuk mengeluarkan surat edaran ke sekolah-sekolah agar melarang keras para pelajar/siswa bermain game online dengan memberikan sanksi tegas yang kedapatan bermain game.
"Para ASN di jajaran Pemprov Sumut yang kedapatan main game juga perlu diberi sanksi tegas, karena game online ini tidak saja digandrungi para pelajar, tapi juga para ASN maupun pegawai swasta, sehingga dikuatirkan sangat mengganggu kinerja di instansi pemerintah maupun swasta," ujar Tuahman.(A4/c).
