Indonesia Berpotensi Jadi 'Pintu Belakang' Jalur Produk China ke AS

Jakarta(harianSIB.com)

Industri nasional tengah menghadapi ancaman serius. Bukan dari sisi daya saing, melainkan potensi dimanfaatkannya Indonesia sebagai "jalan tikus" dan menjadi 'pintu belakang' oleh China untuk menghindari tarif tinggi yang diberlakukan Amerika Serikat (AS).

Baca Juga:

• Jusuf Kalla Warning! Ekonomi Dunia Guncang, Indonesia Bisa Terdampak Serius
• Chairul Tanjung Soroti Tren Masyarakat Borong Emas

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menaikkan tarif impor barang dari China hingga 125%. Kebijakan ini telah memicu pembatalan pesanan besar-besaran terhadap produk asal China. Akibatnya, produsen dari Negeri Tirai Bambu kini mencari jalur alternatif untuk tetap bisa masuk ke pasar AS.

"Mereka pasti akan mencari cara agar barang-barangnya tetap bisa keluar. Jangan sampai Indonesia dijadikan negara transhipment untuk barang-barang produksi China yang kemudian dikirim ke Amerika Serikat," ujar Jemmy dalam program Profit CNBC Indonesia, Jumat (11/4/2025), dilansir dari CNBC Indonesia.

Baca Juga:

• Cerita Haru Herma Yulia, Anak Penjual Kopi Keliling Lulus SNBP di UI
• Dibantai Korut, Timnas Indonesia Tersingkir dari Piala Asia U-17

Ancaman tersebut mengacu pada praktik di mana produk China dikirim ke Indonesia, lalu sertifikat asal barang (certificate of origin) diubah agar seolah-olah merupakan produk buatan Indonesia sebelum diekspor ke AS. Praktik ini bukan hanya melanggar aturan perdagangan internasional, tetapi juga berpotensi merusak industri dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Toto Dirgantoro, turut menyoroti risiko serupa. Ia menegaskan bahwa praktik transhipment bukanlah hal baru, mengingat hal serupa pernah terjadi dalam kasus ekspor udang dari China yang terkena embargo.

"Produk China bisa masuk ke Indonesia, lalu dikeluarkan SKA (Surat Keterangan Asal) dari sini. Padahal barangnya jelas bukan dari kita. Kalau ini terjadi di sektor tekstil dan garmen, pabrik kita tidak mendapatkan manfaat apa pun. Semua barang mereka, tapi memakai nama Indonesia," jelas Toto.