Medan (SIB)
Terkait kebocoran pipa gas di Mandailingnatal (Madina), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut meminta pihak PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) di Kabupaten Madina bertanggungjawab atas timbulnya korban yang terjadi, Senin (25/1) lalu.
Hal itu disampaikan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi kepada wartawan, Rabu (27/1) di rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman No 41 Medan.
Dia menyebutkan selain menanggung biaya perobatan dan santunan terhadap para korban, PT SMGP pun bisa dijerat ke ranah hukum, bila hasil penyelidikan ditemukan kelalaian. "Bukan hanya menanggung itu, dipenjara bisa itu kalau menyalahi aturan. Bisa diproses secara hukum," ujarnya.
Dia juga tidak menampik bahwa Pemprov Sumut ada memberikan rekomendasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait penggunaan lahan hutan lindung di Kabupaten Madina untuk kepentingan saluran pipa gas milik PT SMGP. "Sumut memang yang berikan rekomendasi. Saat itu diminta hutan lindung yang akan dilalui pipa-pipa tentang uap panas, gas. Diizinkan sama Sumut. Kenapa? Karena dia hutan lindung kan tidak ada orang, 100 sekian hektar. Rekomendasi itu kemudian diserahkan kepada Kementerian LHK, Siti Nurbaya, selanjutnya kementerian yang punya kewenangan," jelasnya.
Menurut dia, jenis gas yang dihirup sejumlah orang hingga menyebabkan timbulnya korban meninggal dunia, yakni asam sulfat. "Ya H2SO4, itu asam sulfat. Kalau tersedot (terhirup) manusia berlebihan membuat orang sesak napas, karena ada zat karbon yang tinggi," ucapnya.
Terkait penyebab pasti kebocoran pipa gas itu, Edy belum mau berkomentar. Namun dia meminta semua pihak bersabar, lantaran ada tim dari Kementerian ESDM dan Dinas ESDM yang melakukan pengecekan ke lokasi. "Kejadian ini akhirnya saya dengar bocor. Tapi saya tidak bisa ngomong, biar tim yang sampaikan, biar jangan sampai muncul dugaan dugaan," ujarnya. (M11/c)
Sumber
: Hariansib edisi cetak
