Jakarta (SIB) -Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mencatat pada 2016 lalu masih ada banyak Kementerian Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah yang memiliki rapor merah. Kementerian PAN-RB merilis hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2016 dan menunjukkan masih banyak K/L dan Pemda yang memiliki skala nilai di bawah B.
Semakin tinggi nilai akuntabilitas kinerja, semakin tinggi tingkat efisiensi penggunaan anggaran.
Berdasarkan catatan Kementerian PAN-RB, ada 3 K/L yang memiliki nilai CC dengan range 50-60 di tahun 2016. Jumlah ini bertambah 3 dari sebelumnya 0 di 2015. Sedangkan untuk Pemerintah Provinsi dengan nilai CC ada 2, atau berkurang 1 dari sebelumnya 3 di 2015. Kemudian untuk Kabupaten/Kota ada 193 di 2016 dari sebelumnya 239 di 2015.
Selanjutnya untuk Pemerintah Provinsi dengan nilai C dengan range 30-50 di tahun 2016 ada 1 dari sebelumnya tidak ada di 2015. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota ada 14 di 2016 atau tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.
Terakhir dengan nilai D dengan range 0-30 ada 4 K/L di tahun 2016 atau tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Untuk Pemerintah Provinsi di tahun 2016 ada 3 yang mendapatkan nilai D dari sebelumnya berjumlah 2, dan untuk Kabupaten/Kota di tahun 2016 dengan nilai D ada 2 atau bertambah 1 dari tahun sebelumnya.
"Tugas paling berat di bawah yang merah. Kalau D enggak lulus, sibuk dengan seremonial, sibuk dengan acara, tidak produktif," kata Menteri PAN-RB Asman Abnur dalam Seminar BPK di Auditorium BPK, Jakarta, Selasa (11/4).
Rapor merah ini terjadi karena tidak adanya keselarasan antara tujuan denganhasil yang dicapai K/L dan Pemda hingga tidak adanya keterkaitan antara program atau kegiatan dengan sasaran.
Adapun beberapa K/L dan Pemda yang mendapatkan rapor bagus dengan nilai di atas CC. Untuk kategori AA dengan range 90-100 ada 4 K/L di tahun 2016 alias tidak bertambah dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Pemerintah Provinsi tercatat mengalami kemajuan sedikit dari 2 provinsi yang mendapatkan kategori AA di tahun 2015 menjadi 3 di tahun 2016, dan untuk Kabupaten/Kota ada 2 dari sebelumnya hanya berjumlah 1 yang memiliki nilai AA.
"Saya dapat laporan kalau kita lihat kementerian tahun 2015 sampai 2016 enggak ada kemajuan dari sisi pencapaian. Di 2015 kalau provinsi tadinya 2 cuma nambah 1. Kalau dagang enggak untung, tekor dibiayai negara banyak tapi kemajuan enggak signifikan," ujar Asman.
Selanjutnya untuk nilai A dengan range 80-90 ada 26 K/L di 2016 atau bertambah 5 dari sebelumnya 21 di 2015. Sedangkan untuk Pemerintah Provinsi berjumlah 7, tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, dan untuk Kabupaten/Kota berjumlah 10 di 2016 atau bertambah 3 dari sebelumnya 7 di 2015.
Untuk nilai BB ada 37 K/L di tahun 2016 atau bertambah 1 dari 36 di tahun sebelumnya. Untuk Pemerintah Provinsi ada 9 dari sebelumnya 8 di 2015, dan Kabupaten/Kota ada 57 dari sebelumnya 31 di 2015.
Hanya Kerja Administrasi
Sementara itu, menurut Asman, saat ini tercatat sekitar 4.475.997 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Indonesia tersebar di berbagai profesi di berbagai K/L dan Pemerintah Daerah.
Dari jumlah tersebut, sekitar 64% di antaranya bekerja sebagai petugas administrasi.
"Dari 4,5 juta (PNS) hanya kemampuannya administrasi. Bagaimana mau ajak lari coba," kata Asman.
Idelanya katanya, jumlah PNS yang bekerja sebagai admin hanya 20% dari total PNS yang ada. Sehingga sisanya bisa fokus pada pengembangan sektor di bawah Kementerian Lembaga.
"Kalau bisa administratif jangan lebih dari 20%, 80% ahli di bidangnya," ujarnya.
Untuk mengurangi porsi PNS yang bekerja administrasi, Asman berencana akan merekrut PNS yang memiliki prestasi yang tinggi. Sehingga mereka yang tidak memiliki kemampuan spesifik bisa terpacu untuk jadi lebih baik lagi.
"Merekrut orang-orang yang punya indeks prestasi tinggi. Buka formasi khusus dicampur ini akan termotivasi kualitas naik," tutup Asman.
(detikcom/h)
