Medan (SIB)
Proyek pembangunan jembatan Sei Wampu di Langkat sudah mangkrak alias terbengkalai di bawah kepemimpinan tiga kepala satuan kerja (Satker) di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN)-I Medan.
Proyek itu semula dianggarkan berbiaya Rp 75 miliar dari APBN dan dikerjakan di masa Kepala Satker Wilayah I Ir Bambang Pardede, kemudian berganti dengan Kasatker Riwanto Marbun ST dan saat ini dilaksanakan di masa Kasatker Alfakih.
"Proyek tersebut (jembatan Sei Wampu Langkat di Stabat) memang sedang diaudit pihak BPKP Sumut. Tapi untuk lebih jelasnya hubungi saja kasatkernya," ujar Kepala BBPJN-I Medan, Ir Slamat Rasidi Simanjuntak kepada SIB melalui sambungan WA, Selasa (10/11).
Namun, Kasatker Alfakih yang menangani proyek itu sama sekali tidak bisa dihubungi untuk konfirmasi pada Rabu dan Kamis (11-12/11) untuk dikonfirmasi lanjut. Sementara, Asisten Umum Satker Wilayah I BBPJN-I, Ardi Pakpahan, semula berjanji akan memberikan penjelasan terkait proyek jembatan yang mangkrak ini.
Tetapi ketika SIB memaparkan poin-poin yang akan ditanyakan tentang kronologi dan kondisi mangkraknya proyek Jembatan Sei Wampu itu, Ardi malah (melalui WA) terkesan mengelak dengan alasan hal itu sebaiknya ditanyakan kepada asisten pelaksana proyek tersebut.
Lagi-lagi, ketika berulang kali ditanya dan diminta nama dan nomor ponsel asisten pelaksana yang dimaksud Ardi sama sekali tidak menjawab. Sementara, Kepala Satker Ir Julius P Sinaga, yang saat ini berkantor di Satker Wilayah-I juga tidak bisa dikonfirmasi karena tidak mengangkat ponselnya setelah beberapa kali dihubungi SIB.
Dalam catatan SIB 2016-2018, kasus proyek Jembatan Sei Wampu yang mangkrak ini mendapat tanggapan yang beragam ketika dikonfirmasi secara terpisah misalnya oleh Kasatker Bambang Pardede bersama Ketua PPK 01 Tanjungpura Cs Ir Robert Pangaribuan bersama asisten pelaksanaan Pahala Hutajulu ST dan konsultan supervisi Ir Tumbur Sihombing yang (ketika itu September 2016) menyebutkan proyek jembatan tersebut sedang dalam proses penetapan spesifikasi perangkat pelengkung baja (arch bridge erection).
Kemudian secara terpisah (tahun itu juga) Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Pengujian BBPJN-I, Ir Jon Sudiman Damanik MM mengakui adanya penarikan dana sebesar Rp 10 miliar dari proyek Jembatan Sei Wampu di Langkat (dari APBN) yang dikerjakan PT Karya Sejati Nada Jaya (KASENA) pimpinan Agusto Silalahi dari Kota Pematangsiantar.
Hanya saja, John Damanik, demikian juga stafnya Ir Simon Ginting berdalih pemotongan atau pengembalian dana proyek itu bukanlah karena pekerjaan yang tidak beres, tetapi karena semata-mata memang terjadi pemangkasan anggaran proyek, khususnya pada sesi pekerjaan yang belum dilaksanakan atau dana yang belum sempat terserap.
Padahal pihak pelaksana proyek (PT Kasena, Agusto Silalahi) dan juga pihak konsultan supervisi Tumbur Sihombing ketika itu mengakui adanya kesalahan dalam perencanaan proyek sehingga harus didesain ulang dan harus mendapat rekomendasi dari Badan Pengawas Terowongan Jembatan dari pemerintah pusat karena terkait antisipasi kasus runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara (Kukar) di Kalimantan.
Kepala BBPJN-II (kini BBPJN-I) ketika itu, Ir Paul Hames Halomoan Siahaan MSc, pun tidak menanggapi terjadinya semacam kisruh dan permasalahan serius pada proyek jembatan Sei Wampu tersebut yang mengakibatkan mundurnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK/Pimpro) Robert Pangaribuan dan disusul Ir Surung Sirait.
Di lain pihak, kontraktor senior John Anta Siagian, menyebutkan proyek Jembatan Sei Wampu di Langkat itu dinilai tidak beres (mangkrak) bahkan tidak sesuai kualitas dan progres pekerjaan, sehingga dana proyek itu terpaksa ditarik Rp 10 miliar.
Proyek jembatan dengan jenis material baja lengkung BJ 52 Mpa, yang biayanya membengkak jadi Rp 80-an (biaya APBN) panjangnya 140 meter, lebar 7,6 meter dengan tinggi rangka pelengkung 28 meter. Jembatan ini juga dilengkapi sisi trotoar selebar 1,5 meter di sisi kiri-kanan jembatan. (M04/a)
