Medan (SIB)
Tokoh masyarakat Sumut Dr RE Nainggolan MM mendukung percepatan pembentukan Provinsi Tapanuli. Untuk itu diperlukan dukungan semua pihak agar Provinsi Tapanuli segera terealisasi. Apalagi diketahui pembentukan Provinsi Tapanuli telah mendapatkan titik terang, sehingga tidak lagi sekedar wacana dan berkas pembentukannya juga sudah ada di meja Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI).
Hal itu disampaikan RE Nainggolan pada Webinar Literasi Politik Dalam Rangka Peringatan Hari Kartini, Daerah Otonomi Baru dan Percepatan Pembangunan Dalam Bingkai NKRI yang digagas oleh DPD Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Sumut bekerjasama dengan STT Paulus Medan dan Fisipol Universitas HKBP Nommensen Medan, Sabtu (24/4) di Gedung STT Paulus Medan.
Dr Badikenita Sitepu dalam pemaparannya mengatakan, regulasi dan peran DPD RI dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) berdasarkan UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, pasal 224 tugas dan wewenang DPD RI. Mencakup tugas pengajuan kepada DPR RI RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengembangan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
John Eron Lumbangaol SE selaku Ketua DPD PIKI Sumut kepada SIB menjelaskan, hasil webinar pada dasarnya semua peserta mendukung pengembangan otonomi daerah di Indonesia khususnya di daerah Sumut, yaitu Provinsi Tapanuli dan Provinsi Kepulauan Nias.
Alasannya, pemekaran sangat dibutuhkan untuk mensejahterakan masyarakat. Persyaratan pembentukan provinsi baru ini juga sudah dipenuhi, dan sudah diparipurnakan di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. “DPRD provinsi, DPR RI dan Mendagri juga sudah menyetujui tinggal pengesahan. Untuk itu kita mendorong Dr Badikenita Sitepu selaku anggota DPD RI untuk memperjuangkan itu di pusat," harapnya.
Sementara Maringan Panjaitan, menambahkan pembentukan Provinsi Tapanuli secara administratif dan kajian akademis sudah beres. Saat ini tugas para politisi untuk melakukan political will secara serius untuk mewujudkannya.
“Harapan ini akan menjadi kenyataan bila keseriusan masing-masing pihak, baik itu elit politik terutama tokoh-tokoh masyarakat Tapanuli yang ada di pusat untuk berjuang keras. Karena Presiden Jokowi sudah serius memikirkan itu, hal itu ditandai dengan kunjungannya berkali-kali ke Tapanuli,†imbuhnya.
Webinar dibuka Ketua DPD PIKI Sumut John Eron Lumbangaol SE dan hadir Penarasumber Anggota DPD RI Ketum DPP PIKI Dr Badikenita Sitepu SE MSi, STT Paulus Dr Adolfina Elisabeth Koamesakh MHum yang membawakan makalah "Penguatan Kearifan Lokal dalam Konsep Daerah Otonomi Baru", Wakil Dekan III Fisipol Universitas HKBP Nommensen Medan Drs Maringan Panjaitan dengan makalah "Political Will Pemerintah Pusat dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru" dan Moderator Ir Ronald Naibaho MSi (Sekretaris DPD PIKI Sumut).
Selain itu hadir juga Sekretars DPD PIKI Sumut Jadi Pane SPd MM, Sekretaris PWKI Sumut Ny Hutabarat br Pasaribu, Sekretaris PWKI Medan Ir Ruth Munthe dan bergabung secara virtual DPC PIKI se-Sumut, para pimpinan lembaga Gerejawi dan para lembaga keumatan Sumut. (A13/a)
