Medan (SIB)
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dalam Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPj) akhir tahun 2020 menyebutkan, pendapatan daerah tidak mencapai target, hanya mampu direalisasikan Rp9,454 triliun lebih dari yang ditargetkan Rp13,077 triliun lebih. Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp12,671 triliun lebih dari target Rp13,212 triliun lebih.
Realisasi pendapatan dan belanja daerah APBD 2020 ini disampaikan Edy Rahmayadi pada rapat paripurna DPRD Sumut tentang LKPj Gubernur Sumut akhir tahun 2020 yang dipimpin Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting didampingi Wakil Ketua Harun Mustafa Nasution dan Misno, Selasa petang (16/3) di DPRD Sumut.
Disebutkan, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp9,454 triliun lebih berasal dari realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Rp5,528 triliun lebih dari target Rp5,434 triliun lebih atau tercapai 101,72 persen. Realisasi dana perimbangan Rp3,888 triliun lebih dari target Rp7,585 triliun lebih. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi hanya Rp37,374 miliar lebih dari target Rp57,293 miliar lebih.
Sedangkan realisasi belanja daerah dalam LKPj Gubernur mencapai Rp12,671 triliun lebih, untuk belanja tidak langsung realisasinya Rp9,210 triliun dari yang dialokasikan Rp9,138 triliun lebih. Sedangkan belanja langsung terealisasi Rp3,461 triliun lebih dari yang dialokasikan Rp4,073 triliun lebih. Kemudian pembiayaan daerah dari sisi penerimaan terealisasi Rp336,597 milyar lebih dari target Rp235,273 miliar lebih.
Sementara pengeluaran pembiayaan terealisasi Rp100 miliar sesuai rencana yang merupakan penyertaan modal pemerintah daerah, sehingga pembiayaan netto tahun 2020 sebesar Rp236,597 miliar lebih dari rencana Rp135,273 miliar lebih.
"Berdasarkan hasil laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020, terdapat SiLPA Rp499,350 miliar lebih (belum diperiksa BPK Perwakilan Sumut)," ujar Edy Rahmayadi.
Dalam LKPj Gubernur tahun 2020 juga diungkapkan, kondisi pandemi Covid-19, Pemprov Sumut mengatasinya dengan melakukan refocusing anggaran perangkat daerah yang dialokasikan ke belanja tidak terduga.
Pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat pendapatan menengah ke bawah menurun, sehingga jumlah penduduk miskin di Sumut semakin bertambah, yakni 1.356.720 jiwa atau 9,14 persen dari 1.283.290 jiwa per Maret 2020.
Namun demikian, katanya, dalam kondisi Covid-19, Pemprov Sumut masih dapat berbuat baik dengan menerima 16 penghargaan tahun 2020. Di antaranya, predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 6 kali berturut-turut dari Kemenkeu RI.
Selain itu, Kaldera Toba diakui Unesco sebagai Global Geopark Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan PBB. Hasil evaluasi akuntabilitas kerja instansi Pemerintah Provinsi Wilayah I dengan kategori B dan penghargaan lainnya. (A04/d)
Sumber
: Hariansib edisi cetak
