Medan (SIB)
Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut menilai, perhatian dan kesungguhan Pemprov Sumut terhadap masyarakat masih sangat rendah. Hal itu terlihat dari tahun ke tahun porsi anggaran belanja modal yang dialokasikan di APBD Sumut tidak mengalami peningkatan signifikan serta serapannya juga rendah.
Hal itu disampaikan anggota FP Demokrat Hj Anita Lubis dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksinya terhadap LPjP (Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan) APBD Sumut TA 2020 yang dipimpin Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting dan Harun Mustafa Nasution secara bergantian, Kamis (17/6) di DPRD Sumut.
Dalam rapat paripurna yang dihadiri Wagub Sumut Musa Rajekshah yang bergantian dengan Plt Sekdaprov Sumut H Afifi Lubis, jubir FP Demokrat juga menyampaikan relevansi dan realisasi beberapa pos anggaran belanja modal tahun 2020 tidak menggembirakan, karena dalam laporan keuangan disampaikan, realisasi belanja sebesar Rp10,935 triliun lebih atau 95,13 persen dari target.
"Kondisi realisasi belanja menunjukkan kinerja Pemprov Sumut tidak mengalami perbaikan, dimana secara umum komponen belanja dengan rata-rata 90 persen, terutama belanja modal tidak satupun mencapai 100 persen," ujar Anita Lubis.
Belum lagi melihat kualitas pelaksanaan belanja modal, khususnya belanja jalan, irigasi, jaringan, gedung dan bangunan. Menurutnya, semakin lengkaplah posisi masyarakat selalu jadi korban eksploitasi politik kepemimpinan pemerintahan.
Jika kondisi ini terus terjadi, Ketua DPD Partai Demokrat Deliserdang ini menilai kinerja Pemprov Sumut telah gagal menjalankan amanah Undang-undang menilai. “Visi misi Sumut Bermartabat sesungguhnya akan absurd hingga akhir periodesasi kepemimpinan Gubernur/Wakil Gubernur Sumutâ€, katanya.
Anita Lubis berharap pekerjaan pembangunan infrastruktur di setiap daerah jangan asal jadi dan harus sesuai bestek serta pelaksanaan proyek APBD Sumut diharapkan tepat sasaran dan bermanfaat sesuai kebutuhan masyarakat.
“Hasil pekerjaan kegiatan yang disinyalir sia-sia atau mubazir agar segera dievaluasi. Ke depan setiap perencanaan pembangunan harus benar-benar disiapkan untuk kepentingan masyarakat,†ungkapnya.
Fraksi Demokrat juga minta agar perbaikan dan perawatan ruas jalan provinsi setiap daerah yang belum ditangani secara maksimal pada tahun 2020 agar alokasi anggarannya ditingkatkan pada APBD 2021. Terkhusus daerah Pantai Barat masih rawan dan kondisinya masih banyak yang rusak parah, membutuhkan penanganan segera.(A4/c).
