Simalungun (SIB)
Pengamat pembangunan wilayah Robert Tua Siregar PhD yang juga Ketua Forum DAS Asahan Toba mengatakan, kerusakan lingkungan mengganggu ekosistem, kawasan konservasi di hulu Sungai Batugaga tidak berfungsi optimal sehingga pada musim kemarau cenderung mengering dan musim penghujan berpotensi mengakibatkan banjir yang bisa melanda Parapat dan sekitarnya.
Pihaknya dikatakan telah banyak menerbitkan analisa potensi bencana, hasil research untuk wilayah itu diharapkan menjadi referensi para pengambil keputusan (pemerintah) untuk bersikap tegas atas perbuatan pengrusakan lingkungan hidup seperti illegal logging serta pengkajian kegiatan HTI (Hutan Tanaman Industri) yang berada di hulu Sungai Batugaga.
Menurut Jurnal Menagemen Hutan Tropika yang diterbitkan tahun 2004, dikatakan telah terjadi degradasi hutan primer sebagian besar (95%). Dan, hutan primer lebih kurang seluas 2.046 Ha pada tahun 1999 di antaranya 1.449 Ha mengalami degradasi sedangkan sisanya mengalami deforetasi.
“Rekomendasi pengelolaan hutan, hal yang perlu diperhatikan, diharapkan melengkapi tata kelola yang baik. Di mana, di hulu Sungai Batugaga terdapat HTI dari kayu eucalyptus masih perlu pengkajian, butuh wilayah pengembangan yang tepat,†tasdasnya.
Forum DAS (Daerah Aliran Sungai) Asahan Toba ketika melihat banyak kawasan yang dialihfungsikan terutama di hulu sungai tersebut telah memprediksi potensi bencana yang akan melanda wilayah Hutan Sibaganding sebagai hulu Parapat.
Pemerintah Pusat dan juga Litbang Kehutanan semestinya kembali melihat rencana tata ruang wilayah. Menurutnya, fungsi hutan di hulu sungai tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hutan tanaman industri atau fungsi lain tetapi harus ditetapkan kawasan lindung.
“Kawasan hutan di hulu sungai sudah mutlak dijaga. Pemerintah harus melihat, apakah alih fungsi kawasan akan memengaruhi daya dukung sungai atau tidak. Banjir akibat luapan aliran air sungai itu,†paparnya melalui pesan WhatsApp, Senin (17/5).
Untuk pembangunan destinasi pariwisata kawasan Danau Toba merupakan Destinasi Wisata Skala Prioritas Nasional tidak bersifat partial, pemerintah dikatakan harus segera melakukan gerakan revitalisasi dan rekonstruksi kawasan hutan. (BR4/d)
